GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, melontarkan kecaman terhadap pernyataan Menteri Keuangan 'Israel' Bezalel Smotrich yang menyebut rencana ekspropriasi atau pengambilalihan lahan di Jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan pada April 2026 dan langsung memicu reaksi keras dari kelompok perlawanan Palestina.
Dalam pernyataan resminya, seperti diklansir Press TV (11/4/2026), Hamas menilai rencana itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah dicapai. Mereka juga menuduh Israel terus menjalankan kebijakan yang merugikan rakyat Palestina di wilayah yang telah dilanda konflik berkepanjangan.
Seorang juru bicara Hamas menyatakan, “Pernyataan ini menunjukkan niat pendudukan untuk terus melanggar kesepakatan dan menghindari kewajibannya terhadap rakyat Palestina.”
Sementara itu, Jihad Islam turut mengecam rencana tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menguasai wilayah Gaza. Kelompok ini menegaskan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan di kawasan.
Laporan dari Press TV menyebut kecaman kedua kelompok itu muncul setelah Smotrich mengutarakan rencana pengambilalihan lahan sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas terkait masa depan Gaza. Media SABA News Agency juga melaporkan bahwa pernyataan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan berpotensi memicu eskalasi konflik baru.
Rencana tersebut muncul di tengah situasi Gaza yang masih rapuh pascakonflik, dengan berbagai pihak internasional terus mendorong gencatan senjata dan pemulihan wilayah. Pengamat menilai wacana pengambilalihan lahan berisiko memperumit upaya diplomatik serta memperdalam ketegangan antara 'Israel' dan kelompok Palestina.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa isu kepemilikan lahan dan kontrol wilayah tetap menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina, yang hingga kini belum menemukan penyelesaian komprehensif. (hanoum/arrahmah.id)