JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta menegaskan bahwa dunia membutuhkan narasi baru dalam hubungan antarbangsa guna meredam islamofobia, prasangka antaragama, serta penyalahgunaan identitas agama sebagai instrumen konflik geopolitik.
Hal itu disampaikan Anis saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 jurnalis dari berbagai media.
Dalam paparannya, Anis mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap suatu ideologi, negara, maupun agama sering kali direkayasa menjadi instrumen politik untuk membangun persepsi ancaman.
"Yang paling kita khawatirkan adalah pemanfaatan isu agama sebagai instrumen dalam konflik geopolitik," ujarnya.
Menurutnya, fenomena tersebut tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari ketakutan terhadap China, Rusia, hingga Islam. Karena itu, diplomasi Indonesia saat ini tengah mengembangkan kerja sama dengan sejumlah negara untuk membangun narasi yang memungkinkan masyarakat saling memahami latar belakang agama masing-masing tanpa saling merasa terancam.
Sebagai salah satu contoh, Kementerian Luar Negeri RI tengah menjajaki kerja sama dengan utusan khusus Belanda untuk urusan kebebasan beragama sebagai bagian dari upaya melawan berbagai bentuk fobia yang lahir akibat residu sejarah.
Anis juga mengusulkan agar pameran tentang ulama besar Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari, tidak hanya digelar di Kedutaan Besar Belanda, tetapi juga di Benteng Rotterdam, Gowa, Sulawesi Selatan.
"Supaya kita sama-sama punya sejarah dan mulai melupakan residu-residu itu. Kalau residu sejarah terus hidup dalam memori kita, kita akan sulit bekerja sama," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Anis mengajak peserta melihat keterhubungan berbagai peristiwa sejarah dunia, seperti jatuhnya Konstantinopel pada 1453, berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada 1492, hingga kedatangan Portugis ke Nusantara pada 1511. Menurutnya, rangkaian peristiwa itu saling berkaitan dalam membentuk geopolitik global saat ini.
Ia menilai, pada era modern, keterhubungan dunia berlangsung jauh lebih cepat sehingga dampak konflik di suatu kawasan dapat langsung dirasakan oleh negara lain.
"Dengan cara pandang seperti ini, kita punya tugas menciptakan narasi baru yang membantu kita memahami persoalan secara lebih utuh," ujarnya.
Selain membahas diplomasi, Anis juga menyoroti pentingnya peran media. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tidak seharusnya diukur dari kesesuaiannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai instrumen sosial yang membangun diskursus publik.
"Pemerintah seharusnya mendengarkan perdebatan publik dan memahami denyut nadi masyarakat," tegasnya.
Menurut Anis, kualitas ruang publik harus diarahkan pada pendalaman pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak perdebatan dangkal. Ia juga mengingatkan bahaya model bisnis media sosial yang bertumpu pada sensasi dan provokasi demi mengejar lalu lintas pengguna.
"Bisnis media sosial bertumpu pada sensasi dan provokasi karena itu yang menghasilkan trafik. Padahal, pada akhirnya yang paling diuntungkan justru pemilik platform," katanya.
Karena itu, ia berpandangan media yang mengedepankan pendidikan dan pencerahan memerlukan model pendanaan yang tidak semata bergantung pada trafik, tetapi juga didukung dana abadi (endowment) agar kualitas jurnalisme tetap terjaga.
Menutup paparannya, Anis berharap para jurnalis dapat mengambil peran strategis dalam membangun narasi yang memperkuat dialog, mengurangi prasangka, serta mendorong saling pengertian di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dunia.
(Samirmusa/arrahmah.id)