JAKARTA (Arrahmah.id) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindaklanjuti penolakan produk merica bubuk merek Ladaku oleh otoritas Taiwan.
Penolakan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan menemukan kandungan residu pestisida tiametoksam dan fipronil yang melebihi batas maksimum residu (BMR) yang ditetapkan Taiwan.
Dalam keterangan resminya, BPOM menjelaskan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk telah memiliki izin edar di Indonesia setelah melalui proses penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label.
Namun, BPOM menegaskan bahwa pemenuhan persyaratan izin edar di Indonesia tidak secara otomatis menjamin suatu produk memenuhi ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
Otoritas Taiwan menetapkan batas maksimum residu tiametoksam sebesar 0,05 bagian per juta (ppm), sedangkan fipronil sebesar 0,002 ppm.
Berdasarkan hasil pemeriksaan otoritas Taiwan yang diberitakan sebelumnya, kadar residu tiametoksam dalam produk tersebut mencapai 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm. Dengan demikian, kedua kandungan residu tersebut melampaui ambang batas yang ditetapkan Taiwan.
“BPOM telah meminta klarifikasi dan menginstruksikan pelaku usaha untuk melakukan pengujian produk. Termasuk batch yang sama dengan yang dinotifikasi oleh Taiwan FDA di laboratorium terakreditasi,” demikian keterangan BPOM yang dikutip dari laman resminya, Sabtu (21/11/2026).
Selain meminta pengujian ulang, BPOM juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penerapan praktik pengelolaan pangan yang baik di sepanjang rantai produksi.
BPOM turut menjalin komunikasi dengan Taiwan Food and Drug Administration (Taiwan FDA) melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas penolakan produk sekaligus mencegah kejadian serupa terulang pada produk pangan Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri.
BPOM juga mengingatkan para pelaku usaha agar memperhatikan dan memenuhi ketentuan keamanan pangan di negara tujuan sebelum melakukan ekspor. Pasalnya, setiap negara memiliki standar batas maksimum residu pestisida yang berbeda.
Perbedaan Batas Residu Pestisida di Sejumlah Negara
BPOM mencatat terdapat perbedaan ketentuan batas maksimum residu pestisida tiametoksam dan fipronil di sejumlah negara.
Untuk tiametoksam, Thailand, Australia, dan Selandia Baru menetapkan batas maksimum sebesar 7 ppm. Singapura menetapkan 5 ppm, sedangkan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm.
Sementara itu, CODEX, Tiongkok, dan Indonesia tidak mengatur batas maksimum residu tiametoksam sebagaimana tercantum dalam penjelasan BPOM.
Adapun untuk fipronil, Singapura menetapkan batas maksimum residu sebesar 0,05 ppm, Thailand 0,04 ppm, dan Uni Eropa 0,005 ppm.
Di sisi lain, CODEX, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok tidak mengatur batas maksimum residu fipronil berdasarkan data perbandingan yang disampaikan BPOM.
Perbedaan standar tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha perlu memahami regulasi pangan di masing-masing negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima oleh otoritas setempat.
BPOM Imbau Masyarakat Terapkan CEK KLIK
Di tengah persoalan tersebut, BPOM mengimbau masyarakat untuk tetap cermat dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan olahan.
Masyarakat diminta menerapkan prinsip CEK KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan tanggal Kedaluwarsa sebelum membeli maupun mengonsumsi produk.
Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan keamanan produk pangan yang beredar di pasaran.
BPOM menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan, baik dalam proses produksi maupun distribusi, untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap produk pangan Indonesia di pasar internasional.
(ameera/arrahmah.id)
