TEHERAN (Arrahmah.id) - Bank Sentral Iran (CBI) memberikan klarifikasi penting terkait spekulasi mengenai nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani dengan Amerika Serikat. Melalui pernyataan kepada kantor berita Tasnim, Gubernur Bank Sentral Iran menegaskan bahwa tidak ada klausul dalam kesepakatan tersebut yang mewajibkan Iran untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat.
Sebelumnya, presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa terkait pengelolaan dana beku Iran yang akan dicairkan senilai 12 miliar dolar AS harus digunakan secara eksklusif untuk membeli bahan makanan dari petani Amerika. Namun, klaim ini segera dibantah oleh pihak berwenang di Iran yang menegaskan tidak adanya kewajiban tersebut dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani.
Presiden Trump menegaskan bahwa Iran tidak boleh menggunakan pendapatan minyak untuk membangun kembali militernya. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk memberi makan rakyat Iran dan mengancam akan mengambil tindakan tegas jika Iran tidak mematuhi kesepakatan tersebut.
Dalam penjelasannya, Gubernur Bank Sentral Iran merinci mekanisme alokasi dana yang menjadi fokus diskusi, di mana angsuran awal senilai 6 miliar dolar AS tetap mengacu pada perjanjian 2023 yang dikhususkan untuk pengadaan barang kebutuhan pokok dan obat-obatan. Sementara itu, untuk sisa dana beku lainnya, Iran menegaskan bahwa alokasinya tidak harus terbatas pada barang kebutuhan pokok saja, melainkan memberikan fleksibilitas bagi negara tersebut untuk membeli komoditas lain yang tidak termasuk dalam daftar sanksi.
Meskipun demikian, Iran menyatakan tetap terbuka secara komersial untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat dengan catatan bahwa harga dan kualitasnya terbukti lebih kompetitif dibandingkan dengan negara penyuplai lainnya.
Langkah ini menunjukkan upaya Iran untuk menegaskan kemandirian ekonominya di tengah proses normalisasi diplomatik dengan Washington. Dengan menepis kewajiban pembelian produk pertanian, Teheran ingin menunjukkan bahwa keputusan ekonomi mereka tetap didasarkan pada prinsip efisiensi pasar dan kepentingan nasional, bukan atas tekanan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi pesan kepada publik domestik bahwa pemerintah Iran tetap memegang kendali penuh atas prioritas belanja negara di luar koridor barang-barang kemanusiaan yang disepakati sebelumnya. (zarahamala/arrahmah.id)