![Morsi was deposed in a 2013 military coup carried out by current President Abdel-Fattah el-Sisi following a year in power [File: Ahmed Omar/AP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2019/11/962b248a8c3a47db9bd4be95fd4b2c60_18.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
KAIRO (Arrahmah.com) – Panel independen yang terdiri dari sejumlah pakar PBB mengatakan, kematian mantan presiden Mesir Mohammed Morsi pada Juni bisa berarti “pembunuhan sewenang-wenang yang disetujui negara”.
“Morsi ditahan dalam kondisi yang hanya bisa digambarkan sebagai kondisi yang brutal, terutama selama lima tahun penahanannya di kompleks penjara Tora,” kata pernyataan dari kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, dikutip Al Jazeera, Sabtu (9/11/2019).
Kematiannya “setelah mengalami kondisi itu bisa berarti pembunuhan sewenang-wenang yang disetujui negara”, pernyataan itu menambahkan.
Morsi, presiden Mesir pertama yang dipublikasikan media terpilih secara demokratis, meninggal pada 17 Juni ketika diadili atas tuduhan yang ia dan pengamat hukum katakan bermotivasi politik.
Dia digulingkan dalam kudeta militer 2013 yang dilakukan oleh Presiden Abdel-Fattah el-Sisi saat ini setelah satu tahun berkuasa.
Morsi, yang berasal dari Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang, digulingkan setelah satu tahun penuh kekuasaan.
Dipimpin oleh pelapor khusus Agnes Callamard dan Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, para ahli hak asasi manusia secara eksplisit memanggil pemerintah Sisi atas pelanggaran hak di penjara.
Morsi menghabiskan hampir enam tahun di sel isolasi di mana panel mengatakan dia “ditolak untuk mendapatkan perawatan atas diabetes dan tekanan darah tinggi yang dideritanya”.
Para ahli mencatat pada Jumat (8/11) bahwa “pihak berwenang berulang kali diperingatkan” tentang kesehatannya yang memburuk hingga “titik kematiannya”.
“Tidak ada bukti bahwa mereka (pihak berwenang) bertindak untuk mengatasi masalah ini, meskipun konsekuensinya dapat diperkirakan,” pernyataan itu menambahkan.
Pihak berwenang Mesir belum mengomentari temuan panel ini.
Menyebut kematian Morsi “melanggar hukum”, panel merekomendasikan penerbitan penyelidikan yang tidak memihak terhadap semua tahanan yang telah meninggal dalam tahanan negara sejak 2012.
Amr Darrag, mantan menteri kerja sama internasional di bawah Morsi dan seorang pejabat senior Ikhwan, menyambut baik temuan para ahli.
“Investigasi ini adalah langkah maju yang signifikan dalam meminta rezim seperti itu bertanggung jawab atas tindakan mereka,” katanya.
(Althaf/arrahmah.com)
