GAZA (Arrahmah.id) - Koalisi Freedom Flotilla mengumumkan misi maritim internasional baru menuju Jalur Gaza, dengan kapal-kapal yang singgah di berbagai pelabuhan Eropa sebelum rencana upaya mencapai wilayah kantong tersebut pada Oktober.
"Kami berlayar kembali karena 'Israel' belum menghentikan genosidanya dan karena Palestina masih belum merdeka," ujar koalisi tersebut dalam seruan untuk mendapatkan dukungan internasional, seperti dilaporkan Anadolu (4/9/2026).
Misi ini bertujuan untuk menantang blokade "Israel" terhadap Gaza dan menggalang tekanan publik di seluruh Eropa, ungkap koalisi tersebut dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu.
Pelayaran ini sudah berlangsung, di mana kapal Handala II milik koalisi telah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Norwegia, Swedia, dan Denmark selama bulan Juni dan Juli.
Kapal lainnya, Kate, berangkat dari kota Bristol di Inggris pada Agustus dan kemudian singgah di Irlandia, Jerman, dan Prancis, menurut pernyataan tersebut.
Kapal-kapal itu diperkirakan akan mengunjungi pelabuhan di Spanyol, Portugal, dan Italia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gaza, tempat koalisi berencana untuk tiba pada Oktober.
Misi ini melibatkan para pembela hak asasi manusia, aktivis serikat pekerja, perwakilan rakyat, jurnalis, tenaga medis, dan pendukung hak-hak Palestina lainnya, kata koalisi tersebut.
Koalisi menyatakan akan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendesak pemerintah agar menghentikan pengiriman senjata dan energi ke "Israel", mengakhiri kerja sama diplomatik dan militer dengan negara tersebut, serta menjatuhkan sanksi.
"Freedom Flotilla kembali berlayar karena pemerintah kita terus gagal memenuhi kewajiban mereka," kata Zohar Chamberlain Regev, anggota komite pengarah koalisi.
"Di setiap pelabuhan, kami akan menyuarakan tuntutan agar rakyat Palestina bebas hidup dengan bermartabat," tambahnya.
"Pada Oktober, kami berniat membawa tuntutan tersebut serta solidaritas masyarakat dunia ke pesisir Gaza."
Koalisi mendesak pemerintah untuk menuntut jalur yang aman dan tanpa hambatan bagi armada kapal tersebut serta menegaskan bahwa setiap serangan, penyitaan, atau penahanan terhadap para pesertanya akan membawa konsekuensi.
Mereka juga menyerukan akses segera dan tanpa batasan ke Gaza serta penghentian pembatasan "Israel" terhadap masuknya makanan, air, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya.
Pemerintah harus membela kebebasan navigasi dan menggunakan langkah-langkah diplomatik, ekonomi, dan hukum untuk mengakhiri blokade tersebut, tambah mereka.
"Kami sadar bahwa berlayar menuju Gaza membawa risiko serius," kata Edward Digilio, seorang insinyur dari negara bagian Maryland, AS, yang berpartisipasi dalam inisiatif ini. "Namun, sikap diam dan tidak bertindak membawa konsekuensi yang jauh lebih berat bagi rakyat Palestina dan dunia," ujarnya, seraya menggambarkan misi tersebut sebagai "wujud kemanusiaan bersama dan penolakan untuk menganggap kehancuran suatu bangsa sebagai hal yang wajar."
Koalisi tersebut menyatakan bahwa pasukan "Israel" telah menyerang dan menahan ratusan peserta armada kapal dalam misi sebelumnya pada musim semi tahun 2026. Mereka menyebutkan adanya laporan dari para sukarelawan mengenai tindakan pemukulan hebat, patah tulang, luka tembak, penggunaan alat kejut listrik (taser) secara berulang, serta kekerasan seksual selama berada dalam tahanan "Israel".
Pihak koalisi juga mengingatkan kembali peristiwa penyerbuan Israel pada Mei 2010 terhadap kapal Mavi Marmara yang sedang menuju Gaza, yang mengakibatkan tewasnya 10 orang aktivis. (haninmazaya/arrahmah.id)