KABUL (Arrahmah.id) - Pada hari kedua sebuah konferensi ilmiah yang mengkaji dampak dan implikasi dari dekrit-dekrit amir Imarah Islam Afghanistan, Syekh Hibatullah Akhundzada—amir Imarah Islam—tiba di Kabul dan menyampaikan pidato di hadapan para peserta.
Dalam konferensi tersebut, para peserta menganugerahkan gelar “Syekh-ul-Islam” kepada pemimpin Imarah Islam itu.
Dalam pidatonya, sang amir menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di kalangan masyarakat. Ia menyatakan bahwa keberadaan seorang Amir menjamin penerapan Syariat Islam. Ia juga menegaskan perlunya masyarakat untuk memahami hakikat sebenarnya dari Imarah Islam, lansir Tolo News (17/11/2026).
Syekh Hibatullah Akhundzada mengatakan: “Apa saja tugas seorang Amirul Mukminin, Imam bagi umat Islam, Khalifah dalam Islam, atau Sultan? Apa hak Amirul Mukminin atas umat Islam, dan apa pula hak umat Islam atas Amirul Mukminin? Adalah tanggung jawab para ulama untuk membangun kesadaran mengenai hal-hal ini.”
Ia juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada satu inci pun wilayah Afghanistan yang berada di bawah kendali pihak lain, seraya menambahkan bahwa Imarah Islam terbentuk setelah berakhirnya fitnah (kekacauan/pemberontakan).
Ia mengimbau warga Afghanistan yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke tanah air dan tidak lagi terlibat dalam pertikaian demi meraih kekuasaan.
Syekh Hibatullah Akhundzada menuturkan: “Amnesti masih berlaku bagi mereka. Kembalilah dan lanjutkan kehidupan Anda. Jika Anda menginginkan posisi di pemerintahan, jabatan, atau hal lainnya, itu bergantung pada kemampuan Anda. Jika Anda memiliki kualifikasi yang diperlukan, kami akan memberikannya kepada Anda.”
Beberapa peserta konferensi juga menekankan pentingnya penerapan hukum secara menyeluruh di tengah masyarakat, seraya menyatakan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada tercapainya kepuasan, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi Tuhan.
Noor Ahmad Islamjar, Gubernur Herat, mengatakan: “Jika kita kehilangan kedua bentuk kepuasan ini—kepuasan masyarakat dan kepuasan Tuhan—maka meskipun seluruh dunia mengakui kita, kita tidak akan benar-benar memiliki pengakuan dan kredibilitas yang sesungguhnya.” Direktur Jenderal Urusan Administrasi juga memaparkan berbagai pencapaian Imarah Islam, di antaranya mencegah perpecahan, membentuk administrasi terpusat, mendirikan pengadilan militer untuk mencegah penindasan, serta mengambil langkah-langkah guna mencegah ketidakadilan terhadap perempuan dan menjamin akses mereka terhadap hak-hak sesuai syariat.
Noorul Haq Anwar, Direktur Jenderal Urusan Administrasi, mengatakan: “Saya ingat bagaimana situasi di sini sebelum Imarah Islam berkuasa, karena hanya mereka yang pernah mengalami kesulitan yang benar-benar dapat menghargai sebuah anugerah.”
Konferensi selama empat hari ini diselenggarakan untuk mengkaji berbagai dimensi dari dekrit pemimpin Imarah Islam, yang mencakup aspek keagamaan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. (haninmazaya/arrahmah.id)
