Catatan Reflektif atas Dua Ungkapan Qur’ani Presiden Prabowo dan Ujian Memilih Pengganti Wakil Presiden
Ada kalimat yang indah ketika diucapkan seorang presiden, tetapi berat dipertanggungjawabkan. Ada pula ayat yang mudah dikutip di podium, tetapi tidak mudah diwujudkan dalam kekuasaan. Sebab, nilai sebuah ungkapan keagamaan tidak terletak pada keindahan bunyinya, melainkan pada kesungguhan menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan dan menjalankan amanah pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyampaikan cita-cita tentang Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur—negeri yang baik, makmur, dan mendapat ampunan serta keberkahan Allah. Pada kesempatan lain, ia mengungkapkan niat untuk mengikuti Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dua ungkapan Qur’ani ini kembali menjadi perhatian ketika Prabowo menyampaikannya dalam pidato peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, 11 November 2026.
Pada saat yang hampir bersamaan, politik nasional menghadapi peristiwa penting: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Kini, perhatian publik tertuju pada proses memilih penggantinya.
Di sinilah dua ungkapan Qur’ani itu memperoleh relevansi yang lebih nyata. Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar urusan mengisi jabatan yang kosong. Ia merupakan ujian tentang bagaimana kekuasaan mengambil keputusan, siapa yang diberi amanah, melalui proses apa, dan untuk tujuan kenegaraan yang mana.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah Baldatun Thayyibah dan Shiratal Mustaqim akan menjadi prinsip yang menuntun penyelenggaraan negara, atau hanya menjadi ungkapan religius yang terdengar indah tanpa konsekuensi dalam kebijakan?
Dua Ungkapan, Satu Tanggung Jawab
Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, 24 Oktober 2024, Prabowo menyampaikan cita-cita tentang Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan Allah.
Ia menggambarkannya sebagai negeri yang rakyatnya berkecukupan pangan, sandang, dan papan. Sebuah negeri tempat wong cilik iso gemuyu: rakyat kecil bisa tersenyum dan tertawa.
Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur terdapat dalam QS Saba’ ayat 15. Ungkapan ini menggambarkan negeri yang baik, yang dianugerahi kemakmuran dan keberkahan. Ia bukan sekadar gambaran tentang kekayaan alam atau pertumbuhan ekonomi, melainkan kehidupan masyarakat yang ditopang oleh rasa syukur, keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab kepada Allah.
Sementara itu, Shiratal Mustaqim merupakan permohonan yang kita baca berulang kali dalam QS Al-Fatihah ayat 6:
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
“Bimbinglah kami ke jalan yang lurus.”
Jika Baldatun Thayyibah adalah tujuan, maka Shiratal Mustaqim adalah jalan untuk mencapainya. Tujuan yang baik tidak akan terwujud melalui cara yang menyimpang. Kemakmuran tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan, kesejahteraan tidak boleh dinikmati segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan rakyat, dan stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam suara kebenaran.
Al-Qur’an juga mengingatkan bahwa kemakmuran tidak dengan sendirinya menjamin keberkahan. Negeri Saba’ pernah menikmati kehidupan yang makmur. Namun, ketika penduduknya berpaling dari perintah Allah dan tidak mensyukuri nikmat-Nya, kemakmuran itu berubah menjadi kehancuran.
Pelajaran bagi penyelenggara negara sangat jelas: kekayaan alam adalah amanah, bukan milik pribadi penguasa atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Syukur dalam kehidupan bernegara tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan distribusi kesejahteraan yang adil.
Ketika Ungkapan Qur’ani Berisiko Menjadi Eufemisme
Eufemisme adalah ungkapan yang memperhalus kenyataan, bahkan terkadang menutupi keadaan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan politik, bahasa yang indah dapat berubah menjadi eufemisme apabila tidak sejalan dengan kenyataan yang dialami masyarakat.
Ada setidaknya tiga persoalan yang patut menjadi ukuran.
Pertama, menyebut cita-cita negeri yang baik, tetapi membiarkan kekayaan negara dirampok.
Dalam pidato peringatan HUT ke-15 Partai NasDem pada 11 November 2026, Presiden Prabowo mengungkapkan adanya tambang emas yang disebut telah beroperasi tanpa izin selama delapan tahun, dengan produksi sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Ia memperkirakan nilai produksinya mencapai sekitar Rp15 triliun per tahun. Presiden bahkan menyebut praktik semacam itu sebagai perampokan kekayaan negara.
