(Arrahmah.id) – Ada sebuah kebenaran yang sering saya kutip ketika membahas berbagai pendekatan analitis untuk menilai berbagai macam masalah geopolitik yang dihadapi dunia saat ini—Anda tidak dapat memecahkan suatu masalah kecuali Anda terlebih dahulu mendefinisikannya dengan benar. Inti argumennya cukup sederhana—solusi apa pun yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada, secara harfiah, bukanlah solusi sama sekali.
“Israel” menyebut serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap berbagai pangkalan militer dan permukiman militer “Israel”, atau Kibbutz, yang secara keseluruhan merupakan bagian penting dari sistem penghalang Gaza, sebagai aksi terorisme besar-besaran, yang disamakan dengan peristiwa serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat.
“Israel” mendukung karakterisasi ini dengan mengutip jumlah orang yang terbunuh (sekitar 1.200, revisi yang dikeluarkan oleh “Israel” setelah menyadari bahwa 200 orang yang tewas adalah pejuang Palestina) dan merinci berbagai macam kekejaman yang diklaim dilakukan oleh Hamas, termasuk pemerkosaan massal, pemenggalan kepala bayi, dan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil “Israel” yang tidak bersenjata.
Masalah dengan klaim “Israel” adalah bahwa klaim tersebut terbukti salah atau menyesatkan. Hampir sepertiga dari korban “Israel” terdiri dari petugas militer, keamanan, dan polisi. Terlebih lagi, ternyata pembunuh nomor satu warga “Israel” pada 7 Oktober bukanlah Hamas atau faksi Palestina lainnya, melainkan militer “Israel” sendiri. Video yang baru-baru ini dirilis menunjukkan helikopter Apache “Israel” tanpa pandang bulu menembaki warga sipil “Israel” yang mencoba melarikan diri dari Festival Supernova Sukkot yang diadakan di gurun terbuka dekat Kibbutz Re’im, pilotnya tidak dapat membedakan antara warga sipil dan pejuang Hamas. Banyak kendaraan hancur yang diklaim pemerintah “Israel” sebagai hasil dari serangan Hamas justru perbuatan helikopter Apache “Israel”.
Demikian pula, pemerintah “Israel” telah mempublikasikan secara luas apa yang mereka sebut sebagai “pembantaian Re’im,” dengan menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 112 warga sipil yang diklaim dibunuh oleh Hamas. Namun, laporan saksi mata dari warga sipil “Israel” yang masih hidup dan personel militer yang terlibat dalam pertempuran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar korban tewas akibat tembakan tentara “Israel” dan tank yang diarahkan ke bangunan tempat warga sipil bersembunyi atau disandera oleh pejuang Hamas.
Butuh waktu dua hari bagi militer “Israel” untuk merebut kembali Re’im. Hal ini terjadi setelah tank-tank menembaki permukiman warga sipil, hingga rubuh menimpa penghuninya, dan sering kali membakarnya, menyebabkan orang-orang di dalamnya terbakar.
Pemerintah “Israel” telah mempublikasikan bagaimana mereka harus menggunakan jasa arkeolog forensik untuk mengidentifikasi sisa-sisa jenazah di Kibbutz, yang menyiratkan bahwa Hamas telah membakar rumah para penghuninya. Namun faktanya tank “Israel”-lah yang melakukan perusakan dan pembunuhan.
Pemandangan serupa terulang di Kibbutz lain di sepanjang sistem pagar penghalang Gaza.
Pemerintah “Israel” menggambarkan Kibbutz sebagai permukiman yang penghuninya murni warga sipil, namun mereka juga menunjukkan bagaimana tim keamanan bersenjata dari beberapa Kibbutzim – yang terdiri dari apa yang mereka sebut penduduk “sipil” tersebut – mampu melakukan mobilisasi pada waktunya untuk berhasil mengusir para pejuang Hamas. Kenyataannya adalah bahwa setiap Kibbutz memang harus diperlakukan oleh Hamas sebagai sebuah permukiman bersenjata, dan diserang layaknya sebuah sasaran militer, karena faktanya memang demikian—semuanya.
