GAZA (Arrahmah.id) - Intensitas serangan militer 'Israel' di Jalur Gaza terus meningkat melalui serangkaian pengeboman dan operasi pembunuhan terarah, meskipun gencatan senjata telah berlaku selama berbulan-bulan. Para pengamat dan pakar menilai bahwa 'Israel' tidak hanya berniat menghentikan proses perdamaian, tetapi juga berupaya mengembalikan pendudukan dan proyek permukiman di wilayah tersebut.
Pakar politik Ahmad Al-Tanani dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Selasa (14/7/2026), menyatakan bahwa sejak awal kesepakatan, 'Israel' telah berupaya menormalisasi pelanggaran harian. Menurutnya, penargetan terhadap fasilitas sipil dan pos kepolisian, seperti yang terjadi di kamp pengungsi Jabaliya, menunjukkan tujuan sistematis untuk menghancurkan infrastruktur nasional Palestina, menciptakan kondisi kekacauan permanen, serta mengirimkan pesan bahwa 'Israel' tidak tertarik pada jalur negosiasi.
Pakar urusan 'Israel', Dr. Mohannad Mustafa, menambahkan bahwa Tel Aviv memiliki agenda jangka panjang untuk terus menduduki Gaza. "Israel menggunakan tiga strategi utama: membiasakan serangan harian meskipun melanggar gencatan senjata, melakukan ekspansi lapangan yang disertai penghancuran sistematis, dan menghalangi transisi politik dengan memblokir bantuan kemanusiaan serta proses rekonstruksi," jelasnya.
Sementara itu, Dr. Paolo von Schirach dari Global Policy Institute menyoroti kegagalan lembaga internasional yang dibentuk untuk mengelola Gaza. Seharusnya, lembaga tersebut mengawasi penempatan pasukan penjaga perdamaian dan penarikan pasukan 'Israel', namun realitas di lapangan justru menunjukkan ketidakberdayaan mereka di tengah terus berlanjutnya aksi militer.
Terkait sikap Amerika Serikat, Dr. Mohannad Mustafa menilai bahwa 'Israel' memanfaatkan situasi di mana Washington tengah disibukkan dengan krisis Iran. Meski AS dan 'Israel' berbeda dalam hal taktik, keduanya disebut memiliki kesepakatan strategis untuk mengaitkan rencana pascaperang dengan pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina.
Di tengah situasi kritis ini, pihak Palestina melalui kelompok perlawanan telah mengumumkan kesediaan untuk mengakhiri kendali politik mereka di Gaza, membuka ruang bagi komite teknokrat untuk mengelola wilayah tersebut guna menghilangkan alasan 'Israel' dalam menunda kesepakatan. Namun, pernyataan kontroversial Menteri Pertahanan 'Israel' Yisrael Katz yang menyebut kehancuran Gaza adalah kebijakan yang terencana semakin menegaskan bahwa penghancuran infrastruktur merupakan bagian dari visi 'Israel' untuk membuat wilayah tersebut tidak layak huni.
Data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, sebanyak 1.110 warga Palestina tewas dan 3.599 lainnya terluka. Secara keseluruhan, sejak awal kampanye militer pada Oktober 2023, jumlah korban jiwa di Gaza telah mencapai 73.233 orang, dengan 173.707 orang menderita luka-luka, sementara ribuan lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan. (zarahamala/arrahmah.id)