TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Pejabat senior militer dan badan intelijen 'Israel' memperingatkan kemungkinan pecahnya perlawanan bersenjata di Tepi Barat yang diduduki sebagai respons terhadap aksi kekerasan dan serangan berulang yang dilakukan pemukim 'Israel'.
Peringatan tersebut disampaikan dalam pembahasan tertutup bersama Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu dan anggota kabinet keamanan, menurut laporan surat kabar 'Israel' Haaretz.
Para pejabat menyebut terdapat indikasi awal mengenai sejumlah skenario ekstrem di Tepi Barat. Salah satunya adalah kemungkinan pemukim melakukan serangan terhadap warga Palestina seperti pembakaran rumah keluarga Dawabsheh pada 2015.
Pejabat militer memperingatkan bahwa insiden semacam itu, atau penembakan menggunakan peluru tajam terhadap warga Palestina yang menimbulkan banyak korban jiwa, dapat mendorong warga Palestina yang sebelumnya tidak terlibat dalam konfrontasi untuk bergabung dalam perlawanan bersenjata di sejumlah wilayah Tepi Barat.
Situs berita 'Israel' Walla juga melaporkan adanya peringatan serupa dari badan-badan intelijen 'Israel' mengenai kemungkinan situasi di Tepi Barat meledak.
Seorang pejabat militer mengatakan tentara 'Israel' menghadapi situasi yang disebutnya "tidak masuk akal" di Tepi Barat, karena para prajurit tidak mengetahui bagaimana harus bertindak ketika berhadapan dengan warga sipil 'Israel'.
Menurut pejabat tersebut, penegakan hukum dan ketertiban merupakan tanggung jawab polisi dan pasukan penjaga perbatasan, sementara pengadilan kemudian bertugas menjatuhkan hukuman yang sesuai.
Kekerasan pemukim di Tepi Barat terus meningkat bersamaan dengan penggerebekan militer 'Israel'. Di tengah situasi tersebut, kota Qusra masih berada dalam pengepungan selama 22 hari.
Ketegangan juga meningkat setelah Menteri Keamanan Nasional 'Israel' yang berhaluan kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, muncul di bagian penjara yang menahan tahanan perempuan dan merekam serta menyebarkan gambar mereka.
Sumber-sumber militer 'Israel' mengatakan kepada media berbahasa Ibrani bahwa mereka khawatir Netanyahu sedang menciptakan kondisi di Tepi Barat yang dapat mengarah pada kemerosotan situasi secara terarah, sehingga agenda pemilu mendatang bergeser dari pembahasan mengenai kegagalan 'Israel' pada 7 Oktober 2023.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina melaporkan bahwa serangan pemukim di Tepi Barat meningkat 63 persen dalam tujuh bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Jumlah serangan meningkat dari 2.524 kasus pada tujuh bulan pertama 2025 menjadi 4.113 kasus pada periode yang sama pada 2026.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan pecahnya perlawanan bersenjata yang lebih luas di Tepi Barat, terutama jika serangan pemukim terhadap warga Palestina terus berlanjut. (zarahamala/arrahmah.id)