Terlebih lagi, hingga “Israel” merelokasi beberapa batalion pasukan IDF ke Tepi Barat, setiap Kibbutz telah diperkuat oleh satu regu yang terdiri dari sekitar 20 tentara IDF yang ditempatkan di Kibbutz. Mengingat bahwa Hamas telah merencanakan serangan ini selama lebih dari setahun, Hamas harus berasumsi bahwa 20 tentara IDF ini masih berada di setiap Kibbutz, dan mengambil tindakan yang sesuai.
Pemerintah “Israel” harus membatalkan klaimnya bahwa Hamas memenggal 40 bayi dan sampai saat ini tidak bisa memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa Hamas terlibat dalam pemerkosaan atau kekerasan seksual terhadap satu pun wanita “Israel”. Laporan saksi mata menggambarkan para pejuang Hamas sebagai orang yang disiplin, tekun, dan mematikan dalam serangan tersebut, namun tetap sopan dan lembut ketika berhadapan dengan tawanan sipil.
Timbul pertanyaan mengapa pemerintah “Israel” berusaha keras untuk membuat narasi yang dirancang untuk mendukung karakterisasi yang salah dan menyesatkan dari serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap sistem pagar penghalang Gaza sebagai tindakan terorisme.
Jawabannya cukup meresahkan—karena apa yang terjadi pada 7 Oktober bukanlah serangan teroris, melainkan operasi militer. Perbedaan antara kedua istilah tersebut bagaikan siang dan malam—dengan melabeli peristiwa 7 Oktober sebagai aksi terorisme, “Israel” mengalihkan tanggung jawab atas kerugian besar tersebut ke pihak militer, keamanan, dan badan intelijennya, lalu ke Hamas. Namun, jika “Israel” mengakui bahwa apa yang dilakukan Hamas sebenarnya adalah sebuah penyerbuan—sebuah operasi militer—maka kompetensi militer, keamanan, dan badan intelijen “Israel” akan dipertanyakan, begitu pula kepemimpinan politik yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan operasi mereka.
Dan jika Anda adalah Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu, ini adalah hal terakhir yang Anda inginkan.
Benjamin Netanyahu sedang berjuang untuk kehidupan politiknya. Ia sudah menghadapi krisis yang disebabkan oleh dirinya sendiri, setelah mendorong undang-undang yang mengubah Hukum Dasar “Israel” sedemikian rupa sehingga peradilan “Israel” berada di bawah kendali Knesset, yang secara efektif mengakhiri statusnya sebagai cabang pemerintahan yang terpisah namun setara ( sedemikian rupa sehingga “Israel” menjadi “negara demokrasi terbesar di Timur Tengah”). Tindakan ini membawa “Israel” di ambang perang saudara, dengan ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan untuk mengecam Netanyahu. Apa yang membuat tindakan Netanyahu semakin tercela adalah tindakan tersebut tidak lebih dari sekedar permainan kekuasaan yang dirancang untuk mencegah sistem pengadilan “Israel” mengadilinya atas beberapa tuduhan korupsi yang nyata, yang jika Netanyahu terbukti bersalah (kemungkinan besar), akan menjatuhkan hukuman pada Netanyahu dan dia akan mendekam di penjara selama bertahun-tahun.
Netanyahu telah menyebut dirinya sebagai pembela utama “Israel”, seorang spesialis dalam menangani ancaman terhadap “Israel” di luar negeri, dan bagaimana cara terbaik untuk menanggapinya. Dia secara terbuka menganjurkan konfrontasi militer dengan Iran terkait program nuklirnya. Netanyahu juga merupakan pendukung Zionisme politik dalam penerapannya yang paling ekstrem dan telah mendorong perluasan permukiman “Israel” di Tepi Barat, yang menggunakan taktik mengusir paksa warga Palestina dari rumah dan desa mereka, sebagai bagian dari rencana keseluruhan untuk menciptakan “permukiman “Israel” yang lebih besar” sebagaimana yang ada di dalam Alkitab.
Bagian dari strategi Netanyahu untuk mewujudkan impian “Israel yang lebih besar” adalah dengan melemahkan rakyat Palestina dan pemerintahannya hingga tidak relevan lagi, sehingga menghalangi mereka mencapai impian untuk memperoleh negara Palestina merdeka. Untuk memfasilitasi strategi ini, Netanyahu, selama dua dekade terakhir, telah mendorong pertumbuhan Hamas sebagai sebuah organisasi politik. Tujuan dari dukungan ini sederhana saja—dengan membiarkan Hamas, Netanyahu melemahkan Otoritas Palestina, badan pemerintahan rakyat Palestina, yang dipimpin oleh Presidennya, Mahmoud Abbas.
