WASHINGTON (Arrahmah.com) – Barack Obama telah memerintahkan senior keamanan nasional dan pejabat intelijen untuk menyusun daftar target potensial di luar negeri untuk serangan cyber AS, lapor The Guardian.
Menurut Kebijakan Langsung Presiden 20 yang berisi 18 halaman dan diterbitkan pada Oktober tahun lalu namun tidak pernah dipublikasikan, menyatakan bahwa apa yang disebut Operasi Efek Serangan Cyber (OCEO) dapat menawarkan kemampuan yang unik dan tidak konvensional untuk memajukan tujuan nasional AS di seluruh dunia dengan sedikit atau tanpa peringatanuntuk musuh atau target dan dengan efek potensial mulai dari yang halus atau sangat merusak.
Ia mengatakan pemerintah akan “mengidentifikasi target potensial kepentingan nasional di mana OCEO dapat menawarkan keseimbangan antara keuntungan dan resiko ketika dibandingkan dengan instrumen lainnya dari kekuatan nasional”.
Kebijakan itu juga memaparkan kemungkinan tindakan di dunia maya, meskipun menetapkan bahwa tidak ada operasi domestik yang bisa dilancarkan tanpa perintah sebelumnya dari presiden, kecuali dalam kasus-kasus darurat.
Tujuan dari dokumen itu untuk dimasukkan ke dalam alat dan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan pada tindakan cyber, klaim seorang pejabat senior AS kepada Guardian.
Langkah Obama untuk mendirikan sebuah doktrin perang cyber berpotensi meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya militerisasi di internet.
Kebijakan itu datang saat Presiden berencana untuk menghadapi mitra Cinanya, Xi Jinping pada pertemuan puncak di California terkait dugaan serangan Cina terhadap target-target Barat.
Dokumen tersebut mengatakan bahwa lembaga harus mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan cyber. Termasuk dampak terhadap intelijen, resiko pembalasan, dampak para stabilitas dan keamanan internet itu sendiri, keseimbangan resiko politik dibanding keuntungan dan pembentukan norma-norma perilaku internasional.
Di antara kemungkinan “konsekuensi yang signifikan” adalah hilangnya nyawa, tindakan responsif terhadap AS, kerusakan properti, kebijakan luar negeri yang merugikan atau berdampak pada ekonomi. (haninmazaya/arrahmah.com)
