BANDUNG (Arrahmah.com) – Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM masih terus menuai protes di sejumlah daerah. Diantaranya Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) menggelar aksi dengan tema “Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Liberalisasi Migas” Senin (25/11/2014). Aksi dimulai dengan longmarch dari Masjid Pusdai jam 08.45 menujuGedung Sate danberakhir di depan gedung DPRD tingkat I Jawa Barat.
Pada aksi hari ini BKLDK ingin menyampaikan aspirasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para wakil rakyat secara khusus.
Menurut Mashun Sofyan Koordinator Aksi kebijakan menaikanharga BBM sangat tidak tepat mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa.
“Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan pemasalahan migas,” ujarnya.
Selanitu, permasalahan fundamental seperti liberalisasi migas atau rendahnya penyerapan anggaran sama sekali luput dari pandangan pemerintah. Padahal, kata dia, kalau semua permasalahan itu diselesaikan maka postur APBN akan lebih berimbang atau bahkan surplus, tidak seperti sekarang ini.
Pada kesempatan ini BKLDK mengeluarkan beberapa pernyataan sikap diantaranya adalah
- Kebijakan kenaikan harga BBM tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk melayani kepentingan asing di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari setiap kebijakan yang pro asing selalu dilaksanakan oleh pemerintah, seperti kenaikan harga BBM agar mendekati harga pasar internasional atau kewenangan bagi kontraktor asing untuk menguasai kekayaan negeri kita yang sebelumnya disebut dengan agenda liberalisasi. Maka harus
- Dampak yang timbul akibat kenaikan harga BBM, seperti naiknya harga kenaikan bahan pokok akan menimbulkan keresahan dan gejolak sosial di masyarakat jika tidak diimbangi dengan meningkatnya daya beli. Sebelum itu terjadi, maka kebijakan ini harus ditolak dan dibatalkan.
- Mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk meninjau kembali kelayakan Pemerintah Jokowi-JK dalam memimpin negeri Dengan kebijakan Liberal seperti itu, rezim ini tidak pantas didukung dan harus diganti.
- Kekayaan alam negeri ini, kalau dikelola dengan cara yang benar sesuai dengan Syariat Islam, niscaya akan memberikan kebaikan dan rahmat bagi seluruh Tidak seperti saat diatur olehsi stem kapitalis seperti sekarang. Oleh karena itu, ganti system kapitalis dengan sistem Islam.
- Dalam pandangan Islam, kekayaan alam masuk dalam kategori kepemilikan umun sehingga penguasaannya harus oleh Negara agar keuntungannya dikembalikan pada rakyat sebagai pemilik dari kekayaan alam itu Maka, segala macam bentuk privatisasi dan liberalisasi sumberdaya alam harus ditolak.
Majalengka
Sementara itu ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD 2 Majalengka turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM da liberalisasi Migas di depan gedung DPRD Majalengka, Sabtu (22/11/ 2014).
Menurut para pengunjuk rasa, lapor Abu Ziyad, kebijakan Jokowi menaikan harga BBM adalah kebijakan dzalim karena akan menyengsarakan rakyat. Rakyat akan semakin sengsara karena beban hidup semakin bertambah seiring meningkatnya semua kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.
Ust Tatang, salah satu pengurus HTI Majalengka dalam orasinya menyampaikan, secara fakta pengguna BBM bersubsidi kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Maka tuduhan bahwa pengguna BBM bersubsidi adalah salah sasaran, itu ternyata tidak benar.
Akibat kesalahan kebijakan yang ditetapkan Jokowi-JK dengan menaikkan harga BBM menyebabkan masyarakat di negeri ini mengalami kemiskinan secara sistemik dan struktural. “Yaitu kemiskinan yang memang direkayasa oleh pemerintah dan sistem kapitalis yang diterapkan pemerintahan Jokowi-JK,” terangya.
Orator lainnya Ustadz Nurhilal Ahmad MSi, pengurus HTI Jawa Barat mengatakan bahwa siapa pun penguasa di negeri ini bagi Amerika, bagi Bank Dunia tidak penting. Yang penting adalah siapa yang mau menaikkan harga BBM.Dan inilah kado pertama yang diberikan oleh penguasa yang kemarin rakyat pilih, sesuai arahan asing baik Amerika, Bank Dunia maupun IMF agar dia segera menaikkan harga BBM atau mencabut Subsidi BBM.
“Dan penguasa yang ada sekarang telah setia memenuhi arahan Amerika dan Bank Dunia. Dia berani serta tanpa menyesal menaikkan harga BBM. Inilah tentu adalah sebuah kedzaliman yang sengaja dikemas sedemikian rupa agar rakyat menerimanya,” jelasnya.
Kata dia, HTI tidak akan pernah berdiam diri melihat berbagai kedzaliman yang dilakukan penguasa di negeri ini, termasuk menolak kenaikan harga BBM. (azm/arrahmah.com)
