Memuat...

Teungku Muhammad Daud Beureueh: Ulama, Panglima, dan Negarawan Aceh yang Terlupakan

Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman PutehDepartemen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Selasa, 17 November 2026 / 8 Jumadilakhir 1448 15:36
Teungku Muhammad Daud Beureueh: Ulama, Panglima, dan Negarawan Aceh yang Terlupakan
Teungku Muhammad Daud Beureueh: Ulama, Panglima, dan Negarawan Aceh yang Terlupakan

(Arrahmah.id) - Tidak banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang mengalami seluruh fase perjuangan bangsa sebagaimana yang dialami oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Ia pernah menjadi ulama pembaru, organisator politik, pejuang anti-Belanda, pendukung utama Republik Indonesia, pemimpin perlawanan terhadap pemerintahan Soekarno, pendukung pembangunan pada masa Orde Baru, hingga akhirnya menjadi korban kecurigaan politik negara yang pernah ia bela dengan seluruh tenaga dan pengorbanannya.

Ketika Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berziarah ke makam Abu Beureueh di Pidie pada tahun 2026, tindakan tersebut sesungguhnya lebih dari sekadar penghormatan kepada seorang ulama. Ziarah itu dapat dimaknai sebagai pengakuan simbolik terhadap salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Aceh modern yang perannya selama ini sering diperdebatkan, bahkan kerap direduksi hanya sebagai tokoh pemberontakan DI/TII. Padahal, perjalanan hidupnya jauh lebih kompleks daripada itu.

Membangun Kebangkitan Aceh dari Surau dan Dayah

Lahir di Beureueh, Pidie, pada tahun 1899, Daud Beureueh tumbuh dalam lingkungan keulamaan Aceh yang kuat. Sejak muda, ia memperlihatkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga memahami kondisi sosial-politik rakyat Aceh yang saat itu masih hidup dalam bayang-bayang kolonialisme Belanda.

Pada dekade 1930-an, ia menjadi salah satu pemimpin utama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi ini bukan sekadar gerakan dakwah, melainkan sebuah kekuatan sosial-politik yang berhasil membangkitkan kesadaran rakyat Aceh terhadap pentingnya pendidikan, persatuan, dan pembebasan dari kolonialisme. Bagi generasi muda Aceh saat itu, Abu Beureueh adalah simbol kebangkitan Islam sekaligus nasionalisme.

Strategi Menghadirkan Jepang untuk Menghancurkan Belanda

Menjelang Perang Dunia II, banyak tokoh pergerakan Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan kolonial Belanda tidak mungkin dijatuhkan hanya melalui perlawanan lokal yang terpisah-pisah. Dalam konteks itulah berbagai tokoh nasional maupun daerah membangun hubungan politik dengan Jepang yang sedang memperluas pengaruhnya di Asia.

Di Aceh, Abu Beureueh termasuk tokoh yang melihat kedatangan Jepang sebagai peluang strategis untuk meruntuhkan kekuasaan Belanda. Dalam berbagai catatan sejarah Aceh, jaringan PUSA memainkan peran penting dalam mempersiapkan perubahan kekuasaan tersebut.

Tentu saja, ini bukan karena Jepang dianggap lebih baik daripada Belanda. Sebaliknya, bagi para pejuang Aceh, Jepang dipandang sebagai alat geopolitik yang dapat menghancurkan struktur kolonial Belanda yang selama ratusan tahun menindas rakyat Aceh. Namun, ketika Jepang kemudian berubah menjadi kekuatan pendudukan yang represif, banyak tokoh Aceh, termasuk Abu Beureueh, juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Jepang bukanlah pembebas yang sesungguhnya.

Dengan demikian, Abu Beureueh termasuk sedikit tokoh yang pada akhirnya mengalami pengalaman berjuang melawan dua kekuatan imperialis sekaligus: Belanda dan Jepang.

