TEHERAN (Arrahmah.id) - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan saat konferensi pers bahwa isu tidak mengakui Imarah Islam bukanlah hambatan bagi kerja sama dan hubungan antara Teheran dan Kabul.
Dia menambahkan bahwa pengakuan adalah proses politik dan hukum, dan Iran akan mengambil keputusan setelah mencapai kesimpulan.
Dia berkata: "Pengakuan adalah proses politik dan hukum. Kapan pun kami mencapai kesimpulan, kami akan mengambil langkah itu. Namun, kerja sama dan hubungan bilateral antara kedua negara—khususnya di sektor konsuler, ekonomi, dan perdagangan—tidak akan terhenti karena masalah ini."
Analis politik Sayed Qaribullah Sadat mengatakan: "Iran sangat tertarik untuk memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan dengan Afghanistan. Jika situasi Iran membaik dan perang berakhir, maka setelah Rusia, Iran akan menjadi negara pertama yang mengakui Imarah Islam."
Sementara itu, para analis mengatakan sikap terbaru Kementerian Luar Negeri Iran menunjukkan bahwa Teheran terus memisahkan kerja sama praktis dari isu pengakuan formal, lansir Tolo News (16/7/2026).
Analis politik lainnya, Idris Mohammadi Zazai, mengatakan: “Hubungan antara kedua negara akan semakin dekat setelah Iran mengakui Imarah Islam. Situasi akan menjadi lebih positif, dan Iran harus mengakui Afghanistan karena perluasan hubungan antara Iran dan Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir belum pernah terjadi sebelumnya.”
Analis ekonomi Abdul Zohour Modaber mengatakan: "Iran penting bagi Afghanistan karena posisi transitnya. Kita dapat memanfaatkan jaringan kereta api, koridor jalan, dan jalur maritim Iran secara efektif, terutama Pelabuhan Chabahar."
Sebelumnya, pada 9 Februari 2026, Ali Reza Bikdeli, penjabat duta besar Iran di Kabul, mengatakan kepada Tolo News bahwa tidak ada hambatan bagi pengakuan Teheran terhadap Imarah Islam dan bahwa Iran akan mengumumkan keputusan hukum tersebut pada waktu yang tepat. (haninmazaya/arrahmah.id)