DEN HAAG (Arrahmah.id) -- Mahkamah Internasional (ICJ), pengadilan tertinggi PBB, memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara. Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026) itu menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948.
Dilansir Al Jazeera (19/11), sembilan dari 15 hakim menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya dalam perkara yang diajukan Gambia pada 2019. Ketua ICJ, Yuji Iwasawa, membacakan putusan tersebut selama hampir tiga jam, menurut CNN (19/11/2026).
Keputusan diambil dengan suara 9 banding 6, seperti dilaporkan Outlook India, dan putusan setebal 191 halaman itu menjadi puncak proses hukum sejak Gambia menggugat Myanmar pada 11 November 2019.
Para hakim menyimpulkan skala dan sifat kekejaman Myanmar jauh melampaui yang dibutuhkan untuk menghukum penduduk, dan satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah adanya niat menghancurkan Rohingya di Rakhine utara, kata CNN.
Kajian hukum Just Security menyebut pengadilan menemukan pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan, menimbulkan luka berat fisik dan mental, serta menerapkan tindakan untuk mencegah kelahiran dalam operasi pembersihan 2017.
Pengadilan menyebut sekitar 10.000 dari 815.000 Rohingya di wilayah itu tewas, dan operasi militer tahun itu memaksa lebih dari 730.000 orang mengungsi ke Bangladesh, menurut Outlook India.
ASIL melaporkan bahwa pengadilan juga menyatakan Myanmar melanggar kewajiban mencegah dan menghukum genosida serta menyusun undang-undang pelaksana yang memadai. Mahkamah memerintahkan pemulihan, termasuk pemulangan aman pengungsi, pengembalian jenazah, rehabilitasi, dan perlindungan dari diskriminasi. Kewarganegaraan tidak diperintahkan bagi seluruh Rohingya. Besaran kompensasi akan ditentukan kemudian dan Myanmar wajib melapor ke pengadilan dalam dua tahun.
Harian Arab Elaph melaporkan pengadilan juga meminta Myanmar memberi jaminan tidak mengulangi pelanggaran dengan suara 9 banding 6. Harian Kuwait Al-Anba mengutip Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk bahwa putusan ICJ bersifat final, mengikat, dan tidak bisa diajukan banding, sedangkan Al-Ain, mengutip AFP, mencatat ICJ tidak memiliki sarana untuk memaksakan pelaksanaannya.
Menteri Kehakiman Gambia, Dawda Jallow, mengatakan kemenangan itu milik Rohingya yang selamat, memberi kesaksian, dan akhirnya dipercaya, menurut PBS (19/11/2026). Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut putusan itu dan meminta Rohingya diizinkan pulang, sedangkan Türk menyebutnya titik balik, kata Al-Ain.
Di kamp pengungsi Cox’s Bazar, Bangladesh, pengungsi Mohammad Rofik menyambut pengakuan penderitaan Rohingya, dan Yeni Safak melaporkan para pengungsi menangis dan berdoa saat putusan disiarkan. Sejumlah pengungsi meragukan putusan itu akan menjamin kepulangan mereka.
Myanmar menyangkal tuduhan genosida dan menyatakan pasukannya merespons serangan kelompok bersenjata, menurut laporan Al-Bayan yang dikutip dari kantor berita.
Dalam putusannya, hakim menolak dalih tersebut karena militer Myanmar tidak membedakan antara militan dan warga sipil, kata CNN. Hakim juga menyatakan militer Myanmar secara aktif menyebarkan ujaran kebencian terhadap Rohingya, menurut Al-Bayan. Malay Mail mencatat sekitar 1,17 juta Rohingya kini tinggal di kamp-kamp padat di Cox’s Bazar. (hanoum/arrahmah.id)