Pernyataan tersebut semestinya tidak berhenti sebagai ungkapan kemarahan seorang Presiden. Justru di situlah pertanyaan publik harus dimulai. Bagaimana kegiatan sebesar itu dapat berlangsung bertahun-tahun? Siapa yang membiarkan? Siapa yang memperoleh keuntungan? Adakah pihak yang melindungi? Mengapa pengawasan dan penegakan hukum tidak mampu menghentikannya sejak awal?
Jika benar kekayaan negara dapat dikeruk secara ilegal dalam skala sebesar itu selama bertahun-tahun, persoalannya bukan semata-mata keberanian menindak pelaku, tetapi juga keberanian membongkar jaringan pembiaran dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Negara tidak cukup hanya mengumumkan bahwa kekayaannya sedang dirampok. Negara harus membuktikan kesanggupannya menghentikan perampokan itu, mengembalikan kerugian, dan memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada pelaku kecil, sementara aktor yang lebih kuat justru terlindungi.
Sebab, Baldatun Thayyibah tidak mungkin terwujud apabila kekayaan negeri dinikmati oleh segelintir orang, sementara rakyat hanya menerima sisa-sisanya.
Kedua, menyerukan Shiratal Mustaqim, tetapi keputusan politik tidak boleh menyimpang dari prinsip konstitusi dan amanah.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 telah membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan. Presiden Prabowo telah menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut. Konsekuensinya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dijalankan sesuai ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, dalam waktu paling lambat enam puluh hari. Artinya, terdapat mekanisme konstitusional yang harus dihormati. Kehendak politik Presiden memiliki ruang, tetapi ruang itu tetap berada dalam batas konstitusi.
Di sinilah ujian Shiratal Mustaqim menjadi konkret. Siapa yang akan diusulkan sebagai pengganti Wakil Presiden? Apa ukuran yang digunakan? Apakah pertimbangannya semata-mata loyalitas politik, keseimbangan koalisi, dan kepentingan jangka pendek, atau juga integritas, kapasitas kenegarawanan, kematangan moral, serta kemampuan bekerja untuk kepentingan bangsa?
Presiden tentu memiliki pertimbangan dan preferensi politik. Itu merupakan bagian dari realitas pemerintahan. Namun, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu. Ia adalah amanah konstitusional yang harus diisi oleh figur yang layak, mampu, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Pengganti Wakil Presiden idealnya bukan hanya dapat bekerja bersama Presiden, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk mengingatkan apabila kebijakan menyimpang dari kepentingan bangsa. Loyalitas kepada Presiden tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan negara. Sebab, pemerintahan yang sehat tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai menyenangkan pemimpin, melainkan oleh orang-orang yang berani menjaga amanah.
Dalam urusan kekuasaan, memilih manusia adalah bagian dari memilih arah perjalanan. Orang yang ditempatkan pada jabatan strategis akan ikut menentukan ke mana negara bergerak. Karena itu, memilih pengganti Wakil Presiden bukan sekadar menentukan siapa yang akan duduk di kursi kekuasaan, melainkan menentukan kualitas kepemimpinan dan arah pemerintahan ke depan.
Baldatun Thayyibah membutuhkan orang-orang yang amanah. Shiratal Mustaqim menuntut agar amanah itu diberikan melalui jalan yang benar.
Ketiga, menggunakan bahasa keagamaan, tetapi tidak membuka ruang bagi kritik dan koreksi.
Negeri yang baik bukan negeri yang tidak memiliki kritik. Justru kritik yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah kekuasaan menyimpang. Kritik tidak otomatis berarti kebencian kepada pemerintah, sebagaimana pujian tidak otomatis menunjukkan dukungan terhadap kebenaran.
Dalam kehidupan bernegara, kritik dapat menjadi bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Pemerintah yang sungguh-sungguh ingin menempuh jalan lurus semestinya tidak alergi terhadap koreksi. Sebab, kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang selalu dibenarkan, melainkan kekuasaan yang bersedia diuji dan dikoreksi.
Presiden dan para pejabat negara perlu membedakan kritik terhadap kebijakan dengan tindakan merusak ketertiban umum. Kritik, demonstrasi damai, dan pengawasan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Adapun kekerasan, makar, dan perusakan harus ditangani menurut hukum. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan untuk membenarkan pembatasan kritik.
Pemimpin yang benar-benar menempuh Shiratal Mustaqim tidak perlu takut terhadap kritik, sebab ia memahami bahwa kekuasaan harus tunduk kepada kebenaran, bukan kebenaran yang dipaksa tunduk kepada kekuasaan.
Kekuasaan dan Ukuran Qur’ani
Al-Qur’an memberikan ukuran yang sangat tegas tentang tanggung jawab orang-orang yang diberi kekuasaan. Allah berfirman:
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS Al-Hajj: 41).
