ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Memo baru yang dirilis Wikileaks mengungkapkan bahwa program serangan pesawat tak berawak militer AS di Pakistan telah dilakukan atas permintaan rahasia petinggi militer negara itu, meskipun sikap publik pemerintah seolah-olah menentang hal tersebut. Memo diplomatis itu memperlihatkan bahwa petinggi militer Pakistan meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan serangan pesawat untuk operasi militer sejak Januari 2008.
Menurut memo itu, AS memenuhi permintaan Jendral Ashfaq Kayani untuk menambah jumlah predator meskipun belum jelas apakah jenisnya pengintai atau penyerang.
Menurut laporan dari pertemuan yang dikirim kembali ke Washington oleh Patterson, Laksamana Fallon “menyesal bahwa ia tidak memiliki aset untuk mendukung permintaan ini”. Oleh karena itu, permintaan itu dipenuhi dengan penawaran latihan oleh Marinir AS (dikenal sebagai JTACs) untuk mengkoordinasikan serangan udara bagi pasukan infanteri Pakistan di lapangan . Jenderal Kayani “keberatan” pada tawaran itu dan menegaskan bahwa tentara AS “tidak akan diterima secara politis” di tanah Pakistan.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam Tribune Express, WikiLeaks juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Pakistan, Yousaf Raza Gilani, memperbolehkan serangan pesawat tak berawak di wilayah suku Pakistan. Gilani sudah mengantisipasi AS bahwa pihaknya akan seolah-olah mengecam serangan itu di Majelis Nasional, namun AS tak perlu khawatir karena setelah itu, kecaman Pakistan tersebut akan diabaikan.
Ketika Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik, menyarankan AS untuk menunda “dugaan serangan predator sampai operasi Bajaur selesai”, Gilani tidak sepakat dan menyatakan: “Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan selama mereka mendapatkan orang yang tepat. Kami akan protes di Majelis Nasional dan kemudian mengabaikannya.”
Menurut memo bocor yang diterbitkan pada NDTV, dalam pertemuan sebelumnya pada tanggal 9 Januari 2008 dengan Codel Lieberman, Kepala Staf Angkatan Darat (COA), Kayani sepakat bahwa peningkatan pelatihan dan latihan dengan AS akan bernilai yang besar, namun meminta agar keterlibatan militer AS-Pakistan tetap diperkecil untuk alasan-alasan politik dalam negeri. Lieberman menggarisbawahi kebutuhan Pakistan untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil dan bebas pada bulan Februari.
Mereka juga membahas perlu menambahkan aspek kemanusiaan untuk strategi kontraterorisme di Pakistan. Kayani mencatat empat area di mana Angkatan Darat meminta bantuan teknis.
Memo bertanggal 19 Februari 2009 menyatakan: “Serangan predator telah meningkatkan tekanan politik pada pemerintah Pakistan, yang telah bersusah payah untuk menjelaskan mengapa hal ini memungkinkan sekutu untuk melanggar kedaulatannya. Partai Republik membantah laporan media baru-baru ini yang menyatakan bahwa AS meluncurkan serangan dari pangkalan-pangkalan militer di Pakistan. Kayani tahu benar bahwa serangan sudah tepat (meski mengorbankan sejumlah warga sipil) dan yang difokuskan terutama pada pejuang asing di Waziristan.” (althaf/arrahmah.com)
