NEW DELHI (Arrahmah.id) -- Kementerian Dalam Negeri India memperpanjang status Islamic Research Foundation (IRF), yayasan yang didirikan pendakwah Zakir Naik, sebagai organisasi terlarang untuk lima tahun lagi, Jumat (13/11/2026). Pemerintah menyatakan yayasan itu terlibat kegiatan yang merugikan keamanan negara dan berpotensi mengganggu perdamaian serta kerukunan antarkomunitas. Larangan itu berlaku segera berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kegiatan Melanggar Hukum (UAPA) 1967.
Dilansir kantor berita ANI (13/11), kementerian menerbitkan pemberitahuan yang menyebut IRF dan anggotanya, khususnya pendiri sekaligus presiden yayasan, Zakir Abdul Karim Naik, terlibat kegiatan yang membahayakan keamanan India dan berpotensi merusak tatanan sekuler negara. Kementerian menyatakan pernyataan dan ceramah Naik “bersifat tidak patut dan subversif”.
Pemerintah memakai Pasal 3 ayat (1) dan (3) UAPA untuk menetapkan IRF sebagai organisasi terlarang. Larangan baru itu berlaku selama lima tahun sejak tanggal publikasi pemberitahuan di Lembaran Negara, menurut ETV Bharat. Keputusan itu diumumkan sehari sebelum masa berlaku larangan lima tahun sebelumnya, yang ditetapkan pada 15 November 2021, berakhir.
Otoritas India dan badan intelijen menuduh Naik dan IRF menyampaikan ceramah yang memprovokasi dan mendorong permusuhan serta kebencian antarkomunitas. IRF didirikan pada Februari 1991 di Mumbai, sedangkan Naik meninggalkan India dan memperoleh izin tinggal tetap di Malaysia.
Kementerian pertama kali menyatakan IRF sebagai organisasi terlarang pada 17 November 2016 untuk lima tahun, lalu memperpanjangnya pada 15 November 2021. Pengadilan Khusus berdasarkan UAPA menguatkan keputusan pemerintah lewat putusan 22 Mei 2017 dan 30 Maret 2022, menurut isi pemberitahuan.
Pengadilan Khusus di bawah Hakim Sangeeta Dhingra dari Pengadilan Tinggi Delhi pada 2017 menyatakan Naik tidak ikut serta dalam proses hukum dan “menghilang dan tidak dapat dilacak”, dan menyebut ada alasan cukup untuk menyatakan IRF sebagai organisasi terlarang, menurut The Indian Express.
Naik sebelumnya membantah tuduhan menyebarkan kebencian. Dalam sumber yang tersedia tidak ada tanggapan dari Naik atau IRF atas pemberitahuan terbaru itu, menurut Only Kashmir.
Berdasarkan UAPA, setelah suatu organisasi dinyatakan terlarang, penetapan itu harus dirujuk ke Pengadilan Khusus yang menilai apakah ada alasan cukup, sehingga keputusan baru ini juga dapat diuji lewat jalur tersebut. (hanoum/arrahmah.id)
