GAZA (Arrahmah.id) - 'Israel' kembali melakukan operasi militer dan menggerakkan milisi yang berafiliasi dengannya di Jalur Gaza. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya untuk melemahkan perlawanan Palestina, mempertahankan kendali militer, serta mengosongkan isi kesepakatan gencatan senjata.
Pakar urusan 'Israel', Muhannad Mustafa, mengatakan operasi tersebut menunjukkan keinginan 'Israel' untuk tetap mempertahankan kebebasan bergerak secara militer di Gaza meski kesepakatan gencatan senjata telah diberlakukan.
Pada Jumat (4/9/2026), Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, menyatakan terlibat bentrokan dengan sebuah milisi yang disebutnya bekerja untuk 'Israel' di Al-Qarara, Khan Yunis, Gaza selatan.
Menurut Brigade Al-Quds, milisi tersebut memasuki wilayah itu untuk menculik salah satu anggotanya. Setelah keberadaannya diketahui, milisi tersebut membunuh anggota tersebut dan mendapat dukungan dari drone 'Israel'.
Sementara itu, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu mengatakan operasi 'Israel' untuk memerangi apa yang disebutnya terorisme terus berlangsung di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, dan wilayah lain yang dianggap mengancam 'Israel'.
Mustafa menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 'Israel' ingin mempertahankan kebebasan operasi militernya di Gaza, termasuk melalui operasi keamanan dan penghancuran bangunan yang dinilai bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata.
Beberapa hari sebelumnya, pasukan Shin Bet 'Israel' juga dilaporkan memasuki kawasan Al-Katiba dan menculik seorang komandan keamanan Hamas. Operasi tersebut berlangsung sekitar tiga kilometer dari lokasi pasukan 'Israel' ditempatkan.
Menurut Mustafa, 'Israel' juga berusaha mempertahankan keberadaan militernya di Gaza dengan alasan perlucutan senjata. Ia mengatakan pemerintah 'Israel' berkepentingan mempertahankan situasi tersebut, sementara militer 'Israel' menilai penarikan pasukan dari Gaza dapat menimbulkan risiko keamanan.
Ia menambahkan, 'Israel' dinilai mulai mengandalkan milisi lokal untuk mengurangi risiko jatuhnya korban di kalangan tentaranya. Milisi tersebut juga dianggap memiliki pengetahuan mengenai kondisi geografis Gaza dan berpotensi dilibatkan dalam pengaturan wilayah itu di masa depan.
Mustafa menilai langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Netanyahu belum meninggalkan gagasan untuk mempertahankan pendudukan Gaza dan mendorong perpindahan penduduk Palestina.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari 81 persen bangunan di Gaza telah rusak atau tidak lagi layak dihuni. Sekitar 198 ribu bangunan dan fasilitas dilaporkan mengalami kerusakan langsung, sementara sekitar 320 ribu unit tempat tinggal tidak lagi layak dihuni. (zarahamala/arrahmah.id)