JAKARTA (Arrahmah.id) - Kuasa hukum Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu, mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk melaporkan Rismon Sianipar bersama empat kanal YouTube terkait dugaan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut dibuat setelah nama JK disebut-sebut sebagai dalang pendanaan dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Abdul Haji Talaohu menyampaikan bahwa pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti dalam laporan tersebut.
“Barang bukti yang dibawa totalnya ada sekitar tiga. Iya, tiga video,” ujar Abdul di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).
Meski demikian, ia tidak merinci isi video yang diserahkan. Sebelumnya, Rismon Sianipar sempat menyatakan adanya tokoh elite politik yang mendukung isu ijazah palsu Jokowi.
Ia bahkan mengaku menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.
“Itulah kenapa laporan ini kita buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia,” kata Abdul.
Empat kanal YouTube yang turut dilaporkan adalah Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.
Salah satu konten yang disorot berasal dari kanal Ruang Konsensus yang mengunggah podcast dengan narasi yang dinilai menyerang pribadi JK.
“Ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang dan mengarah pada tuduhan inkonstitusional. Ini kan berita hoaks, berita bohong yang perlu juga diuji,” jelasnya.
Selain itu, kanal Mosato TV juga disebut memuat konten yang menuding JK berupaya melakukan makar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Ada pernyataan yang sangat fatal menurut kami, yakni indikasi kemunafikan—memuji Prabowo tapi disebut hendak makar. Ini pernyataan yang sudah telak,” ungkap Abdul.
Lebih lanjut, Abdul juga menyinggung dugaan keterkaitan kanal-kanal tersebut dengan pihak tertentu. Ia menyoroti kanal YouTuber Nusantara yang sebelumnya merayakan ulang tahun di Solo, Jawa Tengah.
“Ya nanti ditafsirkan sendirilah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan satu tahun YouTuber Nusantara di Solo,” ujarnya.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi langkah hukum untuk mengklarifikasi berbagai tudingan yang beredar serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif.
(ameera/arrahmah.id)