PARIS (Arrahmah.id) - Kementerian Pertahanan 'Israel' mengumumkan pada Senin (1/6/2026) bahwa pemerintah Prancis telah melarang partisipasi perwakilan resmi pemerintah 'Israel' dalam pameran pertahanan dan keamanan internasional bergengsi, Eurosatory 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Paris pada 15–19 Juni mendatang. Selain melarang pejabat negara, Paris juga menerapkan pembatasan ketat terhadap ruang gerak industri militer swasta 'Israel'.
Dalam pernyataan resminya, otoritas Tel Aviv mengungkapkan bahwa Prancis tidak mengizinkan pendirian Paviliun Nasional 'Israel' di area pameran. Perusahaan-perusahaan pertahanan asal 'Israel' hanya diberikan izin terbatas untuk memamerkan sistem pertahanan udara dan rudal anti-balistik (air and missile defense systems), serta dilarang keras membawa atau mendemonstrasikan segala bentuk senjata maupun peralatan militer yang bersifat ofensif (penyerangan).
Merespons kebijakan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan 'Israel' mengecam keras keputusan Paris dan menyebutnya sebagai tindakan yang "memuakkan". Tel Aviv menuding kebijakan tersebut murni dilandasi oleh motif politik dan persaingan dagang sepihak.
Kementerian Pertahanan Prancis mengonfirmasi bahwa ruang pamer bagi korporasi militer 'Israel' pada perhelatan Eurosatory tahun ini memang dibatasi hanya untuk sektor alutsista pertahanan udara dan rudal. Kendati demikian, Paris enggan membeberkan rincian alasan di balik keputusan tersebut dan menolak berkomentar mengenai klaim larangan kehadiran bagi pejabat tinggi 'Israel'.
Eurosatory merupakan salah satu pameran industri pertahanan terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali di Paris, di mana edisi 2026 ini diperkirakan akan dihadiri oleh lebih dari 2.600 eksibitor dari berbagai negara.
Hubungan diplomatik antara Paris dan Tel Aviv terus berada dalam tren keretakan parah sejak akhir 2023 akibat sikap vokal Presiden Emmanuel Macron yang mengkritik operasi militer 'Israel' di Gaza dan Lebanon. Ketegangan ini diperparah oleh protes keras kabinet Benjamin Netanyahu tahun lalu ketika Prancis secara resmi mengakui kedaulatan Negara Palestina.
Bersamaan dengan pengumuman pembatasan senjata tersebut, gelombang demonstrasi solidaritas untuk Gaza kembali pecah di jalanan ibu kota Paris. Para demonstran menuntut pemerintah Prancis mengambil tindakan konkret yang lebih tegas, termasuk mengusir Duta Besar 'Israel' dari Paris, karena menilai 'Israel' telah berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025.
Aksi massa ini esensial karena terjadi bersamaan dengan dimulainya sidang di Majelis Rendah (National Assembly) Prancis yang tengah memperdebatkan rancangan undang-undang kontroversial terkait kriminalisasi terhadap segala bentuk ekspresi simpati atau dukungan kepada rakyat Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)