Rencana Netanyahu berhasil—pada September 2020 Netanyahu menandatangani Perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian bilateral yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump yang mengupayakan normalisasi hubungan antara “Israel” dan beberapa Negara Teluk, semuanya dengan mengorbankan upaya independen rakyat Palestina. Sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober, “Israel” berada di titik puncak normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, sebuah tindakan yang terbukti menjadi paku terakhir di peti mati negara Palestina.
Salah satu alasan utama kemajuan “Israel” dalam hal ini adalah keberhasilannya menciptakan perpecahan politik antara Hamas dan Otoritas Palestina.
Namun pada 7 Oktober, keberhasilan tersebut terhapus oleh kemenangan yang diraih Hamas atas IDF. Cara yang tepat untuk mewujudkan kemenangan ini akan dibahas lain kali. Namun elemen dasar dari kemenangan ini sudah jelas.
Hamas secara efektif menetralisir badan intelijen “Israel” yang dibanggakan, membutakan mereka terhadap kemungkinan serangan dalam skala sebesar ini.
Ketika serangan terjadi, Hamas mampu menyerang dengan tepat titik-titik pengawasan dan komunikasi yang diandalkan IDF untuk memobilisasi respon jika terjadi serangan.
Hamas mengalahkan tentara “Israel” yang ditempatkan di sepanjang tembok pembatas dalam pertarungan stand-up. Dua batalion Brigade Golani berhasil dikalahkan, begitu pula elemen unit IDF kebanggaan lainnya.
Hamas menyerang Markas Besar Divisi Gaza, pusat intelijen lokal, dan fasilitas komando dan kendali utama lainnya dengan ketepatan yang jitu, mengubah waktu respon yang seharusnya hanya lima menit menjadi berjam-jam—lebih dari cukup waktu bagi Hamas untuk melakukan tujuan utamanya, yaitu penyanderaan. Hal ini mereka lakukan dengan sangat mahir, kembali ke Gaza dengan lebih dari 230 tentara “Israel” dan warga sipil.
Korps Marinir mendefinisikan serangan sebagai “sebuah operasi, biasanya berskala kecil, yang melibatkan penetrasi cepat ke wilayah musuh untuk mengamankan informasi, membingungkan musuh, atau menghancurkan instalasinya. Itu diakhiri dengan penarikan yang direncanakan setelah menyelesaikan misi yang ditugaskan.”
Hal inilah yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Apa tujuan dari serangan ini? Menurut Hamas, ada tiga tujuan di balik serangan 7 Oktober itu.
Pertama, untuk menegaskan kembali hak rakyat Palestina atas tanah air yang tidak ditentukan oleh Perjanjian Abraham.
Kedua, membebaskan lebih dari 10.000 warga Palestina yang ditawan oleh “Israel”, sebagian besar tidak didakwa melakukan kejahatan, dan tidak ada satu pun diantaranya yang diproses secara hukum.
Ketiga, mengembalikan kesucian Masjid Al Aqsa di Yerusalem, tempat tersuci ketiga umat Islam, yang berulang kali dinodai oleh aparat keamanan “Israel” selama beberapa tahun terakhir.
Untuk mencapai tujuan ini, serangan 7 Oktober diperlukan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kemenangan. Hal ini dicapai dengan cukup mempermalukan “Israel” untuk memprovokasi hasil yang dapat diprediksi—penerapan Doktrin Dahiya mengenai hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Gaza, dikombinasikan dengan serangan darat ke Gaza yang akan memikat IDF untuk melakukan apa yang pada dasarnya merupakan penyergapan Hamas.
Penyanderaan dimaksudkan untuk memberi Hamas kekuatan negosiasi untuk pembebasan 10.000 tahanan yang ditahan oleh “Israel”.
Pengeboman dan invasi “Israel” ke Gaza telah mengakibatkan kebencian dunia internasional terhadap “Israel” seiring dengan keterpurukan dunia atas bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di depan mata mereka. Jalan-jalan di kota-kota besar di seluruh dunia dipenuhi oleh pengunjuk rasa yang marah dan melakukan demonstrasi atas nama rakyat Palestina—dan negara Palestina. Amerika Serikat kini menyatakan bahwa solusi dua negara—sesuatu yang dirancang untuk dicegah oleh Perjanjian Abrahams—kini merupakan satu-satunya jalan ke depan bagi perdamaian di Timur Tengah.
