DAMASKUS (Arrahmah.id) — Milisi sosialis Kurdi yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan utama di wilayah timur laut Suriah mengumumkan pembubaran struktur pemerintahan otonom serta organisasi militer dan sipilnya setelah proses integrasi pasukan ke dalam tentara Suriah dinyatakan selesai. Pengumuman itu disampaikan Mazloum Abdi, komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), pada Selasa (25/8/2026) di Istana Rakyat, Damaskus.
Abdi mengatakan, seperti dilansir Anadolu Agency (26/8), keputusan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan yang dicapai dengan pemerintahan Ahmad asy Syaraa pada Januari 2026. Kesepakatan itu mengatur gencatan senjata serta integrasi bertahap pasukan dan institusi sipil Kurdi ke dalam struktur negara Suriah. Washington menyebut kesepakatan tersebut sebagai tonggak bersejarah bagi proses rekonsiliasi Suriah.
“Kami hari ini mengumumkan berakhirnya misi Pasukan Demokratik Suriah dan, dengan penuh tanggung jawab, membubarkannya sebagai kekuatan militer independen,” kata Mazloum Abdi dalam pidato yang disiarkan televisi.
Dalam perkembangan tersebut, istilah YPG dan SDF perlu dibedakan. YPG atau People's Protection Units merupakan milisi sosialis Kurdi yang menjadi inti militer SDF, sedangkan SDF merupakan koalisi yang lebih luas dan didukung Amerika Serikat dalam perang melawan kelompok militan Islamic State (ISIS).
Reuters melaporkan bahwa YPG telah lebih dahulu diintegrasikan ke dalam pasukan negara, sementara komandannya, Sipan Hamo, ditunjuk sebagai wakil menteri pertahanan untuk wilayah timur Suriah pada Maret 2026.
Pembubaran struktur otonom tersebut mengakhiri secara formal sistem pemerintahan dan keamanan terpisah yang selama bertahun-tahun beroperasi di sebagian wilayah timur dan timur laut Suriah. SDF sebelumnya menguasai sebagian wilayah tersebut setelah memainkan peran penting dalam perang melawan ISIS dengan dukungan militer Amerika Serikat.
Kesepakatan integrasi dicapai setelah perubahan besar dalam peta kekuasaan Suriah. Pada Januari, pasukan pemerintah Suriah melancarkan ofensif dan merebut sebagian besar wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali SDF. Setelah itu, Damaskus dan kelompok Kurdi menyepakati proses integrasi pasukan serta lembaga-lembaga pemerintahan ke dalam negara Suriah.
Bagi pemerintahan asy Syaraa, langkah tersebut memperkuat upaya menyatukan komando militer dan mengakhiri keberadaan berbagai struktur bersenjata yang sebelumnya berada di luar kendali pemerintah pusat. Al Jazeera melaporkan bahwa Abdi menyatakan SDF tidak akan lagi beroperasi sebagai kekuatan independen setelah integrasi dengan militer Suriah selesai.
Namun, integrasi tersebut belum berarti seluruh persoalan Kurdi di Suriah selesai. Associated Press melaporkan bahwa sebagian masyarakat Kurdi menyambut perubahan tersebut dengan harapan pemerintah baru memenuhi janji mengenai hak-hak Kurdi, sementara sebagian lainnya tetap berhati-hati karena pengalaman marginalisasi pada masa pemerintahan sebelumnya. Masa depan sejumlah isu, termasuk status pejuang perempuan Kurdi dan bentuk representasi politik Kurdi dalam pemerintahan baru, masih menjadi persoalan sensitif.
Pemerintah Turki menyambut pembubaran SDF sebagai perkembangan yang dapat membantu memperkuat persatuan Suriah. Ankara selama bertahun-tahun memandang YPG sebagai organisasi yang memiliki hubungan dengan PKK, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Reuters melaporkan bahwa Partai AK yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyebut pembubaran SDF sebagai langkah menuju persatuan Suriah.
Dari sisi internasional, Amerika Serikat juga menyambut integrasi tersebut. SDF selama bertahun-tahun merupakan mitra utama Washington dalam perang melawan ISIS di Suriah. Pembubaran kelompok itu sekaligus menandai perubahan besar bagi pasukan yang pernah menjadi salah satu kekuatan militer paling berpengaruh di timur laut Suriah. (hanoum/arrahmah.id)