Aneh! Anggota DPR yang mengatur negara hanya lulusan SMA/paket C, tapi guru TK minimal S1. Menunda Indonesia emas hingga tahun 3000.
Demikian komentar netizen menyorot latar pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029. Sorotan ini viral setelah Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkap ada 63 orang dari 580 anggota DPR memiliki pendidikan setingkat SMA. Dan 211 anggota lain tak mencantumkan atau merahasiakan riwayat pendidikannya.
Beberapa pihak telah menggugat persyaratan pendidikan anggota DPR berupa lulusan SMA sederajat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena publik melihat ada ketakadilan. Rakyat kecil bersusah payah memenuhi kualifikasi pendidikan S1, pengalaman bertahun-tahun dan sertifikat pendukung hanya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Tapi di sisi lain riwayat pendidikan dan kompetensi wakil rakyat tak diketahui publik secara jelas. Hanya mengandalkan popularitas, uang dan jaringan politik, mereka mudah melenggang masuk Senayan. Tak heran rakyat melihat produk legislasi DPR kerap menuai kontroversi. Patut dipertanyakan apakah kepentingan dan pengurusan rakyat menjadi pertimbangan utama?
Lebih memprihatinkan, ada anggota DPR dikaitkan dengan tindak pidana. Saat Pemilu 2024 lalu, ICW mengungkap ada puluhan mantan narapidana yang mendaftar menjadi anggota DPR. Ternyata UU Pemilu memang tak mensyaratkan calon anggota DPR menyertakan SKCK dalam pendaftarannya. Patut dipertanyakan apa sebenarnya standar moral dari para wakil rakyat. Tak heran mengemuka sarkasme yang menyebut DPR sebagai sarang mafia politik.
Wajar DPR terus menjadi pusat perhatian publik. Tak hanya minim empati pada kesulitan ekonomi rakyat yang memicu gelombang demo besar-besaran dan berujung kerusuhan. Tapi publik juga belum melihat kualitas negarawan, profesionalitas dan tanggung jawab terhadap amanah melekat pada mereka. Sebaliknya tuntutan gaji, tunjangan dan fasilitas selangit justru mewarnai gaya hidup mereka.
Perbedaan DPR dengan Majelis Umat
DPR dalam sistem demokrasi menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, perwakilan aspirasi dan anggaran. Telaah secara mendalam, sistem demokrasi sekuler bertolak dari pandangan bahwa kedaulatan dan kekuasaan inheren dalam tubuh rakyat. Wakil rakyat lah yang berhak menetapkan aturan tapi nihil agama. Hal ini patut dikritisi dari sudut pandang Islam. Karena sekulerisme bertentangan dengan akidah Islam yang mengharuskan muslim mengimani Allah SWT sebagai pengatur kehidupan dengan syariat Islam.
Dalam sistem Islam ada lembaga perwakilan rakyat yaitu majelis umat. Tapi wewenangnya berbeda secara mendasar dengan sistem demokrasi. Wewenangnya hanya dalam fungsi pengawasan (muhasabah) dan syura (musyawarah). Muhasabah penguasa yang menyimpang dari hukum syara’ bagian dari syari’at Islam. Sebagai bentuk kepedulian sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ
Artinya: Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman (HR. Muslim).
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
Artinya: Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (HR Abu Daud).
Syura juga bagian dari syari’at Islam. Rasulullah SAW acapkali syura bersama shahabat. Beberapa shahabat sering dimintai pendapatnya seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Salman al farisi, Hudzaifah dan sebagainya. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW syura dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Adanya syura sesuai firman Allah SWT:
وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ
Artinya: dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting) (QS. Ali 'Imran ayat 159).
Dalam konsep syura, pembahasan dapat mencakup tasyri’ (hukum syara’ yang berdalil dzhanni), ta’rif atau persoalan yang membutuhkan pemikiran mendalam, keilmuan dan kompetensi tertentu, serta perkara/amal praktis yang tak membutuhkan pemikiran mendalam. Masing-masing memiliki standar penentuan yang berbeda. Dalam bidang tasyri', standar yang digunakan adalah kekuatan dalil syara'. Dalam bidang ta'rif atau perkara yang membutuhkan keahlian dan kompetensi tertentu, standar yang digunakan adalah kebenaran mendekati realitas dari ahlinya. Adapun dalam perkara atau amal praktis yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam, standar yang digunakan adalah suara mayoritas.
Majelis umat tidak menjalankan fungsi legislasi. Karena yang berhak membuat hukum (legislasi) hanyalah Allah SWT sesuai firmanNya:
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗيَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ
Artinya: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (QS. Al-An'am ayat 57).
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ࣖ
Artinya : Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (QS. Al Maidah ayat 50).
Majelis umat juga tidak menjalankan fungsi anggaran. Karena pengaturan keuangan negara harus sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. Kepala negara (khalifah) dalam Islam memiliki hak tabanni (adopsi) untuk menyusun keuangan sesuai hukum syara’. Tanpa harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat.
Persyaratan Anggota Majelis Umat
Anggota majelis umat yang menjalankan fungsi muhasabah, syarat keanggotaannya yaitu baligh, berakal. Karena aktivitas muhasabah (amar ma’ruf nahi munkar) pada penguasa boleh dilakukan oleh muslim dan non muslim. Khusus non muslim hanya untuk menyampaikan syakwa (aduan) terkait kezaliman penguasa dan buruknya penerapan Islam pada mereka.
Anggota majelis umat yang menjalankan fungsi syura’ berupa tasyri’, syarat keanggotaannya lebih khusus yaitu baligh, berakal, muslim yang menguasai bahasa Arab, Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip ushul fiqh. Afdhalnya seorang mujtahid. Karena aktivitas syura berupa tasyri’ membutuhkan kompetensi mendalam terkait syari’at Islam.
Anggota majelis umat yang menjalankan fungsi syura berupa ta’rif atau persoalan yang membutuhkan pemikiran mendalam, keilmuan dan kompetensi tertentu, syarat keanggotaannya yaitu baligh, berakal, muslim yang kompeten dibidangnya. Adapun untuk fungsi syura berupa perkara/amal praktis yang tak membutuhkan pemikiran mendalam, syarat keanggotaannya yaitu muslim, baligh dan berakal.
Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa sistem Islam tak menetapkan standar keanggotaan Majelis Umat semata-mata berdasarkan popularitas, kekayaan, ataupun kemampuan memenangkan kontestasi politik.
Spirit anggota majelis umat dalam menjalankan fungsinya adalah keimanan pada Allah SWT. Dengan landasan iman, muslim berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan memberikan manfaat untuk Islam dan umat Islam. Hal ini mengharuskan akhlaq anggota majelis umat terjaga sesuai syari’at Islam. Anggota majelis umat tak mendapat gaji rutin sama sekali apalagi tunjangan dan fasilitas. Hanya mendapat santunan dari Baitul mal dalam rangka menunaikan fungsinya saja. Sehingga keanggotaan majelis umat bukanlah jalan untuk memperkaya diri melalui jabatan, tunjangan, ataupun fasilitas mewah.
Dengan demikian, polemik persyaratan wakil rakyat sejatinya tak cukup diselesaikan dengan menaikkan standar pendidikan atau memperketat persyaratan pencalonan. Tapi yang lebih mendasar membangun sistem yang memiliki standar ketakwaan, kompetensi, dan amanah. Hal tersebut hanya dapat terwujud dalam sistem Islam kaffah.
Wallahu a’lam bis shawab
