HEBRON (Arrahmah.id) - Pasukan pendudukan 'Israel' mengeluarkan pemberitahuan pembongkaran terhadap satu vila dan 65 unit apartemen di Kota Hebron, Tepi Barat pada Senin (16/11/2026). Puluhan keluarga Palestina tinggal di bangunan-bangunan tersebut.
Wali Kota Hebron, Yusuf al-Ja'bari, mengatakan pemberitahuan itu menyasar dua gedung apartemen. Gedung pertama memiliki 25 unit, sedangkan gedung kedua terdiri atas 40 unit. Selain itu, satu vila juga masuk dalam daftar pembongkaran.
Bangunan-bangunan tersebut berada di dekat kantor lalu lintas dan kawasan Bir al-Mahjar, serta menghadap Kota Beit Kahil di barat laut Hebron.
Al-Ja'bari menegaskan seluruh bangunan telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Kota Hebron. Namun, pihak pendudukan berdalih bangunan-bangunan itu berdekatan dengan jalan permukiman nomor 35. Ia menilai pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukuman kolektif yang menyasar kota itu.
Pemerintah kota, bersama sejumlah lembaga pemerintahan Palestina, tengah menempuh jalur hukum untuk menghentikan keputusan pembongkaran. Al-Ja'bari juga mendesak lembaga hak asasi manusia dan kemanusiaan segera turun tangan menghentikan tindakan pasukan pendudukan dan para pemukim. Beberapa pemberitahuan pembongkaran bahkan memberikan tenggat waktu hanya satu pekan.
Koresponden Al Jazeera, Muhammad al-Atrash, melaporkan bahwa apartemen-apartemen yang menjadi sasaran berada di Area A, yakni wilayah yang secara administratif dan keamanan berada di bawah kendali Palestina.
Meski demikian, pasukan 'Israel' tetap mendatangi gedung-gedung tersebut dan memberi tahu pemiliknya bahwa bangunan mereka akan dibongkar. Warga diberi waktu beberapa hari untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan 'Israel'.
Berdasarkan Perjanjian Oslo II pada 1995, Tepi Barat dibagi menjadi tiga wilayah administratif dan keamanan. Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina; Area B berada di bawah administrasi sipil Palestina dengan kendali keamanan 'Israel'; sedangkan Area C sepenuhnya berada di bawah kendali 'Israel' dan mencakup sekitar 61 persen wilayah Tepi Barat.
Warga Palestina selama ini menghadapi pembongkaran bangunan di Area C dengan alasan pembangunan tanpa izin. Namun, kali ini bangunan yang terancam dibongkar berada di wilayah Palestina dan telah mengantongi izin dari otoritas setempat.
Menurut al-Atrash, warga Palestina menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan penghukuman dan pembalasan setelah operasi di Hebron pada 23 Oktober lalu. Operasi itu menewaskan dua tentara 'Israel' dan melukai tiga lainnya, sementara dua pelaku Palestina juga tewas.
Setelah kejadian tersebut, pasukan 'Israel' melancarkan operasi militer selama 10 hari yang menyasar keluarga dan kawasan permukiman. Pasukan pendudukan juga melakukan pembongkaran besar-besaran terhadap sejumlah fasilitas industri dan komersial.
Anggota Dewan Kota Hebron, Muammar al-Awawi, menyebut ancaman pembongkaran terhadap 65 unit apartemen di Area A sebagai eskalasi serius yang mengancam keamanan tempat tinggal serta stabilitas sosial dan ekonomi kota tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan pemberitahuan itu mengancam puluhan keluarga yang telah membangun kehidupan dan masa depan anak-anak mereka di rumah-rumah tersebut setelah bertahun-tahun bekerja, menabung, dan berinvestasi.
Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak hanya menyasar bangunan, tetapi juga mengancam hak warga untuk memperoleh tempat tinggal, rasa aman, dan kehidupan yang stabil.
Al-Awawi mengatakan Dewan Kota Hebron terus menempuh langkah hukum dan administratif, mendokumentasikan pelanggaran, serta menggalang dukungan lembaga nasional, organisasi hak asasi manusia, dan institusi internasional. Pemerintah kota juga berupaya membawa persoalan ini ke hadapan publik, baik di tingkat lokal maupun internasional. (zarahamala/arrahmah.id)