Ayat ini penting karena berbicara langsung tentang orang-orang yang memperoleh kekuasaan. Kekuasaan bukan legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan amanah untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan.
Salat menunjukkan hubungan manusia dengan Allah. Zakat mengandung tanggung jawab sosial dan keadilan distribusi. Amar ma’ruf nahi munkar menuntut keberanian menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, termasuk ketika kemungkaran itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
Maka, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup dilihat dari banyaknya program, megahnya pembangunan, atau kuatnya dukungan politik. Ukurannya juga terletak pada apakah hukum berlaku adil, apakah kekayaan negara dikelola untuk kemaslahatan rakyat, apakah pejabat yang menyalahgunakan kewenangan ditindak, dan apakah suara masyarakat memperoleh tempat yang semestinya.
Ayat ini sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual. Jabatan dapat diperoleh melalui proses politik, tetapi amanahnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Tiga Ujian agar Tidak Menjadi Sekadar Slogan
Agar Baldatun Thayyibah dan Shiratal Mustaqim tidak berhenti sebagai ungkapan yang indah, setidaknya ada tiga ujian yang harus dijawab oleh pemerintahan.
Pertama, ujian syukur, yaitu kesanggupan mengelola kekayaan negara sebagai amanah. Sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan menjadi ladang perampokan oleh kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Kedua, ujian istiqamah, yaitu konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pejabat, pengusaha besar, keluarga penguasa, ataupun pendukung politik. Hukum yang tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul kepada mereka yang kuat merupakan penyimpangan dari jalan keadilan.
Ketiga, ujian amanah dalam memilih orang, terutama untuk jabatan strategis. Pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kepentingan bangsa lebih utama daripada transaksi politik. Figur yang dipilih harus memenuhi ketentuan konstitusi, memiliki integritas, kapasitas, kematangan kenegarawanan, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk menjalankan amanah yang tepat bukan sekadar prinsip manajemen pemerintahan. Ia merupakan bagian dari etika kekuasaan. Kesalahan memilih orang dapat berakibat panjang, sebab jabatan strategis memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan masa depan bangsa.
Jangan Biarkan Ayat Menjadi Hiasan Kekuasaan
Pada akhirnya, Baldatun Thayyibah dan Shiratal Mustaqim harus bertemu dalam tindakan nyata. Negeri yang baik tidak lahir hanya dari niat baik, pidato yang indah, atau kutipan ayat suci. Ia membutuhkan kebijakan yang adil, hukum yang tegak, pengelolaan kekayaan yang amanah, serta pemimpin yang bersedia menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Pergantian Wakil Presiden menjadi salah satu ujian awal yang penting. Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keputusan politik dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional, dengan mempertimbangkan integritas dan kapasitas calon, bukan semata-mata kepentingan koalisi atau loyalitas personal.
Rakyat berhak bertanya: apakah tambang ilegal yang disebut telah merampok kekayaan negara akan benar-benar ditindak sampai ke jaringan yang melindunginya? Apakah hukum akan berlaku sama bagi yang kuat dan yang lemah? Apakah kritik akan diperlakukan sebagai bagian dari koreksi demokratis? Dan apakah pengganti Wakil Presiden akan dipilih berdasarkan kelayakan serta amanah, bukan sekadar perhitungan politik sesaat?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk permusuhan kepada pemerintah. Justru itulah bagian dari tanggung jawab warga negara untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar pidato yang indah. Rakyat membutuhkan bukti. Sebab, Baldatun Thayyibah bukan negeri yang hanya terdengar baik dalam pidato, melainkan negeri yang kebaikannya dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan Shiratal Mustaqim bukan sekadar frasa yang diucapkan, melainkan jalan yang harus ditempuh dengan kejujuran, keadilan, keberanian, dan konsistensi.
Jangan sampai ayat-ayat Allah terdengar lantang di podium, tetapi nilai-nilainya justru hilang dalam kebijakan. Jangan sampai jalan lurus disebut berulang kali, tetapi keputusan kekuasaan justru membawa bangsa ke arah yang menyimpang.
Pada akhirnya, religiusitas seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa sering ia mengutip ayat Al-Qur’an, melainkan dari seberapa jauh ia bersedia menundukkan kekuasaannya kepada kebenaran yang diajarkan Al-Qur’an.
Sebab, negeri yang baik tidak cukup dijanjikan. Ia harus diperjuangkan, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.
Yogyakarta, 15 November 2026
IRFAN S. AWWAS
(*/arrahmah.id)
