WASHINGTON (Arrahmah.id) – Hubungan antara Amerika Serikat dan pemerintah "Israel" dilaporkan semakin retak. Dalam perkembangan terbaru, Washington disebut mulai membuka jalur komunikasi dengan tokoh-tokoh oposisi "Israel" sebagai bagian dari upaya mencari alternatif kepemimpinan di tengah ketegangan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Laporan Channel 12 "Israel" menyebutkan bahwa pejabat dalam pemerintahan Presiden Donald Trump telah memulai kontak tidak resmi dengan sejumlah figur oposisi, termasuk mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett.
Langkah ini disebut sebagai indikasi meningkatnya ketidakpuasan Washington terhadap pemerintahan Netanyahu, terutama setelah penolakan Tel Aviv terhadap nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani antara AS dan Iran.
Menurut laporan tersebut, kalangan di pemerintahan AS menilai kemungkinan perubahan pemerintahan di "Israel" cukup besar. Karena itu, Washington berupaya membangun jembatan komunikasi lebih awal untuk menghadapi fase pasca-Netanyahu.
Ketegangan antara kedua sekutu ini kian meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintahan Trump ingin memberikan peluang bagi nota kesepahaman dengan Iran untuk berkembang menjadi kesepakatan yang lebih luas dalam waktu 60 hari. Namun, "Israel" khawatir kesepakatan itu justru akan membatasi ruang geraknya, khususnya di Lebanon, serta menunda penanganan isu-isu krusial seperti program nuklir Iran dan pengembangan rudal balistik.
Nota kesepahaman tersebut mencakup penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pencabutan bertahap sanksi terhadap ekspor minyak Iran.
Kritik Keras dari Washington
Di tengah memanasnya situasi, Wakil Presiden AS J.D. Vance melontarkan kritik tajam terhadap pejabat "Israel" yang menentang kesepakatan tersebut. Ia menyebut reaksi "Israel" sebagai “kepanikan aneh” dan mengingatkan bahwa "Israel" tidak memiliki kemewahan untuk menyerang satu-satunya sekutu kuat yang masih dimilikinya.
Dalam wawancara dengan The New York Times, Vance secara khusus menyinggung Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia mempertanyakan pendekatan "Israel" yang dinilainya terlalu mengandalkan kekuatan militer dalam menyelesaikan persoalan keamanan.
“Negara dengan populasi sembilan juta tidak bisa terus mengandalkan pembunuhan sebagai solusi untuk setiap masalah keamanan nasional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari Ben Gvir yang membalas melalui platform X dengan membandingkan musuh "Israel" saat ini dengan Nazi, serta menyerukan pendekatan militer yang tegas.
Polemik ini mencerminkan kuatnya penolakan dari kalangan sayap kanan "Israel" terhadap setiap bentuk kompromi dengan Iran dan Hizbullah, khususnya terkait situasi di Lebanon.
Potensi Gangguan terhadap Kesepakatan
Sementara itu, laporan dari Washington Post mengungkapkan bahwa badan intelijen AS telah memperingatkan pemerintahan Trump mengenai kemungkinan langkah Netanyahu yang dapat menggagalkan upaya menuju kesepakatan damai jangka panjang dengan Iran.
Intelijen AS menilai "Israel" tetap bertekad melanjutkan operasi militernya terhadap Hizbullah di Lebanon, yang bertentangan langsung dengan salah satu poin utama dalam kesepakatan, yakni penghentian serangan di wilayah tersebut.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa hubungan AS–"Israel" tengah berada pada titik kritis, dengan potensi perubahan politik besar di Tel Aviv yang dapat memengaruhi arah kebijakan kawasan secara signifikan dalam waktu dekat.
(Samirmusa/arrahmah.id)