TEHERAN (Arrahmah.id) – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, membantah keras isu yang menyebut adanya perselisihan antara pemerintahannya dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, maupun angkatan bersenjata Iran.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah pada Jumat (7/8/2026), Pezeshkian menegaskan bahwa kebijakan pemerintahnya sepenuhnya selaras dengan arahan pemimpin tertinggi dan institusi militer.
"Ada pihak-pihak yang ingin menggambarkan seolah-olah terjadi perselisihan antara pemerintah dan Pemimpin Tertinggi. Tuduhan itu tidak adil, baik terhadap pemerintah maupun terhadap Pemimpin Tertinggi," ujarnya, sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Ia bahkan menyatakan bahwa belum pernah ada pemerintahan yang bergerak sedekat pemerintahannya dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemimpin Tertinggi Iran.
Presiden Iran itu juga membantah adanya perbedaan pandangan antara pemerintah, angkatan bersenjata, dan aparat diplomatik terkait perang maupun proses perundingan.
"Tidak pernah ada perselisihan sama sekali. Pendekatan pemerintah sepenuhnya selaras dengan angkatan bersenjata," tegasnya.
Meski mengakui masih terdapat berbagai tantangan dan perbedaan pandangan di dalam negeri, Pezeshkian menilai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Amerika Serikat berupaya memanfaatkan situasi itu untuk kepentingannya.
Bantah Rumor Pengunduran Diri
Pezeshkian juga menepis rumor yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan presiden.
"Jika saya ingin mengundurkan diri, saya akan mengumumkannya secara resmi," katanya.
Ia menegaskan akan tetap bertahan menjalankan tugasnya dan terus berkomunikasi dengan rakyat Iran.
Bela Nota Kesepahaman dengan AS
Dalam kesempatan yang sama, Pezeshkian membela nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu.
Menurutnya, pemerintah mendukung penuh kesepakatan tersebut. Ia bahkan menyebut pihak-pihak yang menganggap nota itu sebagai bentuk kekalahan Iran hanya mengulang narasi yang diinginkan "Israel".
Pezeshkian mengungkapkan bahwa 12 dari 13 anggota Dewan Keamanan Nasional Iran menyetujui nota kesepahaman tersebut.
Ia mengatakan kesepakatan itu memungkinkan penghentian perang di Lebanon, membuka jalan bagi pelonggaran blokade terhadap Iran, serta diharapkan dapat mengembalikan aset-aset Iran yang dibekukan dan mencabut sebagian sanksi internasional.
"Israel" menginginkan perang terus berlanjut. Karena itu, menurutnya, Iran tidak perlu mengikuti jalan yang diinginkan musuh jika hak-haknya dapat diperoleh tanpa harus menyerah ataupun mengorbankan martabat negara.
Hubungan dengan Negara Tetangga Membaik
Pezeshkian juga menyampaikan bahwa hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya kini semakin baik.
Ia mengklaim Teheran telah berhasil menyelesaikan banyak persoalan dengan negara-negara di kawasan dan menegaskan bahwa Iran tidak memiliki ambisi ekspansionis terhadap wilayah negara lain.
"Iran tidak berniat memaksakan kekuatan kepada siapa pun, tetapi juga tidak akan tunduk pada logika kekuatan," ujarnya.
Ketegangan kawasan sendiri meningkat sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat dan "Israel" melawan Iran pada 28 Februari lalu, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, bersama sejumlah petinggi militer.
Pada Juni lalu, Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman berisi 14 poin, di antaranya gencatan senjata, jaminan keamanan pelayaran di Teluk dan Selat Hormuz, pelonggaran bertahap sanksi terhadap Iran, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta penyelesaian sengketa terkait program nuklir di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Namun, pada 8 Juli lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan sementara tersebut berakhir setelah Iran menyerang tiga kapal di Selat Hormuz. Sejak saat itu, serangan militer Amerika ke wilayah Iran kembali berlangsung, disusul meningkatnya respons Teheran di kawasan.
(Samurmusa/arrahmah.id)
