RIYADH (Arrahmah.id) -- Arab Saudi bersama 13 negara resmi mengaktifkan Aliansi Pertahanan Maritim Multinasional untuk memperkuat keamanan pelayaran di Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden. Aliansi ini dibentuk di tengah meningkatnya ancaman terhadap kapal komersial dan jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut.
Dilansir Al Jazeera (15/8/2026), pengumuman terbaru disampaikan Kementerian Pertahanan Arab Saudi setelah pertemuan ketiga aliansi yang berlangsung di Komando Armada Barat di Jeddah. Dari 15 negara yang telah menandatangani pernyataan bersama, 13 negara telah menyelesaikan prosedur nasional dan secara resmi menjadi anggota.
Ke-14 negara yang tercatat dalam kelompok awal, termasuk Arab Saudi, adalah Bahrain, Bangladesh, Komoro, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Yaman. Perlu dibedakan antara jumlah negara yang telah bergabung secara resmi dan jumlah negara yang menandatangani deklarasi: perkembangan terbaru menyebut 15 negara telah menandatangani pernyataan bersama, sementara 13 telah menyelesaikan seluruh prosedur untuk menjadi anggota.
Aliansi tersebut bertujuan menjaga kebebasan navigasi, perdagangan internasional dan jalur pasokan energi di kawasan strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan kawasan Timur Tengah dan Eropa. Kerangka kerja sama mencakup pertukaran informasi dan intelijen, perencanaan operasi, latihan angkatan laut bersama, peningkatan kemampuan militer, hingga operasi maritim bersama.
Dalam deklarasi pendiriannya, negara-negara peserta menegaskan bahwa aliansi tersebut bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara atau organisasi tertentu. Anadolu Agency melaporkan bahwa para pendiri menyatakan kegiatan aliansi akan dilakukan sesuai hukum internasional, menghormati kedaulatan negara, serta melindungi kebebasan navigasi.
Komandan aliansi, Laksamana Muda Abdullah bin Salem Al-Shehri, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun pertahanan maritim yang berkelanjutan.
“Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan kemampuan operasional aliansi dan meningkatkan kesiapan untuk menjalankan misi-misi pertahanan,” demikian keterangan Kementerian Pertahanan Arab Saudi yang dikutip Arab News.
Arab Saudi ditetapkan sebagai negara pendiri dan pemimpin sekaligus lokasi markas permanen aliansi. Struktur komando juga mulai dibentuk, dengan Al-Shehri sebagai komandan dan wakil komandan pertama berasal dari Pakistan. Markas, pusat koordinasi operasi bersama, pusat operasi maritim bersama, serta sekretariat akan ditempatkan di Arab Saudi.
Pembentukan aliansi berlangsung ketika keamanan Laut Merah menghadapi tekanan akibat serangan terhadap kapal-kapal komersial. Anadolu melaporkan bahwa pertemuan pembentukan aliansi sebelumnya di Riyadh diikuti perwakilan dari 43 negara dan Uni Eropa, yang membahas ancaman terhadap kapal dagang, kapal tanker minyak, infrastruktur maritim, serta dampaknya terhadap rantai pasok dan perekonomian global.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya ancaman dari milisi Syiah Houthi di Yaman. Al Jazeera melaporkan bahwa kapal berbendera atau terkait Arab Saudi sebelumnya menjadi sasaran serangan Houthi di jalur Bab el-Mandeb–Laut Merah–Teluk Aden. Karena itu, Riyadh berupaya menjadikan keamanan pelayaran sebagai persoalan keamanan internasional yang membutuhkan respons multilateral. (hanoum/arrahmah.id)
