BAGHDAD (Arrahmah.id) - Menjelang berakhirnya batas waktu pelucutan dan penyerahan senjata kepada negara yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi pada 30 September mendatang, dinamika politik dalam negeri kian membara. Penolakan tegas dari faksi-faksi bersenjata utama, khususnya Kataib Hizbullah, memicu perdebatan sengit di kalangan analis terkait potensi perpanjangan tenggat waktu guna menghindari eskalasi benturan fisik, di tengah keraguan publik atas kapasitas pemerintah dalam melindungi kedaulatan udara Irak.
Kurang dari dua bulan jelang batas akhir tersebut, Kataib Hizbullah, faksi terbesar dan bersenjata paling kuat di Irak, secara terbuka menolak menyerahkan apa yang mereka sebut sebagai senjata perlawanan kepada pemerintah, seraya berikrar untuk terus memperkuat dan mengembangkan kapabilitas arsenal mereka. Langkah ini dinilai para analis semakin menyulitkan misi PM Al-Zaidi untuk mendekonstruksi faksi-faksi bersenjata di luar kendali negara.
Meskipun pemerintah sebelumnya mengeklaim keberhasilan dalam membujuk sejumlah faksi di bawah kerangka Hashd Al-Shaabi (Mobilisasi Populer) seperti Saraya Al-Salam, Asaib Ahl Al-Haq, dan Kataib Imam Ali untuk menyerahkan senjata, ketegangan tetap tidak terhindarkan menghadapi sikap keras faksi-faksi lainnya.
Dalam program bincang-bincang politik Ma Wara Al-Khabar, para pengamat politik menyampaikan beragam proyeksi menyikapi kebuntuan ini.
Peneliti dan analis politik Ali Al-Nasir berpandangan bahwa Irak tengah melalui salah satu fase politik paling krusial pasca-2003. Menurutnya, monopoli senjata oleh negara pada akhirnya akan terwujud, namun harus ditempuh melalui jalur dialog antara pemerintah dan faksi-faksi terkait.
"Al-Zaidi dihadapkan pada dua pilihan mutlak: menegakkan kedaulatan negara lewat penguasaan senjata atau menghadapi sanksi dan ancaman penghentian ekspor minyak," ujar Al-Nasir, yang memperkirakan bahwa pemerintah kemungkinan akan memperpanjang tenggat waktu hingga akhir tahun guna meredam potensi konflik terbuka.
Di sisi lain, analis politik Kazem Al-Hajj menilai bahwa narasi tentang pelucutan senjata dan pengusiran pasukan internasional kehilangan relevansinya di tengah gelombang ancaman eksternal yang kian tak terkendali, sementara kapasitas pertahanan udara negara tetap lumpuh. Al-Hajj menuding bahwa tekanan untuk melucuti senjata faksi-faksi bergeser menjadi agenda sepihak Washington untuk menyeret Irak ke dalam poros penangkalan terhadap Iran, tanpa dibarengi pasokan sistem pertahanan udara yang memadai bagi militer Irak.
Sementara itu, Guru Besar Pemikiran Politik Talib Muhammad Karim menegaskan bahwa agenda pemerintahan Al-Zaidi berakar pada penguatan wibawa negara dan pencegahan kekuasaan ganda.
"Faksi-faksi memang bagian dari elemen bangsa yang berjasa melawan terorisme, tetapi pengelolaan negara adalah mandat eksklusif pemerintah, bukan faksi bersenjata," tegas Karim.
Kendati demikian, ia menilai bahwa tenggat waktu yang dipatok pemerintah lebih realistis dialokasikan sebagai ruang perundingan dan integrasi faksi alih-alih eksekusi total yang instan, terutama di tengah krisis kepercayaan yang mendalam antara faksi-faksi dan pemerintah. (zarahamala/arrahmah.id)