Pendukung Setia Republik Indonesia

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Abu Beureueh segera memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia. Ini merupakan titik penting yang sering dilupakan.

Aceh bukan wilayah yang ditaklukkan Republik. Aceh bergabung karena pilihan politik para pemimpinnya, terutama para ulama PUSA yang dipimpin Abu Beureueh.

Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi salah satu benteng terkuat Republik. Rakyat Aceh menyumbangkan harta, emas, tenaga, dan dukungan politik untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru lahir.

Dalam perang melawan Belanda setelah 1945, Abu Beureueh menjadi salah satu figur kunci yang mengorganisasi perlawanan rakyat Aceh.

Kepercayaan pemerintah pusat terhadap dirinya sangat besar. Ia bahkan dipercaya menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Pada masa itu, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai komitmennya terhadap Republik Indonesia.

Konflik dengan Soekarno: Ketika Janji Tidak Dipenuhi

Persoalan mulai muncul setelah revolusi berakhir. Banyak kalangan Aceh merasa bahwa pengorbanan mereka selama perang kemerdekaan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Penghapusan Provinsi Aceh dan penggabungannya ke Sumatra Utara menimbulkan kekecewaan yang luas.

Lebih penting lagi, banyak tokoh Aceh merasa bahwa janji mengenai kedudukan syariat Islam dan kekhususan Aceh yang pernah diberikan kepada rakyat Aceh tidak diwujudkan secara konsisten.

Dalam pandangan Abu Beureueh, negara yang dibangun bersama itu mulai bergerak menjadi semakin jauh dari aspirasi masyarakat yang telah memperjuangkannya. Baginya, Republik tidak boleh berubah menjadi kekuasaan yang impersonal, sentralistik, dan mengabaikan kontrak politik yang melahirkan dukungan rakyat Aceh pada masa revolusi.

Akibat kekecewaan inilah ia kemudian memimpin perlawanan DI/TII Aceh pada tahun 1953. Penting dipahami bahwa bagi banyak pengikutnya, perjuangan tersebut bukan semata-mata soal pembentukan negara Islam, melainkan juga protes terhadap sentralisasi kekuasaan dan pengingkaran janji-janji politik kepada Aceh.

Perang Panjang Melawan Republik

Hampir satu dekade Aceh menjadi arena konflik antara pasukan yang setia kepada Abu Beureueh dan pemerintah pusat. Ironisnya, tokoh yang pernah menjadi pendukung utama Republik kini harus berhadapan dengan tentara Republik.

Inilah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Seorang pejuang kemerdekaan yang berjasa besar terhadap negara akhirnya dipaksa mengangkat senjata terhadap negara yang sebelumnya ia bela.

Namun, pengaruh moral Abu Beureueh begitu besar sehingga pemerintah pusat akhirnya menyadari bahwa konflik Aceh tidak mungkin diselesaikan semata-mata dengan operasi militer. Kompromi politik kemudian melahirkan status Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 yang mengakui kekhususan agama, adat, dan pendidikan di Aceh.

Ketika Orde Baru muncul setelah kejatuhan Soekarno, Abu Beureueh melihat peluang baru. Sebagaimana banyak tokoh Aceh lainnya, ia berharap pemerintahan baru akan memperbaiki hubungan Aceh dan Jakarta serta membawa pembangunan yang lebih adil. Karena itu, pada tahap awal, ia menunjukkan sikap yang relatif kooperatif terhadap pemerintahan Orde Baru. Namun, harapan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kenyataan.

Kecurigaan terhadap Gerakan Hasan di Tiro

Pada pertengahan 1970-an, muncul gerakan yang dipimpin murid dan tokoh muda Aceh, Hasan Muhammad di Tiro, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena hubungan historis dan intelektual antara Abu Beureueh dan Hasan di Tiro, aparat intelijen mulai mencurigai bahwa Abu Beureueh memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut.

