SANA'A (Arrahmah.id) - Di tengah transformasi arsitektur keamanan regional menyusul penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada Jumat (7/8/2026), Sana'a melayangkan peringatan keras kepada negara-negara mitra Riyadh.
Pasukan Yaman melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran terhadap konsentrasi militer Saudi di Marib pada hari Jumat, sementara Sanaa secara bersamaan memperingatkan bahwa negara-negara yang bergabung atau memberikan perlindungan bagi kampanye baru Riyadh terhadap Yaman akan diperlakukan sebagai peserta dalam agresi tersebut.
Kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman, Mahdi al-Mashat, menegaskan bahwa pemerintah mana pun yang berpartisipasi dengan Arab Saudi dalam aksi militer atau blokade terhadap Yaman akan diperlakukan sebagai pihak agresor.
“Siapa pun yang berpartisipasi dengan pihak agresor Saudi dalam agresi dan blokade terhadap negara kami adalah seorang agresor,” ujar al-Mashat, seraya menekankan bahwa hukum Yaman mengatur secara tegas mekanisme menghadapi negara-negara yang bersikap memusuhi.
Al-Mashat juga memperingatkan Riyadh bahwa perluasan aliansi internasional tidak akan melunakkan sikap Sanaa atau memaksa mereka mengabaikan tuntutan rakyatnya. Ia menilai bahwa mencapai perdamaian yang adil dengan Yaman jauh lebih murah biayanya ketimbang melanjutkan konfrontasi.
Nada serupa disuarakan oleh anggota biro politik Ansarallah, Mohammed al-Farah, yang secara khusus menyoroti keterlibatan Turki and Pakistan pasca-pembentukan blok pertahanan trilateral tersebut.
“Kami tidak ingin Turki, Pakistan, atau negara Islam mana pun menjadi penutup politis bagi agresi, blokade, atau pelanggaran kedaulatan negara Muslim,” tegas al-Farah.
Ia berpendapat bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seharusnya mengerahkan tekanan politik kepada pihak yang memberlakukan blokade agar menghentikan kebijakannya, alih-alih membentuk aliansi yang justru berfungsi melindungi Riyadh dari konsekuensi tindakan mereka.
“Yang dibutuhkan dari negara-negara Islam bukanlah membentuk aliansi untuk melindungi pihak agresor dari konsekuensi kebijakannya, melainkan menekan pihak agresor untuk menghentikan agresinya,” pungkas al-Farah. (zarahamala/arrahmah.id)
