DAMASKUS (Arrahmah.id) – Menteri Luar Negeri Suriah Asy-Syibani dilaporkan bertemu dengan Direktur Mossad Ruman Gofman pada Ahad (23/8/2026) dalam upaya meredakan ketegangan antara Suriah dan "Israel".
Dilansir dari Al Jazeera, situs Axios mengutip tiga sumber yang mengetahui pertemuan tersebut. Pertemuan itu berlangsung beberapa hari setelah ketegangan meningkat menyusul serangan udara "Israel" terhadap Pangkalan Udara Militer Abu Al-Duhur di wilayah timur Idlib.
Axios melaporkan, para pejabat senior Suriah dan "Israel" bertemu pada Ahad untuk membahas upaya menurunkan eskalasi di antara kedua pihak. Kantor Perdana Menteri "Israel" dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah disebut tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Axios tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai lokasi maupun isi pertemuan. Namun, lembaga penyiaran publik "Israel" mengutip sumber-sumber "Israel" yang menyebut pertemuan tersebut berlangsung "positif".
Surat kabar Jerusalem Post juga mengutip seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut dan menyatakan bahwa pertemuan antara Asy-Syibani dan Gofman "berjalan dengan baik".
Sebelumnya pada Ahad, Asy-Syibani mengatakan komunikasi langsung antara Damaskus dan Tel Aviv terputus setelah serangan "Israel" terhadap Pangkalan Udara Abu Al-Duhur. Ia juga memperkirakan perundingan mengenai kesepakatan keamanan antara kedua pihak akan kembali dilanjutkan dalam waktu dekat.
Pada Selasa lalu, media pemerintah Suriah, Al-Ikhbariyah, mengutip sumber militer Suriah yang menyebut pesawat tempur "Israel" melancarkan delapan serangan terhadap landasan Pangkalan Udara Militer Abu Al-Duhur di wilayah timur Idlib.
Pemerintah Suriah saat itu mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai "agresi yang tidak dapat dibenarkan serta pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah".
Sebaliknya, kantor Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa "Israel" dan Suriah telah sepakat untuk mempertahankan status quo dalam persoalan keamanan.
Kantor Netanyahu mengklaim Suriah hampir melanggar kesepakatan tersebut dengan mengizinkan pasukan Turki dikerahkan di sebuah pangkalan udara dekat Aleppo. Netanyahu menilai pengerahan pasukan Turki di lokasi tersebut akan menjadi ancaman terhadap keamanan "Israel".
Ia juga menuduh pemerintah Suriah mengabaikan peringatan yang telah disampaikan dan menegaskan bahwa "Israel" tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap keamanannya.
Presidensi Turki kemudian menyebut pernyataan Netanyahu sebagai "klaim palsu yang bertujuan membenarkan serangan udara ilegal yang menargetkan kedaulatan Suriah".
Turki menegaskan kembali dukungannya terhadap terciptanya perdamaian permanen di kawasan. Ankara juga menyatakan akan terus bekerja sama dengan pemerintah Suriah untuk mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di Suriah serta tidak akan membiarkan stabilitas negara tersebut diganggu.
Pada 26 Juli lalu, Presiden Suriah Ahmad Asy-Syaraa mengatakan negaranya sedang bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mencapai kesepakatan keamanan dengan "Israel". Menurutnya, keberhasilan kesepakatan tersebut dapat membuka jalan menuju "perdamaian menyeluruh", tanpa mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
"Israel" telah menduduki sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan Suriah sejak 1967. Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, "Israel" menyatakan kesepakatan pemisahan pasukan yang ditandatangani pada 1974 telah runtuh dan kemudian menguasai zona penyangga Suriah serta sejumlah lokasi lainnya, termasuk bagian Suriah dari Gunung Hermon.
(Samirmusa/arrahmah.id)
