(Arrahmah.id) – Lebih dari 10 hari setelah gempa bumi dahsyat meluluhlantakkan kota-kota di Turki tenggara dan sebagian Suriah, operasi penyelamatan telah berkurang, dan fokusnya beralih ke pemulihan dan pembersihan.
Dijuluki sebagai “bencana abad ini”, hampir 42.000 orang di kedua negara tersebut telah tewas, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. Gempa bumi tersebut diikuti oleh 3.858 gempa susulan, menurut Kepresidenan Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD), dan total 50.576 bangunan runtuh atau rusak berat.
Eyup Muhcu, presiden Persatuan Insinyur dan Arsitek Turki (TMOBB), mengatakan pada Rabu (15/2/2023) bahwa dibutuhkan “waktu yang cukup lama” untuk membersihkan reruntuhan bangunan yang hancur.
Selain itu, “bangunan-bangunan yang rusak berat harus dihancurkan sepenuhnya,” katanya kepada Al Jazeera. “Sulit untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan saat 10 provinsi terkena dampak, dan itu tergantung pada kemampuan, organisasi, dan koordinasi otoritas publik.”
Pihak berwenang sejauh ini telah memeriksa lebih dari 387.000 bangunan, tetapi menurut Muhcu, beberapa bangunan tidak dapat dijangkau karena kerusakan yang parah.
“Lembaga-lembaga publik dan kementerian-kementerian pemerintah tidak siap menghadapi bencana ini,” katanya. “Inilah sebabnya mengapa operasi penyelamatan terlambat beberapa hari, tim relawan tidak diizinkan untuk segera memasuki daerah yang dilanda gempa, dan koordinasi baru terbentuk pada hari keempat atau kelima setelah gempa.”
Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengakui adanya “kekurangan” dalam respon negara, namun ia mengatakan bahwa tingkat keparahan bencana dan cuaca musim dingin membuat “tidak mungkin untuk bersiap menghadapi bencana seperti itu”.
Pihak berwenang Turki mengatakan bahwa sekitar 13,5 juta orang telah terkena dampak dan Erdogan mengatakan bahwa negara akan membangun kembali semua bangunan yang runtuh di 10 provinsi yang terkena dampak gempa dalam waktu satu tahun.
Namun, para pengkritik Erdogan mengatakan bahwa pemerintahannya membiarkan korupsi di sektor konstruksi dengan lemahnya penegakan peraturan bangunan dan praktik yang telah berlangsung selama beberapa dekade untuk membebaskan sertifikat keselamatan bagi bangunan-bangunan yang tidak aman dengan sejumlah biaya. Pemerintah juga dituduh menyalahgunakan dana sebesar $3 miliar yang dikumpulkan dari pajak gempa bumi yang seharusnya digunakan untuk membuat bangunan-bangunan lebih tahan gempa dan membuat negara ini lebih siap.
Bekir Bozdag, Menteri Kehakiman Turki, mengatakan bahwa penyelidikan terhadap gedung-gedung yang runtuh akan dilakukan dan pihak berwenang telah memerintahkan penangkapan lebih dari 100 orang yang diduga bertanggung jawab atas runtuhnya gedung-gedung tersebut.
Muhcu mengatakan, karena struktur sebagian besar pusat kota, dengan jalan-jalan dan gang-gang sempit, sulit untuk menemukan ruang terbuka bagi orang-orang untuk berkumpul setelah gempa bumi.
“Karena jalan-jalan yang sempit, puing-puing jatuh dan menghalangi transportasi untuk mengakses daerah-daerah yang menyebabkan penundaan untuk operasi penyelamatan,” katanya. “Ada beberapa situasi di mana bahkan pejalan kaki tidak dapat mencapai jalan atau bangunan itu sendiri.”
Penduduk dan koresponden Al Jazeera menggambarkan beberapa tempat dan pusat kota sebagai “kota hantu”, menggarisbawahi kerusakan yang sangat besar di daerah perkotaan.
Proses penghancuran bangunan yang berisiko dan bangunan yang rusak berat, serta pembersihan puing-puing, harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan kementerian.
“Pemerintah daerah di provinsi tidak dapat menyediakan layanan seperti itu karena keterbatasan sarana dan sumber daya mereka, karena mereka telah kehilangan staf dan bangunan,” kata Muhcu. Dan meskipun ia memuji keberhasilan kerja tim penyelamat sukarelawan dan gerakan solidaritas di seluruh negeri, ia menunjukkan tantangan yang lebih signifikan, terutama perumahan bagi jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal.