Memang terdapat berbagai kesaksian dan narasi yang berkembang di Aceh mengenai kecurigaan negara terhadap dirinya pada masa-masa awal kemunculan GAM.

Namun, berbagai detail mengenai dugaan dukungan langsung, proses penangkapan, penculikan, maupun klaim bahwa ia disuntik obat bius sebelum dibawa aparat merupakan bagian dari narasi yang masih diperdebatkan dan memerlukan verifikasi sejarah yang kuat. Hingga kini, terdapat berbagai versi yang berbeda mengenai peristiwa tersebut, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sejarah yang telah disepakati para sejarawan.

Yang jelas, pada masa tuanya Abu Beureueh kembali mengalami situasi pahit: negara yang dahulu pernah ia perjuangkan tetap memandangnya dengan kecurigaan politik.

Tahun-Tahun Terakhir dan Wafatnya Sang Ulama

Berbeda dengan banyak tokoh besar lainnya yang memperoleh penghormatan negara secara besar-besaran, Abu Beureueh menjalani masa tua dengan relatif sederhana. Ia tidak memegang jabatan tinggi. Ia tidak menikmati kemewahan kekuasaan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sebagai ulama dan tokoh masyarakat.

Ketika wafat pada tahun 1987, Aceh kehilangan salah satu putra terbaiknya. Namun, kematiannya tidak disertai penghormatan kenegaraan yang setara dengan besarnya jasa perjuangannya terhadap Indonesia. Di sinilah paradoks sejarah itu tampak begitu jelas.

Tokoh yang membantu Republik bertahan hidup pada masa revolusi justru meninggal tanpa memperoleh pengakuan nasional yang sebanding dengan jasa-jasanya.

Hingga kini masih terdapat perdebatan mengenai kelayakan Abu Beureueh sebagai Pahlawan Nasional. Pihak yang menolak biasanya menunjuk keterlibatannya dalam DI/TII. Sebaliknya, pihak yang mendukung berargumentasi bahwa jasa-jasa Abu Beureueh terhadap kemerdekaan Indonesia jauh lebih besar daripada episode konfliknya dengan pemerintah pusat.

Dari perspektif sejarah, sulit menyangkal beberapa fakta tentang Abu Beureueh. Ia merupakan tokoh utama kebangkitan ulama modern Aceh. Ia berperan penting dalam mobilisasi rakyat melawan Belanda. Ia membantu mengonsolidasikan dukungan Aceh kepada Republik Indonesia. Ia memegang posisi penting dalam pemerintahan revolusi. Ia menjadi simbol perjuangan identitas politik dan keagamaan Aceh.

Karena itu, banyak kalangan di Aceh memandang bahwa penilaian terhadap Abu Beureueh seharusnya dilakukan secara utuh, tidak hanya berdasarkan satu fase konflik dalam hidupnya.

Penutup

Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah salah satu tokoh paling fenomenal dalam sejarah Indonesia abad ke-20. Ia pernah membantu membuka jalan runtuhnya kolonialisme Belanda, berjuang mempertahankan Republik Indonesia, mengangkat senjata terhadap pemerintah ketika merasa janji kepada Aceh telah dikhianati, lalu kembali berharap kepada negara pada masa Orde Baru sebelum akhirnya menghadapi kecurigaan politik pada penghujung hidupnya. Sedikit tokoh yang hidupnya mencerminkan begitu banyak kontradiksi sejarah Indonesia.

Abu Beureueh bukan sekadar ulama. Ia adalah simbol pergulatan Aceh dengan kolonialisme, nasionalisme, Islam politik, dan hubungan yang rumit antara daerah dan negara. Karena itulah, lebih dari tiga dekade setelah wafatnya, namanya masih terus diperbincangkan, dihormati, diperdebatkan, dan tetap menempati posisi yang sangat penting dalam memori kolektif masyarakat Aceh. []

(*/arrahmah.id)