GAZA (Arrahmah.id) - Di tengah gembar-gembor janji "Gaza Baru" dan proyek rekonstruksi pascaperang, laporan eksklusif The Guardian mengungkap fakta kontras. Kontrak pembangunan perdana yang diterbitkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump bukanlah untuk membangun kembali rumah, rumah sakit, atau fasilitas publik, melainkan mendirikan pangkalan militer darurat guna menampung kontingen pasukan kecil asal Maroko.
Kontrak tersebut, yang belum sepenuhnya final,telah dianugerahkan kepada perusahaan asal Louisiana, Arkel International, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pemerintah AS di berbagai negara, termasuk Irak.
Seorang pejabat Dewan Perdamaian mengungkapkan bahwa sejumlah kontrak memang masih berada dalam tahap finalisasi, termasuk pengadaan fasilitas pendukung bagi Pasukan Stabilisasi Internasional yang ditugaskan mengatur aspek keamanan dan tata kelola di Gaza.
Berdasarkan laporan tersebut, pangkalan militer ini dirancang berukuran 100 x 120 meter dengan kapasitas sekitar 150 personel. Lokasinya terletak di dalam zona yang dikuasai langsung oleh militer 'Israel', yang mencakup sekitar 60% wilayah Jalur Gaza, berjarak sekitar satu mil dari perbatasan 'Israel', lengkap dengan jalur evakuasi cepat jika pasukan tersebut menghadapi serangan.
Proyek ini mencerminkan kian menyusutnya cakupan rencana Dewan Perdamaian Trump, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai cetak biru ambisius pembangunan kembali seluruh wilayah Gaza, kini mengerucut menjadi proyek uji coba berskala kecil di kawasan selatan. Alih-alih memulai pemulihan sipil, kontrak perdana ini justru menegaskan prioritas penguatan kehadiran keamanan di lapangan.
Rencana kontraktual awal menunjukkan bahwa pangkalan berkapasitas 150 orang ini hanyalah fase permulaan dari proyek yang lebih besar untuk menampung hingga 5.000 personel. Pada tahap awal, fasilitas yang disiapkan pun sangat mendasar, meliputi tenda lapangan, tempat tidur barak, toilet kimia, hingga stasiun cuci tangan.
Laporan tersebut mengingatkan kembali pada pernyataan kontroversial Donald Trump pada Februari 2025 lalu, di mana ia sempat mengeklaim bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih dan memiliki Gaza, sebelum akhirnya narasi tersebut dilembutkan melalui kesepakatan Dewan Perdamaian.
Dalam pertemuan perdana dewan tersebut, menantu Trump, Jared Kushner, sempat memamerkan grand design Gaza Baru lengkap dengan kota pesisir modern, menara perkantoran megah, dan proyek-proyek investasi bernilai tinggi.
Namun, realita di lapangan jauh panggang dari api. Setidaknya 80% bangunan di Gaza mengalami kerusakan atau hancur total akibat perang. Sebagian besar dari dua juta penduduknya hingga kini, meski gencatan senjata telah berlangsung selama 10 bulan, masih terkatung-katung di dalam kamp-kamp pengungsian yang tidak layak dan tidak sehat. Alih-alih menjadi babak awal kebangkitan kehidupan di Gaza, kontrak konstruksi pertama ini justru memperlihatkan prioritas nyata di balik wacana pemulihan: pangkalan, pengerahan pasukan, dan jalur evakuasi didahulukan jauh sebelum pembangunan tempat tinggal bagi warga sipil yang terus menanti uluran tangan kemanusiaan. (zarahamala/arrahmah.id)