Amerika Serikat tidak akan pernah mengatakan hal ini pada 6 Oktober. Fakta bahwa Amerika Serikat mengambil sikap ini adalah karena serangan Hamas pada 7 Oktober.
“Israel” sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain mengenai kemungkinan pertukaran tahanan yang melibatkan sandera Hamas dan beberapa kategori tahanan politik tertentu—perempuan dan anak-anak—yang ditahan oleh “Israel” (ya, Anda tidak salah baca—anak-anak, dan sekarang Anda tahu hikmah dari keputusan Hamas menyandera anak-anak “Israel”).
Kemungkinan seperti itu tidak akan pernah terjadi jika bukan karena serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.
Dan di Arab Saudi, pertemuan negara-negara Islam terbesar dalam sejarah modern telah berkumpul untuk membahas krisis Gaza. Salah satu agenda utama adalah isu Masjid Al Aqsa dan mengakhiri penodaan “Israel”.
Ini adalah diskusi yang tidak akan pernah terjadi jika bukan karena serangan Hamas pada 7 Oktober.
Tentu saja serangan Hamas pada 7 Oktober memicu badai saling tuding brutal dalam bentuk bom, rudal, dan peluru terhadap penduduk sipil di Gaza. Mereka adalah orang-orang yang, selama hampir delapan dekade, tidak diberi tanah air mereka sendiri oleh “Israel”, yang dengan kejam mengusir orang-orang Palestina dari tanah yang saat ini disebut “Israel” dalam salah satu tindakan pembersihan etnis terbesar dalam sejarah modern—Nakba, atau bencana, pada 1948.
Mereka adalah orang-orang yang telah menderita kekurangan yang tak terhitung di tangan penjajah “Israel” sambil menunggu momen dimana impian mereka akan tanah air Palestina menjadi kenyataan. Mereka tahu bahwa tanah air Palestina tidak dapat diwujudkan selama “Israel” diperintah oleh orang-orang yang menganut gagasan “Israel” Raya (Eretz), dan satu-satunya cara untuk menyingkirkan orang-orang seperti itu adalah dengan mengalahkan mereka secara politik, dan satu-satunya cara untuk memicu konflik kekalahan politik mereka berarti mengalahkan mereka secara militer.
Hamas sedang mencapai hal ini.
Namun ada harga yang harus dibayar—harga yang mahal. Prancis kehilangan 20.000 warga sipil yang terbunuh untuk mencapai pembebasan Normandia pada musim panas 1944.
Sejauh ini, warga sipil Palestina di Gaza telah kehilangan 12.000 warga sipil yang tewas dalam upaya yang dipimpin Hamas untuk mengalahkan penjajah “Israel” secara militer.
Harga tersebut akan naik lebih tinggi dalam beberapa hari dan pekan mendatang.
Namun itu adalah harga yang harus dibayar jika ingin ada peluang bagi tanah air Palestina.
Pengorbanan rakyat Palestina telah memaksa dunia Arab dan Islam, dengan sedikit pengecualian, bungkam atas tindakan bejat yang dilakukan “Israel” terhadap rakyat Palestina. Siapa yang tidak melakukan apa pun sebagai penyebab berdirinya negara Palestina diperdebatkan oleh Perjanjian Abraham.
Hanya dengan penderitaan rakyat Palestina maka ada orang yang menaruh perhatian pada perjuangan berdirinya negara Palestina saat ini, atau pada kesejahteraan para tahanan Palestina yang ditahan “Israel” atau pada kesucian Masjid Al Aqsa.
Ini semua adalah tujuan Hamas dalam melancarkan serangannya pada 7 Oktober, dan semua tujuan tercapai saat kita berbicara.
Aksi Hamas dan pengorbanan rakyat Palestina menjadikan serangan Hamas terhadap “Israel” pada 7 Oktober sebagai serangan militer paling sukses abad ini.
*Scott Ritter adalah mantan perwira intelijen Korps Marinir AS dan mantan inspektur senjata Komisi Khusus PBB.
