TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Sanksi yang dijatuhkan Inggris terhadap sejumlah pemukim dan perusahaan yang terlibat dalam proyek permukiman dinilai tidak memberikan tekanan nyata kepada 'Israel'. Sejumlah pakar menyebut 'Israel' hanya mendengarkan Amerika Serikat. Meski demikian, langkah tersebut mencerminkan meningkatnya kemarahan publik Barat terhadap perlakuan terhadap rakyat Palestina.
Pemerintah Inggris pada Selasa (17/11/2026) mengumumkan sanksi terhadap kelompok ekstremis Tzav 9, yang menghalangi masuknya bantuan ke Jalur Gaza, serta delapan perusahaan yang terlibat dalam perluasan permukiman di Tepi Barat.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan pembatasan menduduki jabatan manajerial di Inggris. London menyatakan kebijakan ini bertujuan melindungi solusi dua negara dan mencegah semakin tertutupnya peluang perdamaian.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki. Proyek tersebut telah memasuki tahap tender sebagai persiapan pelaksanaan.
Namun, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti menilai sanksi itu tidak cukup untuk menekan 'Israel'. Menurutnya, Inggris hanya berusaha merespons meningkatnya simpati publik terhadap Palestina.
Dalam program Ma Wara'a al-Khabar Al Jazeera, Barghouti mengatakan tekanan nyata hanya dapat dilakukan melalui sanksi terhadap pemerintah 'Israel', penghentian pasokan senjata, dan pemutusan hubungan bilateral.
Ia juga menilai pembicaraan solusi dua negara tanpa mengakhiri pendudukan dan membongkar seluruh permukiman di Tepi Barat merupakan bentuk “kemunafikan dan keberpihakan kepada 'Israel'”.
Sementara itu, peneliti studi strategis dan keamanan nasional Kenneth Katzman mengatakan solusi dua negara membutuhkan dimulainya kembali perundingan antara 'Israel' dan Otoritas Palestina. Ia menyebut Amerika Serikat masih mendukung gagasan tersebut dan menginginkan penyelesaian yang lebih luas agar perang di Gaza tidak kembali terjadi.
Barghouti membantah pandangan itu. Menurutnya, perundingan selama 35 tahun justru menghasilkan perluasan permukiman dan perang genosida di Gaza. Ia menilai pemerintah maupun oposisi 'Israel' sama-sama tidak bersedia menerima negara Palestina merdeka.
Jurnalis Inggris Michael Benon menilai sanksi Inggris merupakan langkah awal untuk melihat respons 'Israel'. Namun, London sengaja tidak menjatuhkan sanksi kepada para menteri 'Israel' karena khawatir merusak hubungan bilateral.
Benon mengatakan negara-negara Eropa tidak puas dengan situasi di Gaza dan Tepi Barat, tetapi memahami bahwa 'Israel' tidak terlalu memedulikan tekanan Eropa dan lebih mendengarkan Amerika Serikat.
Katzman memiliki pandangan berbeda. Ia menilai Washington tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada 'Israel' karena negara itu mampu memproduksi persenjataannya sendiri. Menurutnya, perundingan tetap menjadi jalan untuk membahas konsesi, perbatasan, dan hak kembali pengungsi Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)
