Memuat...

MUI Jatim Minta Polda Tertibkan Festival Sound Horeg yang Kembali Marak

Ameera
Jumat, 20 November 2026 / 11 Jumadilakhir 1448 21:15
MUI Jatim Minta Polda Tertibkan Festival Sound Horeg yang Kembali Marak
MUI Jatim Minta Polda Tertibkan Festival Sound Horeg yang Kembali Marak

SURABAYA (Arrahmah.id) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta bantuan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk menertibkan penyelenggaraan festival sound horeg yang dinilai kembali tidak terkendali.

Sejumlah kegiatan tersebut disebut mulai mengabaikan aturan yang sebelumnya telah diterbitkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan.

Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, KH Ma’ruf Khozin, mengatakan penyelenggaraan festival sound horeg sempat mereda setelah MUI mengeluarkan fatwa haram sekitar Juli 2025. Namun, setahun kemudian, kegiatan tersebut kembali marak di sejumlah daerah.

Menurut Kiyai Khozin, surat edaran Gubernur Jawa Timur terkait penggunaan sound system juga tidak lagi diindahkan oleh sejumlah penyelenggara.

“Setelah satu tahun, kegiatan sound horeg kembali kebablasan. Surat edaran gubernur sudah tidak diindahkan dan kegiatan ini kembali ramai di beberapa daerah. Alhamdulillah, Kapolda yang baru berupaya menegakkan kembali aturan tersebut,” kata Kiyai Khozin di Mapolda Jatim, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah MUI Jatim bertemu dengan sejumlah pengusaha sound horeg dan Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono.

Pertemuan tersebut membahas kesepakatan mengenai aturan penyelenggaraan festival sound horeg agar tidak merugikan masyarakat maupun pihak penyelenggara.

Salah satu poin pembahasannya adalah penegasan tanggung jawab apabila kegiatan tersebut menimbulkan korban jiwa.

Kiyai Khozin menjelaskan, dalam kesepakatan terbaru, pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang terjadi selama penyelenggaraan festival dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Sekarang sudah ada kesepakatan bahwa jika sampai terjadi korban jiwa, pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan dapat ditindak,” ungkapnya.

Sejumlah Aktivitas Dilarang

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah ketentuan menjadi titik temu antara MUI, kepolisian, dan pengusaha sound horeg.

Aturan itu meliputi larangan penampilan penari erotis, pesta minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta keterlibatan anak di bawah umur. Waktu penyelenggaraan festival juga perlu dibatasi agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat.

Kiyau Khozin mengatakan, MUI meminta agar kegiatan sound horeg tidak mengganggu warga, terutama pada malam hari ketika anak-anak, orang sakit, dan masyarakat lainnya membutuhkan ketenangan.

“MUI bersama Polda Jatim berupaya mengendalikan penyelenggaraan sound horeg yang sudah kebablasan, terutama kegiatan yang mengganggu masyarakat pada tengah malam,” jelasnya.

Meski demikian, berdasarkan arahan Kapolda Jatim, penyelenggaraan sound horeg tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Kegiatan tersebut masih dimungkinkan berlangsung, tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku demi meminimalkan risiko dan mencegah jatuhnya korban jiwa.

Aturan Batas Kebisingan Sound Horeg

Sebagai informasi, pada 2025, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur yang terdiri dari Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya telah menerbitkan surat edaran bersama mengenai penggunaan sistem pengeras suara atau sound horeg.

Surat edaran tersebut bernomor 300.1/6902/208/5/2025, SE/1/VIII/2025, dan SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur.

Salah satu ketentuan yang diatur adalah batas tingkat kebisingan. Untuk festival yang diselenggarakan secara statis atau di satu lokasi terbuka, tingkat kebisingan dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara itu, untuk kegiatan nonstatis atau berkeliling, batas maksimalnya 85 desibel.

Surat edaran tersebut juga melarang iring-iringan sound horeg melintasi tempat ibadah ketika kegiatan ibadah berlangsung, rumah sakit, serta lingkungan pendidikan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Kendaraan pengangkut perangkat sound system juga diwajibkan memenuhi ketentuan kelayakan kendaraan dan mengantongi izin kepolisian.

MUI Minta Batas Desibel Ditinjau Ulang

Di sisi lain, MUI Jatim menilai ketentuan mengenai batas kebisingan perlu dikaji kembali. Khozin menyoroti penggunaan subwoofer yang dinilai menghasilkan dentuman berbeda dibandingkan pengeras suara biasa.

Menurutnya, dentuman bass yang kuat dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat meskipun pengukuran desibel masih mengacu pada batas yang ditentukan.

“Pengukuran dalam kondisi normal perlu dibedakan dengan suara yang dihasilkan subwoofer. Dentumannya bisa terasa hingga ke dada. Karena itu, beberapa pihak meminta agar ketentuan batas desibel ditinjau ulang,” ujarnya.

Terkait fatwa haram MUI mengenai sound horeg, Khozin menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga medis spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

Ia menilai, ketentuan dalam fatwa tersebut tidak bisa begitu saja diubah. Adapun hal-hal teknis seperti jam operasional dan lokasi penyelenggaraan masih dapat dibicarakan untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat.

“Dari sisi hukum, larangan tetap merupakan larangan. Hal yang masih bisa dikompromikan adalah jam operasional dan lokasi penyelenggaraan, seperti tidak melewati tempat ibadah atau rumah sakit. Untuk mengkaji ulang atau mencabut fatwa, kemungkinan akan ada perdebatan internal di MUI. Hal itu cukup berat, kecuali nantinya diterbitkan fatwa turunan,” kata Khozin.

MUI Jatim berharap penertiban penyelenggaraan festival sound horeg dapat dilakukan secara konsisten. Pengaturan kegiatan diharapkan mampu mencegah gangguan terhadap masyarakat sekaligus mengurangi risiko kecelakaan dan jatuhnya korban jiwa.

(ameera/arrahmah.id)