WASHINGTON (Arrahmah.id) -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance menegaskan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta menuduh Teheran salah menginterpretasikan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati.
Pernyataan itu disampaikan Vance pada Rabu (9/4/2026) menjelang rencana pembicaraan lanjutan antara delegasi AS dan Iran, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait aktivitas kelompok bersenjata di Lebanon selatan.
Menurut The New York Times, The Guardian, dan Al Jazeera, Vance menekankan bahwa kesepakatan gencatan senjata hanya berlaku pada area dan parameter tertentu, dan tidak mencakup Lebanon sebagai wilayah operasi.
“Lebanon tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan ini. Iran salah menafsirkan apa yang telah disetujui,” ujar Vance dalam pernyataannya dikutip dari Al Jazeera (9/4/2026)
Ia juga memperingatkan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan kelompok pro-Iran di Lebanon, termasuk serangan terhadap target 'Israel' atau kepentingan AS, tidak akan dilindungi oleh kesepakatan gencatan senjata tersebut.
Kontroversi ini muncul setelah Iran sebelumnya mengindikasikan bahwa gencatan senjata mencakup seluruh front konflik, termasuk Lebanon yang menjadi basis kelompok Syiah Hizbullah. Perbedaan interpretasi ini berpotensi memicu pelanggaran kesepakatan dan memperbesar risiko eskalasi.
Laporan The Hill menyebutkan bahwa Vance dijadwalkan memimpin delegasi AS dalam pembicaraan lanjutan dengan Iran pada 11 April 2026, dengan fokus utama memperjelas ruang lingkup kesepakatan dan mencegah kesalahpahaman lebih lanjut.
Di sisi lain, Iran belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan terbaru tersebut. Namun para analis menilai perbedaan tafsir ini mencerminkan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata yang saat ini berlaku.
Situasi ini menambah kompleksitas konflik di Timur Tengah, di mana berbagai aktor negara dan non-negara terlibat, serta meningkatkan kekhawatiran internasional terhadap potensi pecahnya kembali konflik terbuka di kawasan. (hanoum/arrahmah.id)