WASHINGTON (Arrahmah.id) -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mendorong Suriah untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadapi milisi Syiah Hizbullah di Lebanon, meskipun pemerintah Suriah sebelumnya telah menolak keterlibatan militer langsung di negara tetangganya tersebut.
Pernyataan terbaru Trump memunculkan kembali perdebatan mengenai peran Damaskus dalam dinamika keamanan Lebanon di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Hizbullah.
Dalam sejumlah pernyataan yang disampaikan sejak Juni hingga awal Juli 2026, Trump menyebut Presiden Suriah Ahmad asy-Syaraa sebagai sosok yang mampu menangani persoalan Hizbullah dengan cara yang lebih efektif dibandingkan operasi militer 'Israel'. Saat berbicara kepada media, Trump mengatakan dirinya telah membahas isu Hizbullah secara langsung dengan asy-Syaraa.
Menurut Trump, stabilitas kawasan akan lebih mudah dicapai jika Suriah memainkan peran dalam mengendalikan kelompok yang didukung Iran tersebut.
Dilansir The Syrian Observer (16/7/2026), Trump secara terbuka menyatakan, "Saya menyarankan kepada Israel agar membiarkan Suriah menangani Hizbullah. Sejujurnya, saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih baik."
Pernyataan itu disampaikan ketika ia mengkritik dampak sipil dari operasi militer 'Israel' di Lebanon dan menyerukan pendekatan yang lebih terukur terhadap Hizbullah.
Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Damaskus. Pemerintah Presiden Ahmad asy-Syaraa menegaskan bahwa Suriah tidak berencana mengirim pasukan atau melakukan intervensi militer di Lebanon.
Otoritas Suriah menyatakan fokus utama mereka saat ini adalah pemulihan keamanan dan pembangunan kembali negara setelah bertahun-tahun konflik internal. Sikap serupa juga disampaikan sejumlah pejabat Lebanon yang menilai persoalan Hizbullah merupakan urusan internal negara Lebanon dan harus ditangani oleh institusi resmi Lebanon sendiri.
Meski menolak opsi militer, Suriah tetap menunjukkan sikap lebih tegas terhadap jalur logistik Hizbullah. Pekan ini, otoritas Suriah mengumumkan penyitaan sejumlah senjata canggih yang diduga hendak diselundupkan dari Irak menuju Lebanon untuk Hizbullah. Operasi tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah baru Suriah memperketat pengawasan perbatasan dan membatasi aktivitas jaringan bersenjata lintas negara.
Dalam perkembangan lain, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani saat berkunjung ke Beirut awal Juli lalu menyatakan bahwa Damaskus terbuka untuk berdialog dengan Hizbullah apabila diperlukan.
Namun ia menegaskan bahwa Suriah tidak ingin terseret ke dalam konflik baru di Lebanon. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah asy-Syaraa lebih memilih pendekatan diplomatik dibandingkan keterlibatan militer langsung.
Hingga kini belum ada indikasi bahwa Damaskus akan mengubah posisinya. Pemerintah Suriah tetap menegaskan penolakannya terhadap keterlibatan militer di Lebanon, sementara Washington terus mencari formula baru untuk membatasi pengaruh Hizbullah dan Iran di kawasan Timur Tengah. (hanoum/arrahmah.id)