TEL AVIV (Arrahmah.id) - Saluran berita Channel 13 'Israel' melaporkan bahwa administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini bergerak cepat untuk menghentikan sebuah operasi militer berskala besar yang tengah direncanakan oleh militer 'Israel' di Jalur Gaza. Langkah intervensi langsung dari Washington ini mencerminkan adanya gesekan politik di balik layar terkait arah penyelesaian konflik di daerah kantong tersebut.
Menurut laporan Channel 13, rencana operasi militer tersebut sebelumnya telah matang dibahas di tingkat tertinggi politik dan keamanan dalam negeri 'Israel'. Namun, setelah Washington mendapatkan rincian cetak biru draf rencana tersebut, pihak AS menyatakan ketidakpuasan yang mendalam dan secara resmi meminta Tel Aviv untuk membatalkan serta tidak melanjutkan implementasi operasi itu. Sebagai gantinya, laporan tersebut membongkar bahwa militer 'Israel' kini mengalihkan strategi dengan melakukan "aneksasi bertahap dan senyap" terhadap wilayah-wilayah di dalam Jalur Gaza, alih-alih meluncurkan invasi darat terbuka.
Langkah taktis militer 'Israel' di lapangan langsung memicu reaksi keras dari Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang menolak perluasan wilayah kontrol sepihak tersebut.
Garis demarkasi atau pembatas tempat mundurnya militer 'Israel' dalam pengaturan Fase Pertama rencana damai AS yang berlaku sejak Oktober 2025. Dalam kurun waktu sepekan hingga Jumat (12/6/2026), militer 'Israel' kedapatan menggeser blok-blok beton Garis Kuning sejauh 300 meter ke arah barat (masuk lebih dalam ke wilayah Gaza), terutama di lingkungan Tuffah, timur Kota Gaza.
Hamas menegaskan tindakan ini adalah pelanggaran fatal terhadap perjanjian gencatan senjata yang sengaja dirancang Tel Aviv untuk meledakkan jalur negosiasi dan menggagalkan seluruh upaya perdamaian.
Sejak gencatan senjata Oktober 2025 disepakati, Tel Aviv dinilai tidak mematuhi aturan perbatasan tersebut secara konsisten. Militer Israel dilaporkan telah membunuh dan melukai puluhan warga sipil Palestina dengan dalih sepihak bahwa para korban mencoba melintasi Garis Kuning.
Ekspansi teritorial ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu pada 15 Mei lalu, di mana ia secara terbuka mengakui bahwa pasukannya telah menduduki 60 persen wilayah Jalur Gaza dan secara transparan mengungkap ambisi kabinetnya untuk memperluas area pendudukan hingga mencapai 70 persen. (zarahamala/arrahmah.id)