BEIRUT (Arrahmah.id) -- Milisi Syiah Hizbullah Lebanon menyatakan menerima usulan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan terhadap 'Israel' sebagai bagian dari upaya meredakan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, dukungan tersebut tidak diberikan tanpa syarat.
Hizbullah menegaskan bahwa penghentian serangan hanya dapat berjalan jika 'Israel' juga menghentikan operasi militernya dan membuka jalan bagi penarikan pasukan 'Israel' dari wilayah Lebanon.
Berdasarkan proposal yang dimediasi Amerika Serikat, seperti dilansir Reuters (2/6/2026), Hizbullah meminta 'Israel' menghentikan serangan ke Beirut bagian selatan dan wilayah Lebanon lainnya, sementara Hizbullah menghentikan serangan roket serta drone ke wilayah 'Israel'. Skema tersebut kemudian akan diperluas menjadi penghentian permusuhan di seluruh wilayah Lebanon.
Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan serangkaian komunikasi dengan Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu serta perantara yang berhubungan dengan Hizbullah. Trump mengklaim kedua pihak telah menunjukkan kesediaan untuk menghentikan aksi saling serang demi mencegah konflik yang lebih luas di Timur Tengah.
Meski menerima proposal tersebut, Hizbullah menegaskan bahwa gencatan senjata tidak boleh bersifat sepihak. Anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengatakan kelompoknya mendukung penghentian perang secara menyeluruh di seluruh wilayah Lebanon, bukan hanya penghentian serangan terbatas di Beirut.
“Kami mendukung gencatan senjata penuh di seluruh wilayah Lebanon sebagai langkah awal menuju penarikan pasukan 'Israel'. Kami akan mengamati dalam beberapa hari ke depan apakah penghentian permusuhan ini benar-benar dijalankan,” kata Hassan Fadlallah kepada televisi Al-Manar milik Hizbullah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Hizbullah belum sepenuhnya percaya terhadap komitmen 'Israel'. Kelompok yang didukung Iran itu ingin memastikan bahwa penghentian serangan berlaku secara menyeluruh dan tidak hanya memberikan keuntungan strategis bagi salah satu pihak.
Di pihak lain, pemerintah 'Israel' menyatakan menerima langkah deeskalasi, tetapi tetap memperingatkan bahwa serangan akan dilanjutkan jika Hizbullah kembali menargetkan wilayah 'Israel'.
Kantor Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa 'Israel' mempertahankan hak untuk merespons setiap ancaman keamanan yang muncul dari Lebanon.
Situasi di lapangan juga menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut masih rapuh. Tidak lama setelah pengumuman penghentian serangan, militer 'Israel' melaporkan adanya peluncuran roket dan drone dari Lebanon, sementara serangan udara 'Israel' masih terus berlangsung di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Kedua pihak saling menuduh lawannya melanggar semangat gencatan senjata.
Menurut Reuters, konflik yang kembali memanas sejak Maret 2026 telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi.
Pertempuran antara 'Israel' dan Hizbullah juga menjadi salah satu faktor yang memperumit negosiasi lebih luas antara Amerika Serikat dan Iran terkait upaya mengakhiri perang regional.
Analis keamanan Timur Tengah menilai keputusan Hizbullah menerima proposal Amerika Serikat merupakan sinyal penting bahwa kelompok tersebut bersedia membuka ruang diplomasi. Namun, keberhasilan kesepakatan akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, terutama terkait penghentian serangan 'Israel' dan pembahasan mengenai keberadaan pasukan 'Israel' di wilayah Lebanon selatan.
Dengan demikian, meskipun Hizbullah telah memenuhi salah satu tuntutan utama Washington untuk menghentikan serangan terhadap 'Israel', kelompok itu tetap memberikan syarat yang tegas: penghentian perang harus berlaku untuk seluruh Lebanon dan diikuti langkah konkret Israel. Tanpa jaminan tersebut, peluang gencatan senjata bertahan dalam jangka panjang masih menghadapi tantangan besar. (hanoum/arrahmah.id)