GAZA (Arrahmah.id) - Pengumuman militer 'Israel' pada Kamis (19/11/2026) mengenai berakhirnya operasi militer di tiga blok wilayah di sebelah barat garis kuning (Yellow Line) di Gaza tengah kembali memunculkan pertanyaan tentang nasib kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku lebih dari setahun.
Operasi tersebut menewaskan dan melukai sejumlah warga Palestina serta menyebabkan kerusakan luas pada rumah dan properti. Serangan yang dimulai pada Rabu (18/11) itu menyasar kawasan padat pengungsi di sekitar Kamp Nuseirat dan kamp-kamp pengungsi lainnya, sehingga memaksa ribuan orang kembali mengungsi.
Pada Kamis (19/11), Koordinator Kegiatan Pemerintah 'Israel' di Wilayah Palestina mengumumkan berakhirnya operasi tersebut. Selama operasi berlangsung, pasukan melakukan penghancuran dan perataan bangunan dalam skala luas.
Sementara itu, militer 'Israel' mengklaim telah menghancurkan sebagian infrastruktur bawah tanah di kawasan garis kuning yang disebutnya sebagai ancaman bagi pasukan mereka. Kantor Koordinator Kegiatan Pemerintah 'Israel' menyatakan operasi itu menargetkan infrastruktur yang mereka sebut sebagai fasilitas terorisme.
Gerakan Perlawanan Islam Hamas menuding Dewan Perdamaian (Board of Peace) menutupi pelanggaran gencatan senjata oleh 'Israel' dan mengabaikan fakta bahwa pihak Palestina tetap berkomitmen terhadap kesepakatan.
Pakar urusan 'Israel', Imtans Shihadeh, menilai 'Israel' ingin terus mempertahankan kendali militer atas Jalur Gaza sekaligus mencegah terbentuknya otoritas Palestina yang mengelola kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, operasi itu juga menjadi pesan kepada masyarakat 'Israel' bahwa militer telah mengubah doktrinnya dan akan merespons setiap ancaman, sekecil apa pun, yang muncul dari Gaza dengan kekuatan militer.
Ia menggambarkan operasi tersebut sebagai serangan darat berskala besar yang melampaui garis kuning dan menyasar kawasan kamp pengungsi serta tempat-tempat penampungan warga.
Sementara itu, penulis dan analis politik Wissam Afifa menilai alasan 'Israel' mengenai penghancuran infrastruktur perlawanan terlalu luas dan tidak meyakinkan. Ia mengatakan kelompok perlawanan tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata sejak ditandatangani.
Afifa menegaskan bahwa wilayah yang diserang merupakan kawasan permukiman padat penduduk. Menurutnya, kehancuran besar yang telah terjadi di Gaza sejak 7 Oktober 2023 membuat klaim mengenai keberadaan terowongan baru sulit diterima.
Ia menilai 'Israel' ingin mempertahankan kebebasan bertindak secara militer, baik di dalam maupun di luar garis kuning. Operasi berskala besar yang diumumkan setelah pemilu 'Israel' itu, menurutnya, mengindikasikan kemungkinan serangan serupa kembali dilakukan.
Afifa juga mengatakan Hamas dan faksi-faksi Palestina telah menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kesepakatan. Mereka turut menyerukan Dewan Keamanan PBB dan negara-negara penjamin agar menekan 'Israel' untuk menghentikan pelanggaran.
Namun, Afifa menilai Dewan Perdamaian masih menggunakan pendekatan yang tidak seimbang. Dewan tersebut, menurutnya, membagi tuduhan secara hati-hati antara pihak pendudukan dan kelompok perlawanan, padahal hanya satu pihak yang melanggar kesepakatan.
Ia menuding Dewan Perdamaian telah mengabaikan tanggung jawabnya dan lebih banyak mengeluarkan pernyataan yang tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat Gaza, tanpa memberikan tekanan serius kepada 'Israel'.
Shihadeh menambahkan bahwa tujuan jangka panjang 'Israel' adalah mempertahankan pendudukan militer, mencegah terbentuknya pemerintahan Palestina, serta mendorong warga Gaza meninggalkan wilayah tersebut.
Ia menilai 'Israel' tidak menghormati kesepakatan dan berupaya memaksakan penyelesaian secara sepihak. Menurutnya, peluang politik tetap tertutup selama kendali atas wilayah dan akses masih berada di tangan pihak pendudukan.
Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, pasukan 'Israel' terus melancarkan serangan ke Gaza. Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, pelanggaran tersebut telah menewaskan 1.662 warga Palestina dan melukai lebih dari 6.000 lainnya. (zarahamala/arrahmah.id)
