NEW YORK (Arrahmah.id) -- Suriah menyambut pengesahan dua rancangan resolusi oleh komite-komite Majelis Umum PBB tentang Dataran Tinggi Golan yang diduduki dan situasi hak asasi manusia di Suriah, Kamis (19/11/2026). Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani menyebut resolusi Golan mendapat dukungan 149 negara di Komite Keempat, tiga negara lebih banyak dibanding tahun lalu. Resolusi HAM untuk pertama kalinya disahkan lewat konsensus di Komite Ketiga.
Dilansir Anadolu Agency (19/11), Shaibani dalam pernyataan di X menyebut pemungutan suara itu sebagai penegasan baru atas hak kedaulatan Suriah dan bahwa pendudukan tidak memberi legitimasi serta tidak menghapus hak. Ia menyatakan Suriah baru mengulurkan tangan untuk kemitraan, perdamaian, dan stabilitas, tetapi tidak akan melepaskan sejengkal tanah atau hak rakyatnya.
Shaibani menegaskan komitmen Damaskus pada hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974. ‘Israel’ menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah sejak Juni 1967 dan memperluas hukum, yurisdiksi, dan administrasinya atas wilayah itu pada 1981.
Dalam pernyataan terpisah, Shaibani menyebut pengesahan resolusi HAM lewat konsensus sebagai “perubahan bersejarah” yang mencerminkan peralihan dari bertahun-tahun perpecahan internasional menuju pembentukan konsensus luas soal masa depan Suriah. Komite Ketiga mengesahkan rancangan itu pada Rabu dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, menurut SANA.
Perwakilan Tetap Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, menyatakan kepada SANA bahwa resolusi itu menyambut pembentukan lembaga nasional untuk keadilan transisi dan orang hilang. Rancangan itu juga mencakup pengaturan kepulangan pengungsi dan pengungsi internal secara aman dan sukarela, serta peningkatan kerja sama dengan mekanisme HAM PBB. Kedua resolusi dikirim ke Majelis Umum penuh untuk persetujuan akhir.
Resolusi Golan sebelumnya mendapat dukungan 123 negara di Majelis Umum penuh dalam pemungutan suara tahun lalu, dengan tujuh negara menolak, termasuk ‘Israel’ dan Amerika Serikat, dan 41 abstain. Resolusi itu menyatakan pendudukan dan aneksasi ‘Israel’ atas Golan ilegal dan menyebutnya hambatan bagi perdamaian yang adil dan menyeluruh. Resolusi tidak mengikat secara hukum seperti resolusi Dewan Keamanan, tetapi mencerminkan sikap internasional yang dominan.
Kelompok pemantau UN Watch mengkritik rancangan Golan tahun ini, yang disahkan dengan 149 suara berbanding 14 menurut lembaga itu, dan menyebutnya satu sisi serta menilai Suriah, yang ikut mengajukannya, tidak berhak menuduh pihak lain melakukan represi. (hanoum/arrahmah.id)
