KAIRO (Arrahmah.com) – Kepala angkatan bersenjata Mesir akan tetap memegang jabatannya sebagai menteri pertahanan dalam kabinet baru yang dibentuk oleh presiden terpilih, Mohamed Morsi, anggota dewan militer menyatakan.
Marshal Hussein Tantawi (76) yang bertugas sebagai menhan selama dua dekade di bawah kepemimpinan Hosni Mubarak, akan tetap menduduki posnya setelah presiden terpilih pertama dari kubu Islam mengambil alih posisi orang nomor satu di Mesir, Mayjen Mohamed Assar menyatakan dalam sebuah talk show di statsiun televisi CBC Rabu malam (27/6/2012).
“Pemerintahan baru akan memiliki menteri pertahanan yang merupakan kepala SCAF,” katanya.
Saat ditanya apakah hal itu berarti bahwa Tantawi akan mempertahankan citra yang sudah terbangun selama menjabat posisi tersebut, Assar menyatakan, “Tentu saja. Apa yang salah dengan hal itu? Ia merupakan kepala Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata.”
Tantawi merupakan sosok yang berperan aktif mendorong diktator berusia 84 tahun, Mubarak, keluar dari kekuasaan pada 11 Februari tahun lalu ketika pasukan keamanan jelas tidak bisa menahan protes jalanan terhadap 30-tahun pemerintahannya.
Dewan militer mengambil alih, mengelola masa transisi dan tak jarang melakukan tindakan kekerasan serupa terhadap demonstran yang meminta kekuasaan segera diserahkan pada pemerintahan sipil, bukan militer.
Namun pernyataan Assar mengenai posisi Tantawi yang sudah muncul bahkan sebelum Mursi dilantik pada Sabtu lalu menggambarkan bahwa militer berusaha untuk mengatur tentang kewenangan presiden.
SCAF mendukung keputusan Mahkamah Agung pada 14 Juni untuk membubarkan parlemen yang didominasi partai Islam dengan alasan bahwa pemilu pemilihan umum enam bulan lalu tidak sah.
Dewan militer kemudian mengklaim kekuasaan legislatif sampai konstitusi baru terbentuk.
Di lain dari beberapa pihak dari Ikhwanul Muslimin mengecam hal tersebut sebagai kudeta militer sebelum kemenangan Morsi dalam pemilihan presiden dikonfirmasi pada Minggu, dewan juga membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk menjalankan kebijakan pertahanan dan luar negeri.
Assar bersikeras bahwa Mursi (60), insinyur terlatih di AS, akan memiliki hak prerogatif presiden penuh.
“Presiden adalah kepala negara dengan kekuatan penuh. Presiden membuat keputusan untuk berperang dengan berkonsultasi dengan para penguasa militer,” kata Assar, dengan menambahkan bahwa kondisi ini juga terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat. (althaf/arrahmah.com)
