KABUL (Arrahmah.id) - Shahabuddin Delawar, kepala Komisi Kontak dengan Tokoh-tokoh Afghanistan, presiden Palang Merah Afghanistan, dan anggota tim negosiasi Imarah Islam Afghanistan untuk Perjanjian Doha, mengatakan kepada Tolo News bahwa Imarah Islam telah memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian tersebut, khususnya mengenai menjaga keamanan dan mencegah wilayah Afghanistan digunakan untuk melawan negara lain.
Delawar mengatakan bahwa salah satu poin utama perselisihan selama implementasi Perjanjian Doha adalah jangka waktu penarikan pasukan AS dari Afghanistan.
"Kami berkomitmen untuk memastikan keamanan nasional di Afghanistan, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang akan dirugikan dari wilayah Afghanistan. Afghanistan tidak pernah ingin ikut campur dalam urusan internal negara lain, dan Imarah Islam telah menghormati semua komitmennya. AS awalnya mengatakan akan menarik diri dalam waktu 14 bulan, tetapi periode itu diperpanjang menjadi 18 bulan," kata Delawar.
Para analis mengatakan bahwa meskipun Imarah Islam bersikeras telah sepenuhnya melaksanakan komitmennya, Amerika Serikat terus mengevaluasi komitmen tersebut berdasarkan perkembangan terkait keamanan, hak asasi manusia, dan kebijakan dalam negeri Afghanistan.
Mantan duta besar Afghanistan untuk Prancis, Omar Samad, mengatakan: "Sangat sulit untuk menentukan siapa yang harus disalahkan. Dalam keadaan saat ini, masalah ini tidak dapat diselesaikan tanpa memulai proses dialog untuk menentukan secara tepat siapa yang melanggar perjanjian, dengan cara apa, dan dalam kondisi apa."
Analis politik Sayed Ebadullah Sadiq mengatakan: "Amerika Serikat dan negara-negara Barat mengkritik Afghanistan atau Imarah Islam terkait isu-isu seperti hak asasi manusia, dengan mengatakan bahwa hak asasi manusia belum terjamin, sementara keamanan telah terjaga di negara tersebut."
Perjanjian Doha ditandatangani pada 29 Februari 2020 di Doha, ibu kota Qatar, antara Amerika Serikat dan Imarah Islam Afghanistan.
Perjanjian tersebut ditandatangani atas nama Amerika Serikat oleh Zalmay Khalilzad, mantan Perwakilan Khusus AS untuk Rekonsiliasi Afghanistan, dan atas nama Imarah Islam oleh Mullah Abdul Ghani Baradar, Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi. Perwakilan dari Qatar dan beberapa negara lain juga menghadiri upacara penandatanganan tersebut. (haninmazaya/arrahmah.id)
