KABUL (Arrahmah.id) - Menyusul serangan udara Pakistan di Kunar dan Helmand—yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menewaskan 10 warga sipil—Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan menyatakan dalam sebuah pertemuan di Islamabad bahwa negaranya menginginkan kemajuan, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi bagi Afghanistan, serta menganggap dirinya sebagai pihak yang mengharapkan kebaikan bagi Afghanistan.
Sembari menegaskan kembali pernyataan Pakistan sebelumnya, ia meminta Afghanistan untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan guna melancarkan serangan terhadap negara lain, khususnya Pakistan.
Mohammad Ishaq Dar, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, mengatakan: "Sebagai imbalannya, apa yang diharapkan Pakistan? Apa yang telah kami sampaikan kepada mereka? Bahwa mereka tidak boleh membiarkan wilayah mereka digunakan untuk aksi terorisme terhadap negara mana pun. Terutama jika menyangkut Pakistan, kami tidak akan menoleransi hal ini."
Kementerian Luar Negeri Imarah Islam menepis klaim Menteri Luar Negeri Pakistan tersebut, dengan menyatakan bahwa Afghanistan tidak akan pernah membiarkan wilayahnya digunakan untuk menyerang pihak lain, lansir Tolo News (3/10/2026).
Kepala humas kementerian tersebut mengatakan kepada Tolo News bahwa melalui klaim semacam itu, Pakistan berupaya membentuk persepsi internasional mengenai Afghanistan.
Zia Ahmad Takal, kepala humas Kementerian Luar Negeri, mengatakan: "Kebijakan Imarah Islam adalah bahwa tidak ada pihak yang boleh menggunakan wilayah Afghanistan untuk menyerang negara mana pun di dunia, termasuk Pakistan. Oleh karena itu, kami menolak klaim-klaim tersebut. Ini adalah upaya untuk menghindari tanggung jawab dan menciptakan persepsi yang berbeda di benak masyarakat internasional."
Sementara itu, Dewan Koordinasi Misi Diplomatik dan Konsuler pemerintahan Afghanistan sebelumnya mengecam serangan udara Pakistan baru-baru ini di Afghanistan melalui sebuah pernyataan, yang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Afghanistan dan pelanggaran nyata hukum humaniter internasional.
Dewan tersebut mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, serta mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
Hal ini terjadi di tengah seruan dari PBB dan Uni Eropa kemarin yang meminta adanya de-eskalasi serta mendesak kedua negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog. (haninmazaya/arrahmah.id)