ALEPPO (Arrahmah.id) -- Puluhan warga Aleppo, Suriah utara, berunjuk rasa pada Jumat (13/11/2026) menuntut pertanggungjawaban hukum bagi tokoh yang terkait rezim Bashar al-Assad dan menolak apa yang mereka sebut “rehabilitasi shabiha”, milisi pro-rezim. Aksi di Lapangan Saadallah al-Jabri itu dipicu pernyataan Gubernur Raqqa, Abdulrahman Salama, tentang mantan komandan Liwa al-Baqir. Para pengunjuk rasa menuntut keadilan dan pengungkapan kebenaran, bukan pengampunan.
Dilansir Enab Baladi (13/11), para peserta membawa poster bertuliskan tuntutan pertanggungjawaban bagi shabiha, keadilan, dan pengungkapan kebenaran. Mereka mengecam upaya memperbaiki citra publik tokoh-tokoh itu. Aksi bermula dari pernyataan Salama, yang dikenal juga sebagai Abu Ibrahim, dalam beberapa episode podcast.
Ia menceritakan pertemuannya dengan Khaled al-Mar’i tanpa menyebut perannya, dan menyinggung koordinasi antara dirinya dan Liwa al-Baqir menjelang Operasi Penangkal Agresi, ofensif yang menjatuhkan pemerintahan Assad. Liwa al-Baqir adalah milisi pendukung tentara Suriah yang kini telah dibubarkan, dan al-Mar’i dulunya komandannya.
Para pengunjuk rasa menilai pernyataan itu “provokasi” terhadap keluarga korban dan pejuang oposisi yang gugur, serta upaya “memutihkan” citra al-Mar’i. Salama kemudian bertemu sekelompok aktivis dan tokoh masyarakat di Aleppo dan membantah pernyataannya bertujuan memutihkan al-Mar’i atau Liwa al-Baqir.
Ia menyatakan hanya menceritakan kisah hidupnya. Protes serupa sebelumnya digelar di lingkungan al-Marjeh, bekas basis Liwa al-Baqir, di lingkungan al-Sukkari, dan di Anadan, kota asal Salama di provinsi Aleppo.
Tuntutan pertanggungjawaban hukum telah berulang di Suriah. Pada Juni, ratusan warga turun ke jalan di beberapa wilayah dengan slogan “tidak ada pengampunan, tidak ada kekebalan”, menurut Syrian Observatory for Human Rights.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Noureddine al-Baba, menyatakan negara berkomitmen mengadili pelaku kejahatan era Assad lewat jalur hukum, dan menolak mengubah tuntutan pertanggungjawaban menjadi aksi balas dendam, menurut AFP.
Presiden Ahmad asy-Syaraa memperingatkan keadilan transisi tidak boleh dijadikan dalih balas dendam. Komisi Nasional untuk Keadilan Transisi menolak hukuman kolektif dan menegaskan pertanggungjawaban harus berdasarkan tanggung jawab pidana individu lewat lembaga hukum, menurut Radio Free Syria. (hanoum/arrahmah.id)