DOHA (Arrahmah.id) - Laporan media 'Israel' yang bersumber dari Lembaga Penyiaran Publik dan Radio Militer mengungkapkan bahwa Kepala Staf Militer 'Israel', Eyal Zamir, telah mengeluarkan instruksi untuk membatasi operasi penargetan dan pembunuhan di Jalur Gaza. Langkah ini diiringi dengan penurunan drastis frekuensi serangan dibandingkan hari-hari sebelumnya, yang dinilai sebagai respons atas desakan perwakilan Dewan Perdamaian (Board of Peace), Nikolay Mladenov, demi membuka jalan bagi transisi ke Fase Kedua kesepakatan gencatan senjata.
Para pengamat menyoroti kontradiksi antara instruksi militer tersebut dengan sikap politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang tetap bersikeras menolak penarikan pasukan secara menyeluruh dari wilayah kantong Palestina tersebut.
Analis politik Wissam Afifa berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil 'Israel' saat ini mencerminkan bentuk penolakan terselubung terhadap kerangka kerja kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 31 Juli lalu. Menurutnya, waktu penerbitan instruksi militer tersebut bertepatan dengan desakan para mediator dan pernyataan bersama negara-negara Arab-Islam, mengindikasikan bahwa 'Israel' sedang berupaya mengirim sinyal perlawanan terhadap tekanan Washington dan komunitas internasional.
Di sisi lain, Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya tidak akan menarik diri dari Gaza sebelum pelucutan senjata total terhadap faksi Hamas tuntas dilakukan. Sikap keras ini dinilai kontradiktif dengan keputusan Hamas yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan dan menyimpan senjata, sebuah langkah yang sejatinya dapat meredam dalih 'Israel' untuk mempertahankan pendudukan militer.
Sementara itu, pakar urusan 'Israel', Dr. Imtanas Shehadeh, menilai bahwa instruksi Eyal Zamir merupakan cerminan dari konsensus luas di tubuh politik dan militer 'Israel' yang menolak opsi penarikan diri serta tetap mengandalkan solusi militer. Shehadeh menyebut 'Israel' tengah menerapkan siasat "manuver dan ulur waktu", di mana mereka menghindari bentrok terbuka dengan Washington menjelang pemilu 'Israel' yang akan digelar sekitar 80 hari ke depan, namun di saat bersamaan tetap melakukan sabotase substansial terhadap implementasi perjanjian damai.
Dari sudut pandang berbeda, Peneliti Senior di American Foreign Policy Council, Dr. James Robbins, menganggap resistensi dari kedua belah pihak sebagai hal yang lumrah dalam proses transisi konflik. Ia menjelaskan bahwa Washington berupaya keras menyukseskan rencana 15 Poin sebagai fondasi masuknya pasukan pemelihara perdamaian internasional,yang rencananya melibatkan kontingen dari Maroko dan Rwanda.
Kendati demikian, Robbins mengakui bahwa ketiadaan jaminan keamanan yang kokoh masih menjadi batu sandungan utama. Ia menilai aksi militer Israel sejatinya masih dapat ditoleransi dalam kerangka penumpasan kelompok bersenjata, namun ia mengingatkan agar hal tersebut tidak sampai menggagalkan proses politik yang sedang berjalan, seraya mendorong percepatan implementasi poin-poin teknis seperti pembentukan pemerintahan teknokrat dan kepolisian lokal.
Menanggapi argumen tersebut, Wissam Afifa memperingatkan bahaya dari penerapan kesepakatan secara selektif oleh 'Israel'. Ia menegaskan bahwa faksi-faksi perlawanan telah menyetujui draf perjanjian yang diusulkan setelah melewati perundingan maraton selama 10 bulan di bawah hantaman bom. Afifa meyakini bahwa 'Israel' sejak awal memang tidak memiliki niat untuk mundur dari Gaza, terlepas dari apakah faksi perlawanan benar-benar melucuti senjata mereka atau tidak.
Diskusi ditutup dengan catatan dari Dr. Shehadeh yang memperingatkan bahwa agenda strategis Israel jauh melampaui urusan keamanan taktis. Tel Aviv dinilai berambisi untuk mengubur isu kemerdekaan Palestina, mempercepat proyek aneksasi di Tepi Barat, dan melegitimasi cengkeraman militer di Gaza, di mana kelompok oposisi di 'Israel' pun tidak menawarkan alternatif damai selain menjanjikan pendekatan keamanan yang jauh lebih keras. (zarahamala/arrahmah.id)
