JAKARTA (Arrahmah.id) — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah potensi kenaikan harga barang akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang berisiko menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, mengatakan pembahasan bersama Presiden mencakup perkembangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian serta dampaknya terhadap perekonomian domestik.
Menurut Chatib, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor sejumlah komoditas dan bahan baku. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen sehingga perlu diantisipasi sejak dini agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
"Yang dibahas adalah berbagai risiko ekonomi yang mungkin muncul, termasuk dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena bisa berdampak pada masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ujar Chatib usai pertemuan.
Ia menjelaskan pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati.
Salah satu langkah yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah mendorong efisiensi anggaran negara agar ruang fiskal tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global.
Chatib menilai efisiensi anggaran diperlukan untuk memastikan program-program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara. Langkah tersebut juga penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata pelaku pasar.
"Karena itu, salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah efisiensi anggaran. Pemerintah ingin memastikan setiap pengeluaran benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang optimal," katanya.
Dalam pembahasan itu, efisiensi juga dikaitkan dengan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah disebut akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Chatib, fokus pemerintah saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak harga.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan perlindungan sosial.
Pertemuan antara Dewan Ekonomi Nasional dan Presiden Prabowo berlangsung di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, gejolak pasar keuangan, hingga fluktuasi nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang.
Pemerintah berharap langkah-langkah antisipatif yang disiapkan sejak awal dapat meminimalkan dampak eksternal terhadap perekonomian nasional, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tetap kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.
(ameera/arrahmah.id)