Memuat...

Kelompok HAM: Lebih dari 23.000 Anak Suriah Tewas di Tangan Rezim Assad

Hanin Mazaya
Sabtu, 21 November 2026 / 12 Jumadilakhir 1448 16:33
Kelompok HAM: Lebih dari 23.000 Anak Suriah Tewas di Tangan Rezim Assad
Anak-anak Suriah. (Foto: UNICEF/Muhannad Aldhaher)

DAMASKUS (Arrahmah.id) - Para pakar hak asasi manusia dan hukum menyatakan bahwa pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak Suriah selama tahun-tahun revolusi oleh pasukan dan badan keamanan rezim yang telah digulingkan—termasuk pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serta serangan terhadap sekolah dan fasilitas medis—telah menimbulkan konsekuensi kemanusiaan dan hukum yang mendalam. Hal ini menuntut adanya pengungkapan kebenaran, akuntabilitas, dan pemulihan hak (reparasi) yang komprehensif.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia pada 20 November, para pakar menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak di zona konflik, menangani dampak dari penyalahgunaan sistematis yang dialami anak-anak Suriah, serta menjamin hak mereka atas kehidupan, keselamatan, pendidikan, layanan kesehatan, dan identitas hukum, sesuai dengan konvensi internasional.

Lebih dari 23.000 anak tewas, 3.736 anak hilang

Berbicara kepada SANA, Direktur Eksekutif Syrian Network for Human Rights (SNHR), Fadel Abdul Ghany, mengatakan bahwa anak-anak Suriah termasuk kelompok sipil yang paling parah terdampak oleh pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh rezim yang telah digulingkan sejak Maret 2011. Ia menekankan perlunya langkah lebih lanjut, dari sekadar pendokumentasian menuju penyelidikan kriminal independen dan pemberian kompensasi bagi para korban.

Abdul Ghany mengungkapkan bahwa SNHR telah mendokumentasikan pembunuhan di luar hukum terhadap 23.146 anak oleh pasukan rezim yang telah digulingkan, ditambah dengan 222 anak yang meninggal akibat penyiksaan di pusat-pusat penahanan. Ia mencatat bahwa angka-angka ini merupakan jumlah minimum dari kasus-kasus yang telah diverifikasi.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh SNHR pada Jumat (20/11/2026), badan keamanan rezim yang telah digulingkan menangkap dan melakukan penghilangan paksa terhadap 3.736 anak yang hingga kini tidak diketahui nasib maupun keberadaannya. Abdul Ghany menegaskan bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan yang terus berlangsung selama nasib atau keberadaan para korban belum diketahui, yang pada gilirannya memperpanjang penderitaan keluarga mereka.

SNHR juga mendokumentasikan sekitar 1.287 serangan terhadap sekolah dan taman kanak-kanak, serta setidaknya 566 serangan terhadap fasilitas medis sejak Maret 2011.

“Serangan-serangan ini menghancurkan ratusan institusi pendidikan dan layanan kesehatan, serta merampas hak satu generasi penuh untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layanan medis,” ujar Abdul Ghany.

Tantangan identitas hukum

Abdul Ghany menyatakan bahwa SNHR mendokumentasikan kasus-kasus di mana anak-anak dipindahkan oleh institusi rezim ke fasilitas pengasuhan negara tanpa prosedur hukum yang semestinya. Hal ini menegaskan perlunya investigasi independen untuk menetapkan identitas mereka dan mempertemukan kembali mereka dengan kerabatnya.

Ia menambahkan bahwa hilangnya orang tua serta hilangnya catatan sipil telah menciptakan tantangan besar dalam membuktikan garis keturunan dan mendaftarkan kelahiran. Meskipun hilangnya dokumen tidak secara otomatis menyebabkan seseorang menjadi tidak berkewarganegaraan, hal tersebut menciptakan hambatan serius dalam mengakses hak-hak dasar.

Abdul Ghany menekankan bahwa basis data hak asasi manusia—yang disusun berdasarkan kesaksian, dokumen, dan bukti visual—sangat penting, tidak hanya untuk mendokumentasikan pelanggaran, tetapi juga untuk mengidentifikasi pelaku dan merekonstruksi tindak kejahatan. Nilai dari basis data ini semakin meningkat dengan adanya akses terhadap arsip keamanan, militer, peradilan, dan sipil milik rezim terdahulu yang berhasil disita. Arsip-arsip tersebut dapat membantu mengungkap nasib anak-anak yang hilang serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penahanan mereka.

Ia mengatakan bahwa prioritas harus diberikan pada upaya pengamanan arsip-arsip tersebut, memfasilitasi akses terhadap catatan penahanan, serta memperkuat kerja sama antara otoritas peradilan Suriah, International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM), dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Upaya-upaya ini, tambahnya, harus mendukung program pemulihan komprehensif yang mencakup rehabilitasi fisik dan psikologis, pemulihan dokumen sipil, reintegrasi ke dalam sistem pendidikan, serta kompensasi finansial.

Kejahatan perang dan akuntabilitas

Sementara itu, Rihada Abdoush, anggota Komite Kebebasan dan Hak Asasi Manusia di Asosiasi Pengacara Pusat, menyatakan bahwa pelanggaran sistematis yang dilakukan terhadap anak-anak Suriah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa kejahatan semacam itu tidak mengenal kedaluwarsa menurut hukum internasional, dan menuntut upaya akuntabilitas paralel, baik melalui pengadilan di Suriah maupun mekanisme hukum internasional.

“Praktik-praktik ini melanggar Konvensi Hak Anak tahun 1989 beserta Protokol Opsionalnya, serta empat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dan melarang serangan terhadap lokasi sipil, khususnya sekolah,” ujar Abdoush.

Ia menambahkan bahwa penghilangan paksa secara hukum dianggap sebagai tindak pidana berkelanjutan, yang masa kedaluwarsanya baru akan dimulai setelah nasib korban diketahui.

Abdoush mencatat bahwa peraturan perundang-undangan Suriah juga mengkriminalisasi pelanggaran semacam itu, termasuk Undang-Undang Hak Anak No. 21 Tahun 2021, yang melarang perekrutan anak dalam konflik bersenjata serta mewajibkan pihak berwenang untuk melindungi anak dari perdagangan orang dan memperlakukan anak korban perdagangan sebagai pihak yang membutuhkan rehabilitasi.

Ia menambahkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Suriah, Dekrit Legislatif No. 3 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Transplantasi Organ menetapkan hukuman berat bagi siapa pun yang terlibat dalam perdagangan anak atau organ tubuh manusia.

Menurut Abdoush, tanggung jawab hukum tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga mencakup asosiasi, organisasi, panti asuhan, dan lembaga pengasuhan yang gagal memenuhi kewajiban hukum serta etika mereka. Ia menyatakan bahwa penuntutan di pengadilan Suriah, yang dilengkapi dengan kasus-kasus yang diproses di luar negeri berdasarkan yurisdiksi universal, dapat membantu menetapkan tanggung jawab individu maupun tanggung jawab komando dengan menggunakan arsip resmi sebagai bukti utama.

Abdoush menyerukan penyelarasan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, serta penerapan langkah-langkah hukum dan administratif yang mendesak untuk membatalkan catatan yang menghapus identitas anak atau mencabut hak mereka atas silsilah dan dokumen resmi. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak para korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

Hari Anak Sedunia, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 20 November sejak ditetapkan pada tahun 1954 dan didukung oleh UNICEF, bertujuan untuk mendorong solidaritas internasional, meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak anak, serta memajukan kesejahteraan anak di seluruh dunia.  (haninmazaya/arrahmah.id)