BEIRUT (Arrahmah.id) - Tokoh senior kelompok perlawanan Islam Palestina (Hamas), Osama Hamdan, menegaskan bahwa gerakan tersebut masih mempertahankan seluruh kapasitas organisasi dan kekuatan militernya meskipun harus membayar harga mahal selama perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera Mubasher hari ini (1/6/2026), Hamdan menolak keras narasi yang menyebut Hamas sedang mengalami pelemahan atau infiltrasi besar-besaran pasca-gugurnya sejumlah komandan tinggi mereka.
Hamdan menyatakan bahwa gugurnya para pemimpin di medan tempur merupakan hal yang wajar dalam sejarah panjang perang konfrontasi. Ia mencontohkan pembunuhan pendiri Hamas, Syekh Ahmed Yasin dan penerusnya, Abdul Aziz al-Rantisi pada 2004 silam, yang sempat diprediksi banyak pihak akan menghancurkan Hamas, namun justru membuat gerakan tersebut kian meluas dan memperkuat pengaruhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hamdan meluncurkan kritik tajam terhadap Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian (Board of Peace), Nickolay Mladenov. Hamas menuduh pejabat internasional tersebut telah kehilangan netralitasnya dan bertindak sebagai perwakilan kepentingan Tel Aviv.
Hamas menuding Mladenov secara konsisten mengadopsi narasi politik perdana menteri Benjamin Netanyahu dalam setiap penyampaian laporan berkala (briefing) di depan Dewan Keamanan PBB.
Hamdan menilai Mladenov gagal total dalam mengeksekusi komitmen fase pertama kesepakatan gencatan senjata, terutama terkait jaminan kelancaran pasokan bantuan kemanusiaan, pasokan medis, serta pemulihan infrastruktur dasar di Gaza.
Mladenov dikritik karena tetap bungkam dan tidak merilis kecaman resmi atas gugurnya ratusan warga sipil Palestina akibat rentetan pelanggaran harian yang dilakukan militer 'Israel' sejak gencatan senjata resmi berlaku pada Oktober 2025 lalu.
"Kami tidak menuntut pemecatan Mladenov secara langsung, tetapi ia harus memilih: menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dengan netral, atau mengakui ketidakmampuannya lalu mundur dari jabatan tersebut," tegas Hamdan.
Hamas menolak keras adanya proposal dari pihak luar yang mencoba mengaitkan proses rekonstruksi bangunan yang hancur atau masuknya bantuan logistik dengan isu perlucutan senjata perlawanan. Hamdan menilai gagasan tersebut sebagai bentuk pemerasan politik (political blackmail). Ia menekankan bahwa masalah persenjataan sama sekali bukan bagian dari poin kesepakatan fase saat ini yang telah disetujui bersama para mediator internasional.
Mengenai alasan mengapa Hamas tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata meskipun dihujani ribuan kasus pelanggaran oleh militer 'Israel', Hamdan menjelaskan bahwa keputusan tersebut murni diambil demi melindungi warga sipil dan meringankan penderitaan penduduk di dalam Jalur Gaza. Langkah politik ini juga diambil guna membuktikan kepada komunitas internasional tentang pihak mana yang sebenarnya menjegal dan merusak implementasi perdamaian di lapangan.
Di sektor politik domestik Palestina, Hamdan memperbarui seruan terbuka kepada faksi Fatah untuk melebur dalam proyek nasional bersama guna menghadapi pendudukan. Hamas mengonfirmasi telah mengirimkan surat ucapan selamat atas terselenggaranya Kongres Kedelapan Fatah, yang di dalamnya memuat ajakan pertemuan tingkat tinggi untuk merumuskan program nasional yang terpadu demi menyatukan institusi Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)