ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Dalam artikel yang diposting oleh Hayom beberapa hari lalu, surat kabar tersebut melaporkan bahwa seorang pembantu pemerintah Pakistan bertemu dengan pejabat “Israel” selama perjalanan ke Tel Aviv.
Mengutip sebuah sumber di kabinet “Israel”, surat kabar tersebut melaporkan penasihat Perdana Menteri Imran Khan terbang dengan kelas bisnis dari Islamabad ke London, sebelum menuju Bandara Ben Gurion pada tanggal 20 November.
BacaJuga
Penasihat Khan dilaporkan berada dalam penerbangan British Airways ke Bandara Ben Gurion dan tinggal selama beberapa hari di “Israel”, bertemu dengan beberapa pejabat tinggi “Israel”, lansir AMN (19/12/2020)
Secara terpisah, Noor Dahri, pendiri dan direktur eksekutif Teologi Islam Kontra Terorisme (ITCT) yang berbasis di Inggris, mengklaim bahwa penasihat Khan telah melakukan perjalanan ke Tel Aviv dengan paspor Inggrisnya untuk mengusulkan normalisasi Pakistan-“Israel” sebagai imbalan atas dukungan untuk Islamabad “untuk menghentikan situasi dingin Pakistan saat ini dengan negara-negara Arab serta dalam banyak masalah internasional.”
Dalam wawancara dengan saluran TV “Israel” i24 News, Dahri juga mengklaim bahwa pejabat tersebut “disambut oleh pejabat ‘Israel’ di bandara karena kunjungan tersebut telah disetujui oleh AS”.
Dia menambahkan, bertemu dengan kepala agen mata-mata “Israel” Mossad, Yossi Cohen, dan menyampaikan pesan rahasia dari panglima militer Pakistan.
Ajudan itu kemudian mengadakan pembicaraan dengan beberapa pejabat politik dan diplomat di Kementerian Luar Negeri “Israel”, di mana dia menyampaikan pesan perdana menteri Pakistan itu, katanya.
“Pakistan menghadapi tekanan dari negara-negara Arab untuk meninggalkan blok Turki dan menormalkan hubungan dengan ‘Israel’,” kata Dahri.
Pakistan memiliki kemitraan yang erat dengan Arab Saudi dan menerima bantuan keuangan serta pasokan minyak dari kerajaan tersebut.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini memihak Turki pada berbagai masalah regional dalam sebuah langkah yang telah merusak hubungan Islamabad dengan Riyadh dan Abu Dhabi.
Beberapa laporan mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman selama beberapa bulan terakhir menolak untuk bertemu dengan Khan. Kerajaan juga hampir sepenuhnya menghentikan pasokan minyaknya ke Pakistan dan bahkan meminta kembali 3 miliar USD uang bantuan yang diberikan sebagai pinjaman ke Islamabad.
Pada November, perdana menteri Pakistan mengungkapkan bahwa negaranya “di bawah tekanan dari negara-negara sahabat untuk mengakui Israel,” namun menambahkan, “Kami tidak akan melakukannya tanpa penyelesaian yang adil untuk Palestina.”
Banyak yang berspekulasi bahwa Khan sebenarnya merujuk ke Arab Saudi dan UEA.
Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan Islamabad tidak memiliki rencana untuk mengakui “Israel” dan menjalin hubungan diplomatik dengannya.
Diminta untuk menyebutkan negara-negara yang menekan Pakistan, dia menjawab, “Tinggalkan ini. Ada hal-hal yang tidak bisa kita katakan. Kami memiliki hubungan baik dengan mereka.”
“Mari kita berdiri di atas kaki kita sendiri dalam hal ekonomi, kemudian Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini,” katanya lebih lanjut, merujuk pada ketergantungan ekonomi Pakistan pada negara-negara Teluk Persia yang kaya minyak.
Juga di bulan November, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Zahid Hafeez Chaudhri menekankan bahwa Islamabad tidak akan menjalin hubungan dengan rezim Tel Aviv sampai ada negara Palestina yang “layak, independen, dan berdekatan” yang dapat diterima oleh Palestina.
Pakistan “dengan teguh mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Untuk perdamaian yang adil dan langgeng, sangat penting untuk memiliki solusi dua negara sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang relevan, dengan perbatasan sebelum tahun 1967, dan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota Negara Palestina yang layak, merdeka, dan bersebelahan.” (haninmazaya/arrahmah.com)