“Orang-orang ini tidak memiliki pemukiman darurat atau tempat tinggal yang memadai,” katanya. “Ada masalah pemanas dan listrik, serta masalah infrastruktur.”
Tidak ada pengawas bangunan
Sangat berbeda dengan daerah-daerah yang terkena dampak di Turki, wilayah barat laut Suriah yang dikuasai oposisi sebagian besar diabaikan dalam hal operasi penyelamatan dan pencarian internasional serta bantuan kemanusiaan. Periode pemulihan dan rehabilitasi pasca gempa diperkirakan akan lebih suram di sana.
PBB mengatakan pada Kamis (16/2) bahwa sekitar 6.000 orang tewas di Suriah, dengan 4.400 orang terbunuh di daerah yang dikuasai pemberontak saja.
Kepala koalisi oposisi, Haitham Rahma, mengatakan bahwa jumlah bangunan yang runtuh di wilayah yang dikuasai oposisi lebih dari 400 dan jumlah bangunan yang rusak lebih dari 1.300.
Badan-badan internasional juga menyatakan keprihatinannya, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan “zona yang paling memprihatinkan”. Enam hari setelah gempa melanda, kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths mengakui bahwa PBB dan komunitas global telah mengecewakan masyarakat di barat laut Suriah.
Kota Jandaris mengalami kehancuran dan korban jiwa yang paling parah akibat konstruksi yang buruk dan perencanaan kota yang tidak matang, menurut Hussein Dhaban, seorang konsultan insinyur sipil yang telah mengerjakan ratusan proyek perumahan.
“Secara umum, desain dan konstruksi bangunan harus mempertimbangkan kode teknik untuk membuatnya tahan gempa,” katanya kepada Al Jazeera, berbicara dari kota Azaz di barat laut Suriah. “Namun, di wilayah kami, hal itu sebagian besar diabaikan karena kurangnya komite pengawas, perang selama 12 tahun, dan fakta bahwa belum pernah terjadi gempa sebesar ini dalam satu abad.”
Faktor lainnya adalah pemerintah setempat memberikan lampu hijau kepada para kontraktor yang tidak hanya tidak menggunakan kode ketahanan gempa tetapi juga tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menggunakan persentase baja atau semen yang tepat yang diperlukan untuk setiap bangunan, Dhaban menjelaskan.
“Kurangnya polisi, departemen pengawas, dan pengawas yang melacak pelanggaran peraturan bangunan telah mengakibatkan pembangunan struktur dan rumah di daerah yang tidak sesuai,” katanya.
Kurangnya elemen struktural dasar
Wilayah barat laut merupakan rumah bagi 4,6 juta warga Suriah, dengan lebih dari setengahnya diklasifikasikan sebagai pengungsi akibat perang. Masuknya pengungsi mengakibatkan munculnya kamp-kamp pengungsian, tetapi lebih dari satu juta orang tinggal di kota-kota besar dan kecil, di rumah-rumah dan gedung-gedung yang dibangun dengan tergesa-gesa.
Menurut Dhaban, ada bangunan yang dibangun tanpa mempertimbangkan elemen-elemen struktur dasar yang dapat menahan gempa bumi, seperti menggunakan empat atau enam batang baja, bukan delapan batang baja yang dibutuhkan untuk setiap blok fondasi, semua dilakukan oleh kontraktor atau pemilik bangunan untuk memangkas biaya, tambahnya.
“Perencanaan kota biasanya membutuhkan setidaknya empat meter [13 kaki] di antara setiap struktur, yang kami sebut sebagai kantong bangunan,” katanya. “Namun sejak perang [Suriah 2011], bangunan-bangunan dibangun sangat dekat satu sama lain, terkadang kurang dari satu meter.”
Kurangnya ruang memiliki efek yang signifikan saat terjadi gempa bumi, karena tanah terpengaruh oleh kedekatan bangunan-bangunan ini yang saling berdekatan, dan dapat menyebabkan banyak kerusakan, katanya.
Dan sementara dewan lokal dan tim pertahanan sipil membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam bulan untuk menghancurkan bangunan yang rusak yang tidak lagi dapat ditopang atau telah menjadi bahaya bagi keselamatan, Dhaban memperingatkan bahwa pemindahan sampah dan reruntuhan akan memakan waktu lebih lama. Karena kurangnya alat berat yang tersedia, seperti ekskavator dan buldoser, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, katanya.
“Kami membutuhkan sumber daya yang tepat untuk membangun kembali,” katanya. “Ini benar-benar wilayah yang paling terpencil di dunia.” (haninmazaya/arrahmah.id)
