Kesenjangan antara Kebijakan Publik dan Aspirasi Masyarakat
Hubungan antara negara (penguasa) dan warga negara merupakan fondasi utama dalam diskursus tata kelola pemerintahan. Fenomena belakangan ini memperlihatkan gelombang protes dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Isu-isu seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga eskalasi biaya hidup menjadi sorotan utama. (kompas.com dan voi.id)
Aksi kolektif ini—baik melalui demonstrasi di ruang publik maupun kritik di media sosial—merepresentasikan adanya ketegangan dalam komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Publik menggabungkan isu kesejahteraan dan kebijakan strategis pemerintah karena keduanya dianggap memiliki dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Paradoks Demokrasi: Ruang Berekspresi vs. Realitas Kebijakan
Secara teoretis, sistem demokrasi menjamin ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik dan artikulasi kepentingan. Namun, realitas politik kerap menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, masyarakat bebas menyuarakan penolakan; di sisi lain, pemerintah sering kali tetap mengeksekusi kebijakan yang dianggap sebagai prioritas pembangunan, terlepas dari tingginya resistensi publik.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan antara elite pembuat kebijakan, kelompok politik, dan masyarakat luas kerap berujung pada konflik orientasi. Akibatnya, meskipun demokrasi memberikan hak bersuara, aspirasi masyarakat sering kali terasa tidak memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk mengubah arah kebijakan negara.
Paradigma Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam: Berbasis Amanah dan Keadilan
Sebagai sebuah perspektif alternatif, paradigma politik Islam menawarkan kerangka hubungan penguasa dan rakyat yang dibangun di atas landasan kepatuhan terhadap syariat, bukan sekadar kalkulasi politik pragmatis atau upaya melanggengkan kekuasaan.
Dalam sistem ini, kepemimpinan dipandang sebagai amanah. Penguasa terikat secara moral dan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip syariat dalam segala aspek kehidupan. Konsekuensinya, rakyat diwajibkan untuk menaati penguasa, dengan syarat kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama.
Lebih lanjut, tata kelola pemerintahan Islam memfasilitasi partisipasi publik melalui dua mekanisme utama:
- Syura (Musyawarah) Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum atau urusan yang membutuhkan ijtihad (pemikiran mendalam).
- Muhasabah lil Hukkam (Pengawasan terhadap Penguasa) Hak sekaligus kewajiban konstitusional rakyat untuk memberikan nasihat, kritik, dan koreksi kepada pemerintah yang bertindak menyimpang atau represif.
Dalam konteks ini, kritik publik tidak dimaknai sebagai tindakan makar atau permusuhan politik. Sebaliknya, kritik dipandang sebagai manifestasi amar makruf nahi mungkar (menyeru pada kebaikan dan mencegah keburukan) yang esensial untuk menjaga transparansi dan keadilan bernegara.
Kesimpulan
Dinamika dan gesekan antara pemangku kebijakan dan masyarakat adalah keniscayaan dalam sebuah entitas negara. Sistem demokrasi berupaya mengelola dinamika tersebut melalui jaminan kebebasan sipil dan mekanisme politik yang sering kali sarat dengan tarik-ulur kepentingan. Sementara itu, perspektif politik Islam mencoba membangun keseimbangan melalui hukum syariat sebagai aturan tertinggi; di mana kewajiban penguasa dalam mewujudkan keadilan harus berjalan selaras dengan hak rakyat untuk bermusyawarah serta kewajiban mereka dalam memberikan pengawasan korektif secara konstruktif. Wallahu a’lam